Hidayatullah.com—Dalam pidato pertama memulai menjadi Presiden baru Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menyentil Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, untuk meredakan ketegangan politik kedua negara.
Walter Steinmeier menyebut pernyataan Erdogan terkait tuduhan Nazi berisiko menghancurkan semua hal yang telah dicapai kedua Negara itu dalam beberapa tahun terakhir.
“Presiden Erdogan, jangan membahayakan apa yang Anda dan pihak-pihak lain telah capai … hentikan pembandingan mengerikan dengan paham Nazi, jangan putuskan hubungan dengan orang-orang yang ingin berteman dengan Turki. Hormati aturan hukum dan kebebasan media dan wartawan, serta bebaskan Deniz Yuce,” kata Steinmeier saat dilantik di Berlin dikutip Kantor Berita BBC.
Baca: Balas Belanda, Turki Larang Masuk Dubes dan Pesawat Belanda
Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah di Ankara berulang kali menuduh Jerman dan Belanda menggunakan taktik Nazi saat melarang para menteri Turki menyatakan dukungan terhadap penduduk asing Turki terkait perubahan undang-undang dasar menjelang referendum yang akan dilaksanakan bulan depan.
Steinmeier mengatakan membanding-bandingkan dengan Nazi tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata dan karenanya mendesak Presiden Erdogan untuk menghentikan hal tersebut.
Frank-Walter Steinmeier (61) resmi menjadi presiden Jerman ke 12 Rabu (22/03) setelah dilantik dalam acara kenegaraan di Berlin. Ia menggantikan Joachim Gauck yang tidak mencalonkan diri lagi dengan alasan kesehatan.
Sebelumnya, Erdogan memperingatkan negara-negara Eropa bahwa jika mereka tetap bertingkah laku dalam cara yang sama, maka warga Barat kemungkinan tidak akan aman saat berjalan-jalan di dunia.
“Jika Anda terus bertingkah laku seperti ini, besok di bagian mana pun dunia, tidak seorang Eropa pun, tidak seorang Barat pun dapat berjalan-jalan dengan aman dan damai,” kata Erdogan saat berpidato di Ankara.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Minggu lalu Turki membekukan hubungan dengan Pemerintah Belanda, menindaklanjuti krisis yang semakin meruncing antara kedua Negara tersebut.
Tindakan ini dilakukan Turki setelah Pemerintah Belanda melarang dua menteri Turki yang berencana mengadakan pertemuan guna menggalang suara kalangan ekspatriat Turki menjelang referendum Turki 16 April yang digagas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Turki menegaskan tidak mengizinkan Duta Belanda ke Ankara untuk kembali hingga Belanda memenuhi syarat Turki untuk mengadakan pertemuan. Selain itu, menurut Turki, penerbangan diplomatik juga akan ditangguhkan.*