frontpage hit counter

‘Kehalalan’ Vaksin MR dan Rendahnya Cakupan ASI

Hanya MUI, ulama dan para pakar yang berhak menguji dan memutuskan halal tidaknya produk, termasuk vaksin

‘Kehalalan’ Vaksin MR dan Rendahnya Cakupan ASI

Terkait

Oleh: Rudi Agung

 

KAUM Muslim diresahkan simpang siurnya status kehalalan vaksin Measles Rubella (MR). Mejelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut belum ada status halalnya, tapi Kemenkes enggan menyetop sementara program ini walau desakan begitu hebat.

Mengapa soal sertfikat kehalalan kenapa penting?

Mari kita sepakati dulu, bahwa ini negara hokum. Artinya, siapapun patut mengikuti aturan hukum. Apalagi soal halal. Ada syariat Islam, ada pula hukum positif. Dalam hal ini UUD dan UU.

Begini, semisal ada produk minuman baru asal India masuk ke Indonesia.  Sebut saja  Es Cendol Bollywood. Produk ini impor, sama dengan vaksin MR. Nah, produk itu laris manis. Tapi, publik mulai bertanya: halal kah bahan dan kandungannya?

Tak ada yang tahu itu halal atau tidak sebelum pihak Es Cendol mengajukan pengujian.

Kalau publik menuding: itu haram. Bisa? Jelas tidak bisa. Pembeli takkan bisa membuktikan. Karena itu ada UU Jaminan Produk Halal No.33/2014, yang mengatur.

Baca: MUI Klarifikasi Berita Terkait Sertifikasi Halal Nama Produk Vaksin

Dalam konteks ini, hanya MUI, ulama dan para pakar yang berhak menguji dan memutuskan halal tidaknya. Selain mereka, lebih elegan menyerahkan pada pakar dan UU terkait.

Kita buka sedikit ya UU JPH No 33 tahun 2014 soal produk yang dikatakan halal.  Dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan, “Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai  dengan  syariat Islam.”

Dalam Ayat 5; “Jaminan  produk  halal  yang selanjutnya disingkat  JPH adalah  kepastian  hukum terhadap  kehalalan suatu Produk yang  dibuktikan  dengan Sertifikat  Halal.”

Ayat 10; “Sertifikat Halal  adalah  pengakuan kehalalan  suatu  Produk yang  dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis  yang  dikeluarkan  MUI. Pasal 4: Produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal.”

Untuk bahan dan proses produk halal lihat Pasal 17-20. Semisal di Pasal 20, ayat 2; “Bahan  yang berasal  dari  mikroba  dan bahan  yang  dihasilkan  melalui  proses  kimiawi, proses  biologi,  atau proses rekayasa  genetik  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17  ayat  (2) huruf c  dan  huruf  d  diharamkan jika proses  pertumbuhan  dan/atau  pembuatannya  tercampur,  terkandung, dan/atau  terkontaminasi dengan  bahan  yang  diharamkan.”

Pasal 33 ayat 1; “Penetapan  kehalalan  Produk dilakukan  oleh MUI. Dan itu dalam sidang Fatwa. Nah, jadinya sertifikasi halal itu kepastian hukum atas produk. Dan semua produk yang masuk dan beredar ke Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Karenanya, publik tidak bisa menuding atau mengklaim produk minuman itu haram atau halal, sebelum diuji. Sementara pengujian dilakukan sebelum diedarkan. Sebaiknya begitu pula soal vaksin.

Siapa yang menguji? Pasti MUI. Caranya? Ya mengajukan sertifikasi halal terlebih dahulu.

Selama produk itu belum diuji, tidak ada yang bisa menentukan haram atau halal. Maka, dibuatlah UU JPH 33/2014. Berlaku untuk seluruh produk yang masuk ke Indonesia. Termasuk minuman, makanan atau vaksin. Hal ini jelas berbeda dengan produk seperti “gado-gado”.

Alhamdulillah, kini semua jadi terang. Biofarma dan MUI menegaskan belum ada sertifikasi halal vaksin MR.

Baca: MUI: Islam Anjurkan Anak Dapatkan Vaksinasi

ICMI bahkan mendesak pemerintah menyetop program vaksin.  PBNU bergema pula. Wajib pakai yang bersertifikasi halal karena menyangkut hajat kesehatan umat.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam yang mengatakan, MUI memang telah menerbitkan fatwa nomor 4 tahun 2016 yang membolehkan imunisasi.

Menanggapi pernyataan yang mengatakan Kemenkes berpegang teguh fatwa MUI yang membolehkan imunisasi, Niam menyebut pejabat Kemenkes perlu diberikan edukasi.

“Itu lah yang perlu diedukasi pejabat yang seperti itu,” kata Niam. (Kemenkes Akui Belum Ajukan Sertifikasi Halal Vaksin Rubella, Rol, 16/8/2017).

Selanjutnya,  UUD 1945 Pasal 28G ayat 1; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Masyarakat juga dilindungi UUD 1945 Pasal 29. Pun UU 23 tahun 1992: setiap tindakan kesehatan harus persetujuan keluarga. Tiap WNI memiliki Hak Menolak tindakan kesehatan yang tanpa izin keluarga. Bisa dituntut nanti.

Memaksakan vaksin, bisa melanggar UUD 1945. Dalam hirarki hukum positif di Indonesia, UUD aturan tertinggi. Ini negara hukum kan? Kalau memaksa orang tua yang menolak vaksin, ini namanya menabrak UUD 1945. Sosialisai hukum ini yang patut ditegaskan. Semata-mata agar seluruh WNI menjaga dan mengikuti hukum tertinggi di negeri ini. Tahun lalu tak ada paksaan.

Dalam diskusi santai dengan dokter pemerhati keamanan vaksin, dr. Susilorini, Msi.Med, Sp. PA, ada hal mengejutkan. Ia memaparkan pandangan Deisher dan para peneliti, jika keamanan vaksin bukan hanya thimerosal yang berbahaya.

Melainkan juga adjuvan aluminium dan penggunaan animal dan human cells. Maka pantas Israel dengan Protalixnya beralih ke sel tumbuhan.

Selanjutnya pemerintah bisa pula mendorong para peneliti kita yang hebat-hebat membuat vaksin dari probiotik lactococcus lactis. Probiotik untuk melawan infeksi.

Bukankah masih memungkinkan vaksin tidak selalu dengan injeksi yang mengandung zat berbahaya dan haram?

Cakupan ASI Indonesia Memprihatinkan

Ia juga mengingatkan rendahnya kecakupan ASI dengan tingginya infeksi, seperti pneumonia dan diare. Cakupan ASI ekslusif itu seharusnya 100 persen. Indonesia hanya menargetkan 80%, realisasinya hanya kisaran 30 %. Jauh sekali. Ini juga patut jadi perhatian bersama.

Selama ini banyak pula sejumlah kalangan menyesalkan rendahnya konsumsi ASI ke anak. Kata dr. Rini, menurut survei Hellen Keller International rata-rata bayi Indonesia mendapat ASI Ekslusif hanya selama 1,7 bulan. Padahal perintah Allah untuk menyempurnakan ASI perlu dua tahun.

Dokter pemerhati keamanan vaksin itu berpendapat, pemerintah tak bijak jika memaksa vaksin, sepatutnya dorong ibu-ibu menyusui bayinya sesuai Surat Al Baqarah:233. “Yang perlu didorong lagi itu ibu-ibu untuk optimalkan memberi ASI,” pesannya.*

Wartawan, Tim Tujuh Kaltara

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !