Info Haji & Umrah – Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Tue, 19 Dec 2017 06:35:35 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 DPR: Meningkatnya Jamaah Haji Wafat Harus Jadi Perhatian http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/12/05/129668/dpr-meningkatnya-jamaah-haji-wafat-harus-jadi-perhatian.html Tue, 05 Dec 2017 02:59:43 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=129668

Peningkatan angka jamaah yang wafat memang dibarengi dengan jumlah kuota yang juga meningkat. Tahun 2016, jumlah jamaah yang wafat di bawah 400 orang. “Itu jumlah yang cukup besar."

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tahun ini jamaah haji yang wafat mencapai 558 orang.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad di sela-sela rapat kerja dengan tiga kementerian, yaitu Kemenag, Kemenkes, dan Kemenhub di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/12/2017).

Dari 558 jamaah yang wafat, 533 dari haji regular dan 25 dari haji khusus. Layanan kesehatan, asuransi, dan kerja sama dengan otoritas kesehatan di Arab Saudi perlu ditingkatkan kembali.

“Soal banyaknya jamaah yang meninggal, apakah karena pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan atau petugas kesehatannya yang perlu ditambah,” ucap anggota Fraksi Partai Golkar ini lansir Parlementaria.

Baca: Jamaah Beri Masukan untuk Penyelenggaraan Haji, Menag Merespons

Senin sore itu, Komisi VIII menggelar rapat dengan tiga kementerian untuk mengevaluasi pelaksanaan haji tahun 2017. Secara umum, nilai Noor, pelaksanaan haji tahun ini cukup baik dengan tingkat kepuasan jamaah mencapai 85 persen.

Hanya saja, angka jamaah yang wafat lagi-lagi mengundang perhatian dan pertanyaan Komisi VIII. Peningkatan angka jamaah yang wafat memang dibarengi dengan jumlah kuota yang juga meningkat.

Tahun 2016, jumlah jamaah yang wafat di bawah 400 orang. “Itu jumlah yang cukup besar yang tidak boleh kita abaikan. Ini harus kita tekan betul supaya jangan sampai banyak yang meninggal,” ujar Noor lagi.

Hadir dalam rapat kerja tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Sementara Kemenkes dan Kemenhub diwakili pejabat Eselon Satu. Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong.

Noor kembali menuturkan, mungkin tahun depan selain layanan kesehatannya, jumlah tenaga medis perlu ditambah untuk meningkatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Ini juga dianggap bisa menekan umlah jamaah yang wafat.*

Baca: Jamaah Beri Masukan untuk Penyelenggaraan Haji, Menag Merespons

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Larangan Swafoto di Dua Masjid Suci, MUI: Bisa Dipahami http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/11/24/128812/larangan-swafoto-di-dua-masjid-suci-mui-bisa-dipahami.html Fri, 24 Nov 2017 03:21:42 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=128812

"Dengan melakukan (foto) selfie dikhawatirkan dapat menggugurkan niat ihlas kita dalam beribadah," terang Zainut.

(SKR,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI), Zainut Tauhid Sa’adi, menyikapi positif kebijakan otoritas Arab Saudi yang melarang jamaah haji dan umrah melakukan foto selfie (swafoto) di dua masjid suci; Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah.

“Larangan selfie di Masjidil Haram dan Nabawi bisa dipahami karena beberapa alasan,” ujar Zainut kepada hidayatullah.com dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (24/11/2017).

Alasan pertama, kata dia, untuk menghindarkan diri para jamaah dari sifat riya atau pamer dalam beribadah.

“Hal ini sangat penting mengingat tujuan utama kita menunaikan ibadah haji atau umrah itu karena Allah semata, bukan karena faktor yang lain. Jadi dengan melakukan (foto) selfie dikhawatirkan dapat menggugurkan niat ihlas kita dalam beribadah,” terangnya.

Baca: Selfie Depan Ka’bah Ganggu Jamaah Haji dan Umroh

Kedua, tambahnya, swafoto tersebut dapat mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain. Tidak jarang kegiatan swafoto itu mengakibatkan orang lain menjadi terganggu.

“Bisa jadi karena berisik atau hanya sekadar mengalihkan perhatian orang saja, yang pasti membuat konsentrasi ibadah seseorang terganggu sehingga merusak suasana kekhusyukan ibadah orang lain,” jelasnya.

Ketiga, dari segi adab swafoto di dua masjid tersebut kurang bagus karena keduanya adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya.

“Di dalam Masjidil Haram ada Baitullah (rumah Allah) dan di dalam Masjid Nabawi ada makam Rasulullah,” imbuh Zainut.

Kedudukan jamaah haji atau umrah adalah sebagai tamu Allah dan Rasul-Nya. Lazimnya sebagai tamu harus menjaga adab, akhlak, dan sopan santun dalam bertamu. “Sehingga tidak boleh bertingkah laku yang aneh-aneh seperti (foto) selfie misalnya,” pungkasnya.

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, ini peringatan bagi yang suka swafoto (selfie) atau wifie (foto ramai-ramai) jika akan berangkat haji atau umrah. Untuk menjaga kesucian dua masjid suci, otoritas Arab Saudi melarang swafoto di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Larangan tersebut dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam nota diplomatik tertanggal 12 November 2017.

Baca juga: Otoritas Saudi Melarang Swafoto di Dua Masjid Suci

“Pihak penanggung jawab urusan haji di negara masing-masing diimbau memberikan pemahaman kepada para calon jamaah agar tidak melakukan perbuatan yang vulgar atau bersenda gurau ketika melaksanakan ibadah dan pentingnya menghargai perasaan orang lain di dua masjid tersebut,” ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arab Saudi dalam nota diplomatiknya bernomor 270 tersebut.*

(SKR,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Otoritas Saudi Melarang Swafoto di Dua Masjid Suci http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/11/24/128770/otoritas-saudi-melarang-swafoto-di-dua-masjid-suci.html Thu, 23 Nov 2017 22:59:16 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=128770

Kementerian Agama akan menyosialisasikan edaran berupa larangan ini kepada jamaah umrah dan haji Indonesia yang akan menuju Saudi

(Panji Islam,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com—Ini peringatan bagi yang suka  swafoto (selfie) atau wifie (foto ramai-ramai) jika akan berangkat haji atau umroh. Untuk menjaga kesucian dua masjid suci, otoritas Arab Saudi melarang swafoto (selfie) di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Larangan tersebut dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam nota diplomatik tertanggal 12 November 2017.

“Pihak penanggung jawab urusan haji di negara masing-masing diimbau memberikan pemahaman kepada para calon jamaah agar tidak melakukan perbuatan yang vulgar atau bersenda gurau ketika melaksanakan ibadah dan pentingnya menghargai perasaan orang lain di dua masjid tersebut,” ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arab Saudi dalam nota diplomatiknya bernomor 270 tersebut.

Pemberitahuan resmi terbaru dari Saudi tersebut telah disampaikan ke negara-negara pengirim jamaah dari seluruh dunia. Tiap tahunnya ada sekitar 3 juta jamaah yang berangkat ke Saudi untuk berhaji.

Dalam surat berkop Kemlu Arab Saudi tertangal 15 November 2017 itu juga  dinyatakan bahwa larangan ini diberlakukan karena makin  tak terkendalinya jamaah haji dan umroh yang melakukan selfie maupun wefie (foto ramai-ramai) di kedua masjid suci. Aktivitas itu dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyukan jamaah lain yang sedang menunaikan ibadah fardhu atau sunah.

Baca: Selfie Depan Ka’bah Ganggu Jamaah Haji dan Umroh

Karenanya pihak Arab Saudi meminta para penanggung jawab urusan haji di seluruh dunia untuk secepatnya memberikan penyuluhan kepada calon jamaah haji yang akan berangkat pada 2018. Hal ini penting lantaran masih banyak jamaah haji yang kemungkinan tidak mengetahui aturan baru tersebut.

Bagi pelanggar peraturan baru ini, aparat akan menyita kamera berikut hasilnya.

“Perlu kiranya disampaikan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan ini, pihak keamanan menerima instruksi untuk menyita film hasil jepretan dan kamera jika diperlukan,” tegas edaran tersebut.

Lembaga-lembaga tersebut, menurut Mastuki, diharapkan menyampaikan materi tentang larangan foto dan selfie tersebut kepada para jamaah, sebelum berangkat ke Arab Saudi.

Sebagaimana diketahui, otoritas Arab Saudi sendiri telah melarang mengambil gambar di areal dua masjid suci selama haji dan umroh. Di setiap pintu masuk sudah tertera peringatan larangan membawa kamera jenis apapun. Hanya saja, dalam perkembangan sepuluh tahun terakhir, jamaah masih saja membawa kamera (khususnya smarhphone) secara sembunyi-sembunyi, yang jumlahnya bisa ratusan ribu dan tidak terkendali.

“Jumlah orang yang membawa ponsel ke Masjidil Haram selama umrah tahun lalu tidak terhitung. Endemik ini akan sulit dihentikan,” kata Ahmad, seorang ekspatriat berkantor di Jeddah yang menunaikan ibadah haji tahun ini kepada Arabnews.

Ia menyaksikan sendiri, bagaimana jamaah yang seharusnya melakukan ibadah justru mengganggu kekhusukan orang lain.

“Saya mencoba untuk berdoa saat shalat Jum’at di Masjidil-Haram namun beberapa orang terus berdatangan ke depan saya untuk memfilmkan khutbah yang sedang berlangsung dengan kamera mereka. Bagaimana orang mau khusyu’ dalam situasi demikian, silahkan terka,” ujarnya.

Baca: Perlu Diperhatikan, Waktu Larangan Lontar Jumrah bagi Jamaah Haji asal Indonesia

Menanggapi edaran baru ini, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen Kemenag, Mastuki mengatakan, Kementerian Agama akan menyosialisasikan larangan tersebut kepada para jamaah umrah dan haji Indonesia.

“Larangan ini akan kami follow up dengan sosialisasi ke Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), asosiasi umrah, serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH),” kata Mastuki di Jakarta, Rabu (22/11/2017) seperti dikutip Anadolu Agency.

sangat dimaklumi Pemerintah Arab Saudi melarang mengambil gambar dengan kamera di dua masjid, Makah dan Madinah yang sebenarnya sudah ada sejak lama.

Sekarang ini larangan itu kembali ditegaskan, lanjutnya, banyaknya jamaah umroh dan haji yang menggunakan handphone berkamera untuk mengambil gambar dan selfie di sana.

Dia dalam situs resmi Kemenag menjelaskan maraknya jemaah berselfie ria, kerap mengganggu kekhusyuan ibadah jemaah lainnya.

Apalagi, imbuhnya, pengambilan gambar tersebut sudah banyak yang melakukannya sampai di lokasi terdekat dengan Ka’bah, Raudhah dan bagian dalam lainnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Ketika banyak orang ambil gambar dan selfie, pastilah mengganggu perhatian dan kekhusyu’an jemaah lain yang sedang beribadah,” ujarnya.

Mastuki mengatakan sejak tahun lalu Kemenag sudah mesosialisasikan larangan itu sejak tahun lalu, terutama saat manasik.*

(Panji Islam,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Kemenag Minta Masyarakat Tak Tergiur Tawaran Haji Non-Kuota http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/11/18/128344/kemenag-minta-masyarakat-tak-tergiur-tawaran-haji-non-kuota.html Sat, 18 Nov 2017 06:47:40 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=128344

“Sebaiknya, jamaah mendaftar melalui jalur resmi, apakah melalui jalur reguler atau jalur haji khusus."

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali, mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran berangkat haji melalui jalur non-kuota atau furoda.

Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1439H/2018M belum dimulai. Namun viral di media sosial, selebaran, bahkan reklame tentang tawaran dari travel terkait keberangkatan haji melalui jalur non-kuota.

Tawaran itu menjanjikan “daftar sekarang berangkat tahun ini”. Untuk meyakinkan masyarakat, tawaran itu mencantumkan lambang asosiasi dan Kemenag.

“Masyarakat agar tidak tergiur, meski banyak iming-iming yang dijanjikan. Itu berpotensi adanya penipuan,” terang Nizar Ali usai melantik pejabat Eselon III dan IV Ditjen PHU di Jakarta, Jumat (17/11/2017) lansir Kemenag.

Menurut Nizar, Kemenag tidak tahu menahu dengan adanya jamaah haji yang disebut dengan furoda itu. Kemenag hanya mengurus dan bertanggung jawab kepada jamaah haji reguler dan khusus yang resmi menggunakan kuota nasional.

“Di luar itu, terhadap porsi jamaah haji non-kuota yang diperjualbelikan, Kemenag sama sekali melarangnya,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sesditjen PHU yang juga Plt Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis menegaskan, tidak ada kepastian berangkat bagi jamaah yang mendaftar melalui jalur non-kuota. Untuk itu, jamaah agar waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran yang diberikan.

“Sebaiknya, jamaah mendaftar melalui jalur resmi, apakah melalui jalur reguler atau jalur haji khusus,” tuturnya.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad menilai, ada kekeliruan dalam penyampaian program haji furoda.

Baluki meminta kepada seluruh jajaran anggota Himpuh, baik penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun umrah (PPIU) untuk tidak pelanggaran atas aturan yang sudah digariskan Kemenag.

“(Patuhi aturan Kemenag) sehingga tidak lagi terjadi adanya iklan-iklan penawaran yang dikategorikan pelanggaran,” tandasnya.*

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Jamaah Beri Masukan untuk Penyelenggaraan Haji, Menag Merespons http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/11/03/127072/jamaah-beri-masukan-untuk-penyelenggaraan-haji-menag-merespons.html Fri, 03 Nov 2017 00:21:49 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=127072

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, masukan yang telah disampaikan oleh BPS akan menjadi pegangan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji di tahun depan.

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Pekan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) tahun 2017. Selain IKJHI, BPS dalam surveinya juga merangkum berbagai saran dan  masukan jamaah bagi penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

“Kementerian Agama selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Kita tangkap dari persepsi konsumen nanti apakah pelayanan mengalami perbaikan,” ujar Kepala BPS Suharyanto dalam keterangan persnya di kantor BPS, Jakarta, Rabu (01/11/2017) lansir Kemenag, Kamis (02/11/2017).

Masukan terkait pelayanan petugas haji misalnya, kata Suharyanto, jamaah menilai ke depan diperlukan petugas yang memiliki kemampuan berbahasa Arab atau Inggris. Selain itu, alokasi petugas yang siaga di setiap hotel, khususnya di Madinah, Arab Saudi, juga perlu ditambah.

“Juga peran aplikasi Haji Pintar, agar dapat dimaksimalkan dengan menambahkan peta hotel dan juga keberadaan petugas secara real-time,” tuturnya.

Untuk pelayanan ibadah, jamaah memberikan masukan agar petugas pembimbing ibadah adalah orang yang sudah pernah berhaji agar dapat lebih melayani. Pemilihan petugas pembimbing ibadah juga harus lebih selektif, terutama pada kemampuan memahami manasik haji.

Jamaah juga memandang perlu adanya komitmen bagi pembimbing ibadah secara tertulis untuk senantiasa melayani jamaah. Selain itu, jamaah juga berharap agar agenda kegiatan selama di Arab Saudi harus diketahui oleh seluruh jamaah.

Baca: Pengelola Masjid Nabawi Nilai Jamaah Haji Indonesia Tertib

Suharyanto menambahkan, hasil survei untuk pelayanan akomodasi, secara umum  sudah memuaskan, hanya perlu tambahan fasilitas: Wi-Fi di setiap hotel, tempat dan mesin cuci, serta area jemur pakaian. Ketersediaan alat kebersihan, media informasi tentang peta lokasi hotel, rute ke tempat-tempat ibadah, dan informasi penting lainnya, juga bagian yang perlu disediakan di setiap lobi hotel.

Terkait peningkatan pelayanan akomodasi  di Arafah dan Mina, jamaah berharap tenda di Mina diperluas sehingga sesuai jumlah jamaah yang semakin meningkat. Juga perlu ditambah jumlah MCK dan tempat wudhu serta dibedakan arealnya pria dan wanita. Ketersediaan/keberfungsian AC dan kipas angin perlu ditambah serta perlunya peningkatan kebersihan di area sekitar tenda.

Sedangkan untuk aspek pelayanan katering/makanan, jamaah merasakan bahwa makanan yang disajikan belum memenuhi kriteria cita rasa Indonesia dan variasi menu makanan perlu diperbanyak. “Jamaah juga meminta diberikan makan full selama di Tanah Suci, perbanyak menu berupa sayuran, khususnya untuk jamaah lansia,” ujar Suharyanto.

Pelayanan bus antar kota dinilai sangat memuaskan. Namun, jamaah menyarankan agar koordinasi antar semua petugas yang menangani transportasi bus antar kota, termasuk juga dengan para sopir ditingkatkan.

Untuk pelayanan transportasi bus shalawat, jamaah merasa kurangnya armada bus khususnya pada saat setelah shalat Jumat dan isya. Mereka merasa waktu tunggu di terminal menjadi cukup lama. Perlu pengaturan yang lebih baik di setiap shelter supaya jamaah lebih tertib misalnya dengan membuat jalur antrean dengan pembatas tali sehingga tidak berebut.

“Selain itu, sopir sebaiknya yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris,” tegasnya.

Jamaah juga memberikan masukan untuk Pelayanan Transportasi Bus Armina. Mereka merasa  waktu tunggu datangnya bus terlalu lama, khususnya perjalanan dari Hotel ke Arafah dan Arafah ke Muzdalifah/Mina. Jamaah juga merasakan kurangnya armada bus sehingga banyak yang tidak kebagian tempat duduk dan terpaksa berdiri di dalam bus. Lalu, fasilitas yang ada di dalam bus banyak yang tidak berfungsi seperti AC tidak dingin dan kursi rusak.

“Perlu sosialisasi keberadaan pos-pos pelayanan di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Jamarat di Mina dan lainnya. Sehingga jamaah dapat dengan mudah mendapat pertolongan jika ada yang sakit atau tersesat jalan,” ujar Suharyanto.

Masukan lain dari jamaah haji Indonesia menyangkut penanganan yang perlu lebih cepat terutama berkaitan dengan koper atau tas yang terpisah/tertinggal/hilang dari tangan jamaah.

Baca: BPS: Indeks Kepuasan Jamaah Haji 2017 Meningkat, Ada Juga Penurunan

Tanggapan Menag

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, masukan yang telah disampaikan oleh BPS akan menjadi pegangan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji di tahun depan.

“Tentu apa yang tadi telah disampaikan banyak memberikan masukan bagi kami dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan haji di tahun mendatang,” ujar Menag Lukman yang hadir di BPS didampingi oleh Dirjen PHU Nizar Ali beserta jajarannya, Karo Humas, Datam dan Informasi Mastuki, serta Kepala Biro Perencanaan Ali Rokhmad.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersyukur atas tren positif kenaikan indeks kepuasan jemaah haji. Bahkan tahun ini, indeks kepuasan merupakan yang tertinggi sejak pertama kali BPS melakukan survei pada 2010 lalu.

Namun demikian, Menag mengingatkan jajarannya agar tidak berpuas diri karena masih banyak yang harus diperbaiki. “Jangan puas dengan apa yang telah kita capai. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dan perjuangkan, karena para jamaah kita banyak yang protes,” terang Menag.*

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
BPS: Indeks Kepuasan Jamaah Haji 2017 Meningkat, Ada Juga Penurunan http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/11/01/126978/bps-indeks-kepuasan-jamaah-haji-2017-meningkat-ada-juga-penurunan.html Wed, 01 Nov 2017 08:52:45 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=126978

Menag mengatakan pihaknya akan menggunakan hasil survei tersebut untuk evaluasi pelayanan haji dan perbaikan ke depan.

(SKR,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Indeks Kepuasan Jamaah Haji (IKJHI) Tahun 2017 merupakan Indeks Kepuasan tertinggi selama 8 tahun terakhir. Hal tersebut terungkap saat rilis IKJHI di Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Rabu (10/11).

Dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala BPS Suharyanto memaparkan, survei tahun ini merupakan survei ke-8 yang telah dilakukan oleh BPS sejak tahun 2010 silam.

Data menunjukkan bahwa IKJHI tahun 2010 berada pada angka 81,45%, tahun 2011 naik menjadi 83,31%, 81,32% (2012), 82,69% (2013), 81,52% (2014), 82,67% (2015), sedangkan untuk tahun 2016 berada pada angka 83,83%. IKJHI tahun 2017 kembali naik menjadi 84,85%.

Menanggapi hasil survei BPS ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada BPS yang telah melaksanakan survei ini. “Ini artinya sejak tahun 2014, sejak pemerintahan Bapak Jokowi dan JK mengalami tren yang terus menaik,” ujarnya.

Menag mengakui, pada awalnya pihaknya kurang percaya diri karena peningkatan jumlah jamaah haji seiring dengan peningkatan kuota haji Indonesia, dari 168.800 jamaah di tahun 2016 menjadi 221.000 di tahun 2017 ini.

Sementara, menurut Menag, jumlah petugas haji tahun ini hanya bertambah 250 orang dari 3.250 petugas di tahun lalu menjadi hanya 3.500 petugas di tahun ini.

“Jadi kalau tahun lalu itu rasionya, 1 orang petugas menangani 51 sampai 52 orang, tahun ini menjadi 1 petugas melayani 63 jamaah,” ujar Menag Lukman.

Menag sangat bersyukur karena salah satu poin yang cukup baik peningkatannya adalah layanan petugas haji.

“Ini akan sangat membesarkan hati kita karena akan menaikkan spirit, memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Menag lansir Kemenag.

Hadir mendampingi Menag, Direktur Jenderal PHU Nizar Ali beserta jajaran pejabat eselon II di lingkungan Ditjen PHU, Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Mastuki dan Kepala Biro Perencanaan Ali Rokhmad.

Ada Penurunan

Sementara itu, Kepala BPS Suharyanto mengatakan, survei itu dilakukan untuk mengetahui dan mengukur kepuasan jamaah haji, membuat kajian analisis serta melakukan tindak lanjutkan perbaikan terhadap aspek-aspek pelayanan yang diberikan selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

Hasil survei oleh BPS itu mengukur 10 indikator dalam pelayanan haji di antaranya pelayanan bus antarkota, pelayanan bus shalawat, pelayanan petugas, pelayanan ibadah, pelayanan hotel, pelayanan katering non-Armina (Arafah, Muzdalifah dan Mina), pelayanan katering Armina, pelayanan bus Armina, pelayanan tenda dan pelayanan lain-lain.

Kendati terjadi kenaikan indeks, terdapat unsur-unsur yang mengalami penurunan kepuasan pelayanan haji seperti tertinggi pada indikator bus Armina yaitu -1,76 poin, tenda -1,75 dan katering Armina -0,19. Sementara unsur lainnya mengalami peningkatan dengan beragam poin dengan bentang antara 1,50 sampai 3,11 poin.

Adapun indeks kepuasan secara mendetail yaitu bus antarkota 88,23, bus shalawat 87,72, petugas 87,38, ibadah 86,45, hotel 85,70, katering non-Armina 85,31, lain-lain 84,46, katering Armina 81,45, bus Armina 78,09 dan tenda 75,55.

Menag mengatakan pihaknya akan menggunakan hasil survei tersebut untuk evaluasi pelayanan haji dan perbaikan ke depan.

“Saya berterima kasih kepada BPS yang begitu bermakna memberikan masukan kepada kami di Kementerian Agama dalam mengelola ibadah haji melalui survei kepuasan jamaah haji Indonesia tahun 2017,” ujarnya dilansir Antara.*

(SKR,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Kemenag Imbau Masyarakat Selektif Pilih Harga Paket Umrah http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/11/01/126909/kemenag-imbau-masyarakat-selektif-pilih-harga-paket-umrah.html Tue, 31 Oct 2017 22:47:38 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=126909

Selain itu, Muhajirin juga mengimbau masyarakat memilih PPIU terdekat dengan tempat tinggal. Selain untuk memudahkan komunikasi antar calon jamaah umrah dan pihak travel, pemilihan travel terdekat diharapkan bisa membantu menghidupkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan sekitar.

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullahh.com– Plt Direktur Buna Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhajirin Yanis, mengingatkan masyarakat untuk selektif dan kritis dalam memilih harga paket umrah yang ditawarkan. Sikap selektif perlu untuk memastikan harga yang ditawarkan rasional.

“Ini penting, masyarakat harus memilih harga perjalanan umrah yang rasional,” terang Muhajirin Yanis saat menghadiri pembukaan kantor cabang salah satu penyelenggara ibadah umrah, di Purbalingga, Jawa Tengah.

Selain harganya rasional, menurutnya, publik juga harus memastikan biro perjalanan yang akan digunakan adalah biro umrah yang berizin resmi serta memiliki catatan baik dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Menurutnya, Kemenag telah merilis daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang mendapat sudah izin resmi. “Sila buka web Kementerian Agama di www.haji.kemenag.go.id,” tuturnya lansir laman tersebut, Selasa (31/10/2017).

Baca: Kemenag Susun Harga Referensi Umrah

Selain itu, Muhajirin juga mengimbau masyarakat memilih PPIU terdekat dengan tempat tinggal. Selain untuk memudahkan komunikasi antar calon jamaah umrah dan pihak travel, pemilihan travel terdekat diharapkan bisa membantu menghidupkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan sekitar.

“Misalnya di sini, ada pembuatan seragam batik, koper, dan sajadah,” tukasnya, Sabtu (28/10/2017) pekan kemarin.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, mengamanatkan kepada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus untuk melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus serta akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.

Baca: Ombudsman: Aset First Travel Mestinya Dijual untuk Ganti Rugi Jamaah

Di samping itu, PMA ini juga mengamanatkan tugas pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus secara berkala memberikan sosialisasi regulasi PPIU kepada masyarakat.*

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Kemenag Susun Harga Referensi Umrah http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/10/26/126523/kemenag-susun-harga-referensi-umrah.html Thu, 26 Oct 2017 02:15:40 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=126523

"Ini artinya PPIU tetap diperkenankan menjual paket umrah di bawah harga referensi, apabila diaudit dan dapat membuktikan kewajaran harganya," tutur Muhajirin.

(SKR,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Kementerian Agama tengah membuat aturan tentang harga referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Rencana penyusunan ini dibahas bersama dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Penyusunan Harga Referensi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah” di Jakarta, pekan ini, Selasa (24/10/2017) sebagaimana dirilis ke redaksi, Kamis (26/10/2017). FGD ini menghadirkan utusan dari asosiasi penyelenggara, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), unsur Kanwil Kemenag, serta internal Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Dalam sambutannya, Dirjen PHU Nizar menyatakan, sudah saatnya pemerintah menetapkan harga referensi karena penyelenggaraan umrah sudah menjadi hajat hidup masyarakat Muslim. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah jamaah umrah.

Plt. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Muhajirin Yanis, mengungkapkan, tipologi jamaah umrah telah mengalami pergeseran. Jamaah umrah tidak lagi didominasi masyarakat perkotaan dan mereka yang melek informasi, tapi juga pedesaan. Bahkan, jamaah lansia juga bertambah banyak seiring antrean haji yang panjang.

Baca: Tingkatkan Pelayanan Umrah, Kemenag Tempuh Sejumlah Langkah

Menurut Muhajirin, tipologi yang seperti itu menjadi kendala tersendiri dalam sosialisasi informasi tentang standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan ibadah umrah. Sebagian masyarakat lebih mengerti bila disebutkan jumlah angka (harga) yang akan dijadikan acuan apakah sebuah paket umrah itu rasional atau tidak.

“Di sinilah pentingnya keberadaan harga referensi umrah yang bisa dijadikan acuan masyarakat,” terang Muhajirin.

“Ide ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun karena tidak mendapatkan lampu hijau dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maka niat itu ditunda terlebih dahulu,” sambungnya.

Mulai tahun ini, lanjut Muhajirin, keberadaan harga referensi menjadi kebutuhan sehingga Kemenag akan segera menyusunnya.

Baca: Menag Dukung Penuh Kepolisian Usut Tuntas Kasus Gagal Umrah

Muhajirin mengaku kalau Kemenag sudah berdiskusi di kantor KPPU bersama para asosiasi mengenai wacana penetapan harga referensi. Pada pertemuan tersebut, katanya KPPU tetap meminta Pemerintah memprioritaskan penyempurnaan SPM umrah. Namun, penetapan harga referensi tidak dipermasalahkan sepanjang itu tidak dimaksudkan sebagai harga minimal.

“Ini artinya PPIU tetap diperkenankan menjual paket umrah di bawah harga referensi, apabila diaudit dan dapat membuktikan kewajaran harganya,” tutur Muhajirin.

FGD ini berhasil memutuskan besaran biaya referensi yang akan diusulkan. Hasil dari diskusi ini akan difinalisasi oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus sebelum diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai harga referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.*

(SKR,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Dubes RI: Santunan Korban Crane Makkah Tetap Akan Dibayar Saudi http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/10/26/126532/dubes-ri-santunan-korban-crane-makkah-tetap-akan-dibayar-saudi.html Thu, 26 Oct 2017 01:45:23 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=126532

"Putusan pengadilan, pihak Crane Bin Laden Corp tidak berkewajiban membayar diyat (ganti rugi). Ini berbeda dengan kompensasi yang sudah dipersiapkan oleh mamlakah (raja)."

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, memastikan, putusan pengadilan Makkah tidak ada kaitan dengan komitmen Raja Salman Abdulaziz Al-Saud, yang telah mempersiapkan santunan bagi jamaah haji Indonesia yang menjadi korban jatuhnya crane di kompleks Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, 2015 lalu.

“Putusan pengadilan, pihak Crane Bin Laden Corp tidak berkewajiban membayar diyat (ganti rugi). Ini berbeda dengan kompensasi yang sudah dipersiapkan oleh mamlakah (raja),” ujar Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, Rabu kemarin lansir KBRN, Kamis (26/10/2017).

Ditegaskan Agus Maftuh, putusan pengadilan adalah masalah berbeda dengan skema yang telah Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan santunan 36 jamaah haji Indonesia yang menjadi korban.

“Yang disidang itu adalah ada tidaknya kesenjangan atau kalalaian sohibul crane,” ujarnya.

Baca: Dubes RI: Segera Cair, Santunan Korban Crane Jatuh di Masjidil Haram

Pengadilan Makkah telah memutuskan bahwa korban crane 2015, tidak akan mendapatkan uang ganti rugi. Pengadilan menilai, bencana disebabkan faktor alam dan tidak ada unsur kelalaian manusia.

Selain itu, pengadilan juga membebaskan seluruh karyawan yang jumlah 13 orang dari Grup Binladin yang bertanggung jawab atas operasi crane raksasa tersebut. Terkait dengan putusan ini, Jaksa Agung yang menolak keputusan pengadilan akan mengajukan banding.

Sementara itu, terkait dengan uang santuan untuk korban yang terdiri dari 10 korban meninggal, satu korban cacat permanen, 19 luka berat dan enam orang luka ringan, hingga saat ini masih menunggu skema penyalurannya.

“Kita masih tunggu skemanya, apakah melalui KBRI atau Kedutaan Arab Saudi di Jakarta,” ujarnya.

Baca: Duta Besar Saudi: Pencairan Korban Crane Jatuh Lewat KBRI

Agus Maftuh menjelaskan, kenapa penetapan penerima dana santunan ini sangat lama atau sampai dua tahun setelah kejadian. Menurutnya, banyak nama-nama jamaah yang sebenarnya bukan korban crane turut meminta santunan. Karena itu, verifikasi dilakukan secara terperinci oleh Pemerintah Arab Saudi.

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, sejumlah laman media berbahasa Arab di Saudi memberitakan bahwa pengadilan di sana telah memutuskan, Binladin Group tidak wajib memberikan ganti rugi (diyat) terhadap para korban kejadian jatuhnya alat penderek (crane), pada musim haji tahun 2015 lalu di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.

Lantas bagaimana dengan janji santunan untuk jamaah korban crane, termasuk jamaah asal Indonesia? Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki mengatakan kalau pihaknya sedang menunggu informasi resmi dari KBRI di Saudi terkait dengan hal ini.

Baca: Soal Santunan Korban Crane, Kemenag Tunggu Info Resmi KBRI Saudi

“Kami masih menunggu penjelasan dari Dubes di Saudi, terkait putusan pengadilan tersebut. Apakah keputusan pengadilan tentang diyat itu berdampak pada tidak adanya santunan ataukah hal yang berbeda,” terang Mastuki di Jakarta, kemarin dalam rilis diterima redaksi, Kamis (26/10/2017).

Diketahui, penyelenggaraan ibadah haji 1436 H/2015 M diwarnai dengan musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram, Jumat, 11 September 2015. Tercatat sejumlah jamaah wafat dan mengalami luka akibat musibah ini, termasuk jamaah haji Indonesia. Seiring peristiwa tersebut, pemerintah Saudi menginformasikan kalau pihaknya akan memberikan santunan kepada para korban.

Korban meninggal dan korban cacat akan menerima santunan sebesar SAR 1 juta atau sekitar Rp 3,5 miliar, sedang korban luka berat dan luka ringan akan mendapat santunan SAR 500 ribu atau Rp 1,75 miliar.*

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Soal Santunan Korban Crane, Kemenag Tunggu Info Resmi KBRI Saudi http://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2017/10/26/126507/soal-santunan-korban-crane-kemenag-tunggu-info-resmi-kbri-saudi.html Thu, 26 Oct 2017 01:30:02 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=126507

“Kami menghargai sepenuhnya sistem hukum yang berlaku di Saudi."

(SKR,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Sejumlah laman media berbahasa Arab di Saudi memberitakan bahwa pengadilan di sana telah memutuskan, Binladin Group tidak wajib memberikan ganti rugi (diyat) terhadap para korban kejadian jatuhnya alat penderek (crane), pada musim haji tahun 2015 lalu di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.

Lantas bagaimana dengan janji santunan untuk jamaah korban crane, termasuk jamaah asal Indonesia? Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki mengatakan kalau pihaknya sedang menunggu informasi resmi dari KBRI di Saudi terkait dengan hal ini.

“Kami masih menunggu penjelasan dari Dubes di Saudi, terkait putusan pengadilan tersebut. Apakah keputusan pengadilan tentang diyat itu berdampak pada tidak adanya santunan ataukah hal yang berbeda,” terang Mastuki di Jakarta kemarin dalam rilis diterima redaksi, Kamis (26/10/2017).

“Kami menghargai sepenuhnya sistem hukum yang berlaku di Saudi,” lanjutnya.

Baca: Dubes RI: Segera Cair, Santunan Korban Crane Jatuh di Masjidil Haram

Menurut Mastuki, selama ini Kementerian Agama bersama KBRI di Saudi sudah memberikan daftar jamaah haji Indonesia yang menjadi korban musibah jatuhnya crane itu. Data itu diberikan sebagai bahan verifikasi yang dilakukan oleh pihak otoritas Saudi.

Mastuki berharap janji pemberian santunan itu adalah hal berbeda di luar putusan pengadilan sehingga akan tetap terealisasikan. Apalagi, pada Agustus lalu diinformasikan kalau pemerintah Saudi sudah mengeluarkan nota diplomatik yang menyebutkan bahwa tim verifikasi pemerintah Saudi telah menyelesaikan tugasnya untuk menentukan, siapa saja jamaah haji yang mendapat santunan dari Raja Salman Abdulaziz Al-Saud.

“Namun, bagaimana keputusan yang diambil oleh Pemerintah Saudi, paska penetapan pengadilan tersebut, kami akan menghargai dan saat ini masih menunggu penjelasan resmi,” tuturnya.

Baca: Duta Besar Saudi: Pencairan Korban Crane Jatuh Lewat KBRI

Diketahui, penyelenggaraan ibadah haji 1436 H/2015 M diwarnai dengan musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram, Jumat, 11 September 2015. Tercatat sejumlah jamaah wafat dan mengalami luka akibat musibah ini, termasuk jamaah haji Indonesia. Seiring peristiwa tersebut, pemerintah Saudi menginformasikan kalau pihaknya akan memberikan santunan kepada para korban.

Korban meninggal dan korban cacat akan menerima santunan sebesar SAR 1 juta atau sekitar Rp 3,5 miliar, sedang korban luka berat dan luka ringan akan mendapat santunan SAR 500 ribu atau Rp 1,75 miliar.*

(SKR,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>