Hidayatullah.com—Parlemen Israel hari Senin (30/5/2016) menyetujui penunjukan politisi ultranasionalis Avigdor Lieberman sebagai menteri pertahanan yang baru, hanya beberapa jam setelah jajaran kabinet menyetujuinya.
Lieberman, yang berjanji akan bertindak keras terhadap rakyat Palestina yang disebutnya sebagai “teroris”, mendapat persetujuan 55 anggota dari 120 politisi yang duduk di Knesset. Sebanyak 43 politisi menentang penunjukannya, satu abstain dan lainnya tidak hadir, lapor AFP.
Sebelumnya pada hari yang sama, kabinet pimpinan PM Benjamin Netanyahu menyetujui Lieberman sebagai menteri pertahanan setelah pemerintah meredam oposisi dari rekan politik lainnya.
Partai nasionalis relijius HaBayit HaYehudi sudah berencana menghalangi penunjukan Lieberman sebagai menhan di Knesset. HaBayit HaYehudi memiliki 8 kursi di parlemen, cukup untuk menjegal susunan menteri yang diajukan perdana menteri.
Sepertinya Netanyahu berhasil membuat kesepakatan dengan Naftali Bennett, sehingga kabinet sepakat untuk menempatkan Lieberman sebagai menhan sebelum dilakukan pemungutan suara di Knesset.
Menurut sebuah pernyataan dari Likud, partainya Netanyahu, perdana menteri dan ketua HaBayit HaYehudi Naftali Bennett telah mencapai kesepakatan pada Ahad malam, setelah dilakukan mediasi oleh pihak ketiga.
HaBayit HaYehudi menuntut pembentukan sebuah liaison militer, yaitu berupa forum anggota kabinet yang akan memutuskan masalah-masalah berkaitan dengan keamanan nasional.
Berdasarkan kompromi yang dijembatani oleh Menteri Kesehatan yaakov Litzman, dari koalisi partai ultra-Orthodoks, menteri-menteri urusan keamanan akan menerima penjelasan rutin dari Dewan Keamanan Nasional Israel perihal masalah keamanan.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Sebagian analis melihat tuntutan Bennett itu sebagai manuver politik menjelang pemilihan umum akan datang yang paling lambat akan digelar pada 2019.
Bennett secara luas dipandang sebagai politisi yang dapat menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri.*