Info Halal – Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Thu, 30 Aug 2018 22:00:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 61797197 Pengalaman Unik Saat Pengurusan Sertifikat Halal LPPOM MUI http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/30/149762/pengalaman-unik-saat-pengurusan-sertifikat-halal-lppom-mui.html Thu, 30 Aug 2018 10:32:24 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149762

"Sampai menggebrak meja dan memarahi staf kami."

The post Pengalaman Unik Saat Pengurusan Sertifikat Halal LPPOM MUI appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Sebagai lembaga sertifikasi halal, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis UIama Indonesia (LPPOM MUI) kerap menghadapi protes bahkan bullying dari masyarakat.

Mereka menuding, sertifikasi halal itu mahal dan bertele-tele namun bisa menjadi murah dan cepat jika tak ada koneksi.

“Tudingan itu jelas salah dan mengada-ada karena halal dan haram tak ada tawar menawar. Ini proses yang harus dipertanggungjawabkan  secara profesional sebagai auditor serta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wata’ala,” ujar Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim, saat memberikan sambutan pada penyerahan sertifikat halal MUI kepada salah satu resto di Bogor, Jawa Barat, Bogor, Kamis (30/08/2018) dirilis lembaga itu.

Pernyataan tersebut untuk menegaskan bahwa proses pemeriksaan kehalalan produk yang cukup lama, bukan lantaran ingin berlama-lama. Melainkan, banyak hal yang harus dipersiapkan. Termasuk menghadapi sikap pelanggan dan karyawan.

Baca: LPPOM MUI: BreadTalk Belum Bersertifikat Halal

Ia menambahkan, memenuhi standar halal LPPOM MUI dalam penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) menjadi dasar dari mulainya proses Sertifikasi Halal.

“Jika sudah memenuhi standar halal LPPOM MUI yakni Sistem Jaminan Halal (SJH), maka Insya Allah proses Sertifikasi Halal akan berjalan dengan cepat. Proses ini intinya adalah jika perusahaan memenuhi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) akhirnya bisa mendapatkan Sertifikat Halal akan mudah dan cepat,” ujarnya menambahkan.

Kegigihan resto tersebut yang kata dia terus berusaha memenuhi standar halal MUI, bahkan memperoleh SJH dengan kualifikasi A, sangat diapresiasi.

“Perlu waktu dan tekad yang bulat untuk memperoleh sertifikat halal, karena dalam melakukan pemeriksaan, auditor LPPOM MUI tak bisa main-main,” ujar Lukmanul Hakim.

Baca: Brunei Wajibkan Pedagang Makanan Miliki Sertifikat Halal

Ada pengalaman unik dalam proses pengurusan sertifikat halal resto tersebut. Demi menjaga standar SJH yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, ada pengunjung yang protes dan marah ketika ditegur lantaran membawa makanan dari luar.

“Sampai menggebrak meja dan memarahi staf kami,” ujar Presiden Direktur Shabu Hachi, Sujarwo, pada kesempatan itu.

Sujarwo menambahkan, proses untuk mendapatkan sertifikat halal bagi enam resto Shabu Hachi tidaklah mudah. Selain harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan LPPOM MUI, pihaknya juga harus mampu mengendalikan culture shock yang dihadapi para karyawan.

“Pada awalnya mereka mengeluh, kok Shabu Hachi jadi berubah seperti ini?” ungkap Sujarwo menirukan keluh kesah karyawannya.

Namun, setelah melalui proses yang cukup panjang disertai dengan niat yang kuat untuk menyediakan resto halal, maka segala keluh kesah karyawan itu akhirnya bisa dilalui dengan baik.

“Mereka bangga menjadi bagian penting dalam tim resto halal,” tukasnya.*

Baca: LPPOM MUI Tetap Lakukan Pengawasan Perusahaan Bersertifikat Halal

The post Pengalaman Unik Saat Pengurusan Sertifikat Halal LPPOM MUI appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149762
Halal Watch: Jaminan Produk Halal Mendesak Diberlakukan http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/29/149702/halal-watch-jaminan-produk-halal-mendesak-diberlakukan.html Wed, 29 Aug 2018 12:18:41 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149702

Gerai makanan dan minuman asing yang muncul di Jakarta dan kota-kota besar lainnya dinilai cenderung tak punya perhatian terhadap ketentuan jaminan halal di Indonesia.

The post Halal Watch: Jaminan Produk Halal Mendesak Diberlakukan appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengatakan jaminan produk halal mendesak untuk segera diberlakukan, karena semakin banyak gerai makanan dan minuman asing masuk ke Indonesia yang belum jelas kehalalannya.

“Padahal, seharusnya pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan tentang jaminan produk halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” kata Ikhsan lansir Antara di Jakarta, Rabu.

Baca: MUI Dorong Peneliti Muslim Buat Vaksin Halal

Ikhsan mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal  belum berfungsi sehingga memberi andil terhadap produk dan gerai makanan dan minuman asing masuk ke Indonesia dengan mudah.

Padahal, Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur secara tegas bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

“Ketentuan itu seharusnya diterapkan secara ketat untuk melindungi pelaku usaha nasional dan kepentingan konsumen,” ujarnya.

Baca: Penjaminan Produk Halal dan Thayib, BPOM-BPJPH Siap Bekerja Sama

Ikhsan menilai gerai makanan dan minuman asing yang muncul di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia cenderung tidak memiliki perhatian terhadap ketentuan jaminan halal di Indonesia.

“Sangat disayangkan karena pemegang waralaba gerai tersebut adalah  warga negara Indonesia yang seharusnya memiliki perhatian terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal,” katanya.*

The post Halal Watch: Jaminan Produk Halal Mendesak Diberlakukan appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149702
MUI Dorong Peneliti Muslim Buat Vaksin Halal http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/21/149069/mui-dorong-peneliti-muslim-buat-vaksin-halal.html Tue, 21 Aug 2018 07:15:14 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149069

Ikhtiar ini, kata Ni'am, agar umat Islam tidak bergantung pada vaksin yang haram.

The post MUI Dorong Peneliti Muslim Buat Vaksin Halal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Asrorun Ni’am, mendorong pemerintah, pelaku usaha, dan peneliti untuk mengkaji vaksin secara mendalam guna menjamin ketersediaan vaksin halal dan suci.

Ikhtiar itu, kata dia, menjadi tanggung jawab kolektif para ahli.

Baca: MUI Tegaskan Vaksin MR Haram

“Artinya tanggung jawab akademik itu bersifat wajib kifayah. Kalau belum atau tidak ada, kita semua masih terus memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan kajian, penelitian, dan ikhtiar mewujudkan vaksin halal,” ujarnya menjawab pertanyaan hidayatullah.com usai rapat pleno Komisi Fatwa MUI di kantor pusat MUI, Jakarta, Senin (20/08/2018).

Ikhtiar ini, kata Ni’am, agar umat Islam tidak bergantung pada vaksin yang haram.

Baca: MUI: Vaksin MR Haram, Pemerintah Wajib Sediakan yang Halal

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa penggunaan vaksin Measles Rubella (MR), produk dari Serum Institute of India (SII), untuk imunisasi.

“Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA.

Baca: Ini Kandungan Haram Vaksin MR

Namun pada saat ini, kata dia, penggunaan vaksin MR dibolehkan (mubah) karena beberapa kondisi, yakni keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi, dan belum adanya vaksin yang halal.

Komisi Fatwa MUI memberi catatan, kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Baca: MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal

MUI menegaskan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

“Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan,” ucapnya.

Komisi Fatwa MUI meminta pemerintah untuk mengupayakan secara maksimal melalui WHO dan negara-negara berpenduduk Muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.* Andi

Baca: Polemik Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Ini Respons Menkes

The post MUI Dorong Peneliti Muslim Buat Vaksin Halal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149069
Ini Kandungan Haram Vaksin MR http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/21/149047/ini-kandungan-haram-vaksin-mr.html Tue, 21 Aug 2018 01:57:50 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149047

"Kami menemukan gelatin yang berasal dari kulit babi, kemudian enzim tripsin dari pankreas babi."

The post Ini Kandungan Haram Vaksin MR appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muti Arintawati, mengungkap bahan haram penyusun vaksin Measles Rubella (MR), produk Serum Institute of India (SII).

Baca: MUI: Vaksin MR Haram, Pemerintah Wajib Sediakan yang Halal

“Berdasarkan kajian yang kami lakukan terhadap dokumen yang disampaikan SII, kami menemukan gelatin yang berasal dari kulit babi, kemudian enzim tripsin dari pankreas babi, kemudian lactalbumin hydrolysate yang dalam prosesnya ada kemungkinan besar bersinggungan dengan bahan dari babi, dan human diploid cell dari sel tubuh manusia,” bebernya usai rapat pleno Komisi Fatwa MUI di kantor pusat MUI, Jakarta, Senin (20/08/2018).

Baca: MUI Tegaskan Vaksin MR Haram

Muti menjelaskan, proses pemeriksaan vaksin MR ini baru tahap kajian awal dan belum masuk pada proses sertifikasi halal.

Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA. menegaskan, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

Baca: Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Menkes: Imunisasi Tetap Berjalan

“Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi,” tegasnya.

Namun pada saat ini, kata dia, penggunaan vaksin MR dibolehkan (mubah) karena beberapa kondisi, yakni keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi, dan belum adanya vaksin yang halal.

Baca: MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal

Komisi Fatwa MUI memberi catatan, kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.* Andi

The post Ini Kandungan Haram Vaksin MR appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149047
MUI: Vaksin MR Haram, Pemerintah Wajib Sediakan yang Halal http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/21/149042/mui-vaksin-mr-haram-pemerintah-wajib-sediakan-yang-halal.html Tue, 21 Aug 2018 01:48:03 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149042

"Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan."

The post MUI: Vaksin MR Haram, Pemerintah Wajib Sediakan yang Halal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Meski vaksin haram Measles Rubella (MR) disebut boleh digunakan karena darurat untuk imunisasi saat ini, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

Baca: MUI Tegaskan Vaksin MR Haram

“Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan,” ucap Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA usai rapat pleno Komisi Fatwa MUI di kantor pusat MUI, Jakarta, semalam, Senin (20/08/2018).

Baca: MUI Tegaskan Vaksin MR Haram

Komisi Fatwa MUI meminta pemerintah untuk mengupayakan secara maksimal melalui WHO dan negara-negara berpenduduk Muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga meminta, produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.* Andi

Baca: MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal

The post MUI: Vaksin MR Haram, Pemerintah Wajib Sediakan yang Halal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149042
MUI Tegaskan Vaksin MR Haram http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/21/149037/mui-tegaskan-vaksin-mr-haram.html Tue, 21 Aug 2018 01:22:15 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149037

"Karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi."

The post MUI Tegaskan Vaksin MR Haram appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa penggunaan vaksin Measles Rubella (MR), produk dari Serum Institute of India (SII), untuk imunisasi.

Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA. menegaskan penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

Baca: MUI: Vaksin MR Haram, Pemerintah Wajib Sediakan yang Halal

“Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi,” tegasnya usai rapat pleno Komisi Fatwa MUI di kantor pusat MUI, Jakarta, semalam, Senin (20/08/2018).

Baca: Ini Kandungan Haram Vaksin MR

Namun pada saat ini, kata dia, penggunaan vaksin MR dibolehkan (mubah) karena beberapa kondisi, yakni keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Baca: MUI: Kemenkes-Biofarma Setuju Sertifikasi Halal Vaksin MR

Komisi Fatwa MUI memberi catatan, kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Oleh karena itu, MUI menegaskan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

Baca: MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal

Komisi Fatwa MUI meminta pemerintah untuk mengupayakan secara maksimal melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. * Andi

The post MUI Tegaskan Vaksin MR Haram appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149037
MUI: Kemenkes-Biofarma Setuju Sertifikasi Halal Vaksin MR http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/03/147642/mui-kemenkes-biofarma-setuju-sertifikasi-halal-vaksin-mr.html Fri, 03 Aug 2018 13:21:36 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=147642

Kata Ni’am, LPPOM MUI posisinya sedang menunggu dan siap mengambil langkah cepat untuk memeriksa vaksin itu.

The post MUI: Kemenkes-Biofarma Setuju Sertifikasi Halal Vaksin MR appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan, sampai saat ini, vaksin Measles Rubella (MR) belum tersertifikasi halal.

Usai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan PT Biofarma hari ini, Jumat (03/08/2018), di kantor MUI Pusat Jakarta, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan, Kemenkes dan PT Biofarma setuju dengan dilakukannya sertifikasi halal terhadap vaksin itu.

Baca: Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Menkes: Imunisasi Tetap Berjalan

Komisi Fatwa MUI mempertimbangkan untuk mempercepat proses penetapan fatwa vaksin itu setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI.

Saat ini, kata Ni’am, LPPOM MUI posisinya sedang menunggu dan siap mengambil langkah cepat untuk memeriksa vaksin itu.

Baca: Upaya Adakan Vaksin Halal, MUI Wajibkan Pemerintah dan Produsen

Niam menyebutkan, ada dua kemungkinan dari hasil audit LPPOM MUI. Pertama, bahan vaksinnya tidak haram dan tidak najis. Ini bisa difatwakan halal. Tapi kemungkinan kedua, bahan vaksinnya mengandung unsur haram dan najis. Kalau itu yang ditemukan, maka dilihat dulu dampak yang terjadi bila tidak dilakukan imunisasi.

Kalau tidak diimunisasi akan menimbulkan kemudharatan secara kolektif di tengah masyarakat, maka kata Ni’am, vaksin haram itu boleh digunakan dengan catatan, “Tidak ada alternatif lain, tidak ada vaksin sejenis yang halal dan atau suci, bahayanya sudah sangat mendesak, ada penjelasan (dari) yang memiliki kompetensi terkait dengan bahaya itu,” terangnya.

Baca: MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal

Untuk menenangkan masyarakat akibat kesimpangsiuran informasi terkait vaksin MR, MUI dan Kemenkes, kata Ni’am, berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi dan juga membuat panduan keagamaan dalam pelaksanaan imunisasi, serta menunda pelaksanaan imunisasi di beberapa daerah yang memang perhatian pada isu keagamaan.

PT Biofarma merupakan pengimpor vaksin MR dari India.* Andi

Baca: DPR Desak Kemenkes Pastikan Vaksin Rubella Disertifikasi Halal

The post MUI: Kemenkes-Biofarma Setuju Sertifikasi Halal Vaksin MR appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
147642
Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Menkes: Imunisasi Tetap Berjalan http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/03/147625/vaksin-mr-belum-bersertifikat-halal-menkes-imunisasi-tetap-berjalan.html Fri, 03 Aug 2018 12:41:48 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=147625

Kemenkes katanya juga akan kembali menyurati Serum Institute of India untuk menanyakan tentang bahan-bahan vaksin tersebut.

The post Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Menkes: Imunisasi Tetap Berjalan appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Kementerian Kesehatan (Kemenkes), PT Biofarma, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu hari ini, Jumat (03/08/2018) di lantai dua kantor MUI Pusat, Jakarta. Mereka membahas tentang status vaksin Measles Rubella (MR).

Vaksin yang diimpor dari India tersebut diketahui hingga saat ini belum bersertifikat halal. Namun begitu, Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, memastikan Kemenkes akan tetap melaksanakan imunisasi vaksin MR kepada orang yang tidak mempermasalahkan kehalalannya.

Baca: Polemik Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Ini Respons Menkes

“Karena apapun juga sebagai kesehatan, tentu kami tetap harus melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit,” ucapnya kepada awak media termasuk hidayatullah.com usai pertemuan tersebut.

Tapi bagi yang mempermasalahkan kehalalan vaksin itu, Nila Moeloek membolehkan mereka untuk tidak melakukan imunisasi. “Boleh. Menunggu fatwa dari MUI. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.

Baca: DPR Desak Kemenkes Pastikan Vaksin Rubella Disertifikasi Halal

PT Biofarma selaku yang mengimpor vaksin itu, kata Nila, akan mengulang kembali pengiriman dokumen kepada LPPOM MUI untuk mengurus sertifikasi halal.

Kemenkes katanya juga akan kembali menyurati Serum Institute of India untuk menanyakan tentang bahan-bahan vaksin tersebut. Tahun lalu, suratnya belum mendapat respons.* Andi

Baca: Upaya Adakan Vaksin Halal, MUI Wajibkan Pemerintah dan Produsen

The post Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Menkes: Imunisasi Tetap Berjalan appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
147625
Polemik Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Ini Respons Menkes http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/02/147500/polemik-vaksin-mr-belum-bersertifikat-halal-ini-respons-menkes.html Thu, 02 Aug 2018 04:43:17 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=147500

Menkes mengklaim sesuatu yang belum memiliki sertifikat halal tidak lantas disebut haram

The post Polemik Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Ini Respons Menkes appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, memberikan tanggapan seputar adanya edaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di salah satu provinsi yang menolak imunisasi. Respons itu juga terkait dengan vaksin Measles Rubella (MR) yang belum bersertifikat halal.

Pada kesempatan tersebut Menkes mengklaim bahwa MUI tidak menolak imunisasi.

”Saya kira tidak ya MUI tidak menolak. Karena sudah ada fatwa MUI tentang imunisasi nomor 4 tahun 2016,” ujar kepada sejumlah media usai meninjau pelaksanaan kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) disiarkan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (01/08/2018).

Baca: DPR Desak Kemenkes Pastikan Vaksin Rubella Disertifikasi Halal

Menurut Menkes, bidang kesehatan saat ini tetap mengacu pada fatwa tersebut yang menyatakan bahwa apabila untuk mencegah dampak penyakit yang berbahaya maka imunisasi dibolehkan.

”Untuk mencegah suatu kerugian maka ini harus dilakukan, imunisasi diperkenankan,” menurut Menkes.

Menkes mengaku bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan MUI dan memang terus berproses agar vaksin atau imunisasi ini benar-benar merupakan sesuatu yang jelas manfaatnya, kebaikannya, dan patut digunakan di masyarakat.

Menkes mengklaim sesuatu yang belum memiliki sertifikat halal tidak lantas disebut haram. ”Ini masih dalam proses,” ujar Menkes.

Baca: Upaya Adakan Vaksin Halal, MUI Wajibkan Pemerintah dan Produsen

Menurut Kemenkes, tidak banyak negara di dunia yang mampu memproduksi vaksin MR, saat ini baru India dan China. Vaksin MR yang rekomendasi WHO untuk pelaksanaan imunisasi MR yang diintroduksikan ke dalam program nasional Indonesia adalah produksi dari negara India. Hingga saat ini, pengurusan sertifikasi masih terus berproses di produsen asal vaksin MR tersebut.

Menurut Kemenkes, Vaksin MR efektif untuk mencegah penyakit Campak dan Rubella, aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia. Vaksin MR yang digunakan telah mendapat izin edar dari Badan POM.

Kemenkes menyebut, mengacu pada surat rekomendasi yang pernah diterbitkan pada 31 Juli 2017 lalu, Komisi Fatwa MUI memandang bahwa penyelenggaraan imunisasi, termasuk imunisasi Measles Rubella (MR) adalah salah satu bentuk ikhtiar dalam mengantisipasi dampak negatif penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Baca: Ada Alternatif Vaksin Halal, MUI Dorong Kemenkes dan Bio Farma Kaji Vaksin Halal

Namun dalam siaran dalam laman resminya itu, Kemenkes tidak menyampaikan bahwa pada surat rekomendasi tertanggal  31 Juli 2017 tersebut, Komisi Fatwa MUI merekomendasikan, antara lain, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin Measles Rubella (MR) halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

Komisi Fatwa MUI pun mendukung pelaksanaan program imunisasi sebagai salah satu ikhtiar untuk
menjaga kesehatan, dengan menggunakan vaksin yang halal.

“Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin
yang digunakan termasuk vaksin Measles Rubella (MR) yang akan digunakan, serta meminta
produsen untuk segera mengajukan sertifikasi halal terhadap produk vaksin,” demikian bunyi salah satu poin rekomendasi Komisi Fatwa MUI itu yang ditujukan kepada Dirjen P2P Kemenkes.

Baca: MUI: Belum Ada Fatwa Kehalalan Vaksin MR

“Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin Measles Rubella (MR) yang halal dan
melakukan sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” poin selanjutnya.

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, MUI menegaskan bahwa vaksin MR hingga saat ini belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, KH M Cholil Nafis, mengungkapkan, ia mengaku tidak tahu apakah surat Komisi Fatwa DP MUI Nomor U-13/MUI/KF/ VII/2017 sengaja diselewengkan maknanya atau karena ketidaktahuan dari pejabat pemerintah, bahwa surat rekomendasi itu disalahartikan atau sengaja dijadikan alat melakukan kebohongan publik bahwa vaksin MR telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

“Padahal yang sebenarnya bahwa vaksin MR itu didukung oleh Komisi Fatwa MUI manakala vaksin itu halal dan diminta segara mengajukan untuk proses sertifikasi halal,” terang Cholil dalam pernyataannya di Jakarta diterima hidayatullah.com, Kamis (02/08/2018).

Baca: MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal

Maka dalam surat rekomendasi itu, MUI meminta secepatnya untuk dilakukan sertifikasi atau mencari solusi bagaimana vaksin itu halal.

“Nah, sampai saat ini Vaksin MR itu tak pernah diajukan ke MUI untuk dilakukan sertifikasi halal, tetapi di beberapa daerah petugas menyampaikan ke publik bahwa vaksin MR sudah halal dan mendapat rekomendasi dari MUI,” ungkapnya.*

The post Polemik Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal, Ini Respons Menkes appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
147500
MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/02/147490/mui-pemerintah-jangan-sebut-vaksin-mr-sudah-disertifikasi-halal.html Thu, 02 Aug 2018 02:50:38 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=147490

"Jika masih melakukan itu berarti melakukan kebohongan publik yang dapat dituntut secara hukum."

The post MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah jangan pernah menyebut vaksin Measles Rubella (MR) telah disertifikasi halal karena memang vaksin ini belum disertifikasi halal oleh MUI.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, KH M Cholil Nafis, mengungkapkan, sejak dulu ia banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat tentang pemberian vaksin MR yang telah dilaksanakan pemerintah di beberapa daerah.

Kiai Cholil mengungkap, “Bahkan dari kampung saya sendiri di Desa Jrenguan, Sampang, Madura yang dihadiri oleh Pejabat Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa vaksin MR itu sudah halal dari MUI.”

Baca: DPR Desak Kemenkes Pastikan Vaksin Rubella Disertifikasi Halal

Ia mengaku tidak tahu apakah surat Komisi Fatwa DP MUI Nomor U-13/MUI/KF/ VII/2017 sengaja diselewengkan maknanya atau karena ketidaktahuan dari pejabat pemerintah, bahwa surat rekomendasi itu disalahartikan atau sengaja dijadikan alat melakukan kebohongan publik bahwa vaksin MR telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

“Padahal yang sebenarnya bahwa vaksin MR itu didukung oleh Komisi Fatwa MUI manakala vaksin itu halal dan diminta segara mengajukan untuk proses sertifikasi halal,” terang Cholil dalam pernyataannya di Jakarta diterima hidayatullah.com, Kamis (02/08/2018).

Baca: Upaya Adakan Vaksin Halal, MUI Wajibkan Pemerintah dan Produsen

Maka dalam surat rekomendasi itu, MUI meminta secepatnya untuk dilakukan sertifikasi atau mencari solusi bagaimana vaksin itu halal.

“Nah, sampai saat ini Vaksin MR itu tak pernah diajukan ke MUI untuk dilakukan sertifikasi halal, tetapi di beberapa daerah petugas menyampaikan ke publik bahwa vaksin MR sudah halal dan mendapat rekomendasi dari MUI,” ungkapnya.

“Kalau sengaja memelintir rekomendasi MUI itu, maka saya kira ini kebohongan publik,” tambahnya.

Baca: MUI: Belum Ada Fatwa Kehalalan Vaksin MR

Ia menekankan, perlu disampaikan bahwa Komisi Fatwa MUI memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap vaksin MR dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyakit dengan cara preventif berupa imunisasi. “Namun tetap harus menggunakan bahannya yang halal,” imbuhnya.

Menurutnya, MUI mendukung vaksinasi itu karena sesuai dengan ajaran Islam bahwa umat wajib berupaya untuk menghindari atau mengobati penyakit yang akan menimpa atau yang sudah menimpa.

“Namun tidak boleh dengan bahan haram kecuali karena darurat. Padahal vaksinasi MR ini belum tingkatan darurat dan masih dimungkinkan untuk vaksin dari bahan yang halal,” ungkapnya.

Baca: Ada Alternatif Vaksin Halal, MUI Dorong Kemenkes dan Bio Farma Kaji Vaksin Halal

MUI berharap kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menaati dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Pemerintah wajib memenuhi hak warga Muslim di Indonesia untuk mengkonsumsi dan berobat dengan yang halal,” ujarnya menekankan.

Setelah pemberitahuannya tersebut, Cholil mengatakan, Pemerintah dan petugas vaksin MR jangan pernah menyebut bahwa vaksi MR sudah mendapat sertifikat halal dari MUI.

“Jika masih melakukan itu berarti melakukan kebohongan publik yang dapat dituntut secara hukum,” tegasnya.*

Baca: MUI: Vaksin Berbahan Najis dan Haram Hukumnya Haram

The post MUI: Pemerintah Jangan Sebut Vaksin MR Sudah Disertifikasi Halal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
147490