Opini – Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Wed, 01 Nov 2017 15:28:51 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 Solidaritas untuk Muslim Rohingya http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/11/01/126917/solidaritas-untuk-muslim-rohingya.html Wed, 01 Nov 2017 00:56:21 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=126917

Khulafaur rasyidin pada masa-masa kekhalifahan Islam ketika umat Islam diperangi, dibantai dan ditindas mereka langsung mengirim pasukan untuk berjihad

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Muhammad Yusran Hadi

 

MENDENGAR dan membaca berita mengenai Muslim Rohingya Myanmar sangat menyedihkan dan memprihatikan kita. Bagaimana tidak, saudara-saudara kita Muslim Rohingya mengalami penderitaan yang luar biasa.

Ribuan umat Islam Rohingya dibunuh dan dibantai dengan sadis dan biadab oleh militer dan sipil Budha Myanmar. Mereka kehilangan keluarga, harta, dan rumah, bahkan nyawa mereka terancam dibunuh. Keluarga mereka dibunuh. Harta mereka dirampas. Rumah dan desa mereka dibakar. Kehormatan Muslimah mereka dilecehkannya. Muslimah mereka diperkosa sampai mati di depan ayah, suami dan saudaranya.

Ratusan ribu Muslim Rohingya harus mengungsi meninggalkan rumah dan tanah airnya demi menyelamatkan diri dari pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah dan sipil Budha Myanmar. Mereka kekurangan makanan, pakaian, selimut dan obat-obatan. Mereka terpaksa mengungsi ke Bangladesh, Malaysia, Indonesia, sampai ke Arab Saudi untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak diakui kewarganegaraannya di negaranya sendiri.

Padahal, mereka hidup di negara sendiri dulunya dikenal dengan “Kerajaan Islam Arakan” yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu yaitu sejak abad VIII. Lalu Budha Burma menjajah mereka mulai tahun 1784 sampai hari ini. Mereka ditindas, dizhalimi dan diusir dari negaranya.

Baca: Militer Myanmar Lakukan Pemerkosaan terhadap Wanita Rohingya

Dunia hanya bisa diam menyaksikan aksi pembantaian dan pengusiran umat Islam Rohingya oleh rezim Budha Myanmar. Negara-negara Barat dan organisasi-organisasi yang mengklaim dirinya sebagai pembela HAM pun diam. Jelas, karena korban tersebut adalah umat Islam. Mereka pasti bertindak jika korbannya bukan umat Islam. Dunia sebatas mengecam tindakan biadab pemerintah Myanmar, tanpa ada tindakan untuk menghentikan pembantaian dan pengusiran tersebut, baik dengan militer, pemutusan diplomatik maupun sanksi ekonomi terhadap Myanmar.

Itu sebabnya militer dan sipil Budha radikal Myanmar berani melakukan pembantaian terhadap umat Islam Rohingya. Padahal, aksi pembunuhan dan pembantaian serta pengusiran terhadap Muslim Rohingya jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan aturan Internasional. Bahkan perbuatan biadab itu di luar batas kemanusian. Aksi pembantaian tersebut telah berlangsung sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu sampai hari ini. Hanya saja saat ini tragedi kemanusiaan di Rohingya ini mulai terbuka dan mendunia.

Kewajiban Solidaritas Islam

Sebagai Muslim, kita patut merasakan penderitaan umat Islam Rohingya. Mereka itu adalah saudara-saudara kita seagama dan seiman. Islam mewajibkan kita untuk bersolidaritas terhadap Muslim yang menderita, terzalimi dan tertindas. Sikap solidaritas ini merupakan bukti kualitas iman kita dan wujud ukhuwah islamiah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wata’ala dan Rasul-Nya.

Allah Subhanahu Wata’ala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara sebagaimana firman-Nya: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara…” (Al-Hujurat: 10). Begitu pula Rasul Saw menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara dengan sabda beliau: “Seorang Muslim itu bersaudara dengan Muslim yang lainnya..”. (HR. Bukhari, Muslim dan at-Tirmizi).

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam menggambarkan umat Islam seperti sebuah bangunan yang wajib saling menguatkan satu sama lainnya, sebagaimana sabda beliau: “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Menguatkan satu sama lain berarti saling membantu sesama Muslim dan saling membela saudaranya Muslim yang tertindas dan terdzalimi.

Rasul Shalallahu ‘Alaihi Wassallam juga menggambarkan umat Islam layaknya satu tubuh sesuai sabda beliau: “Sungguh seorang mukmin bagi mukmin yang lain berposisi seperti kepala bagi tubuh. Seorang mukmin akan merasakan sakitnya mukmin yang lain seperti tubuh ikut merasakan sakit yang menimpa kepala”. (HR. Ahmad). Rasul Saw  bersabda: “Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling cinta, kasih sayang dan simpati di antara mereka seperti satu tubuh; jika salah satu anggota tubuh sakit maka seluruh tubuh demam dan tidak bisa tidur.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Seperti itulah seharusnya persaudaraan umat Islam. Ukhuwah islamiah itu harus lebih diutamakan di atas persaudaraan ikatan lainnya, termasuk ikatan keluarga dan nasionalisme. Semua umat Islam di seluruh dunia harus merasa layaknya satu tubuh. Penderitaan yang menimpa sebahagian kaum Muslimin di suatu tempat, harus juga dirasakan oleh seluruh umat Islam lainnya. Semua itu tidak lain karena dorongan iman mereka. Persaudaraan mereka adalah persaudaraan karena iman. Ini menunjukkan kualitas keimanan seseorang.

Baca: Amerika Pertimbangkan Sanksi pada Myanmar

Lebih jauh lagi, Islam memerintahkan umatnya untuk menolong saudaranya Muslim yang tertindas dan terzhalimi. Allah berfirman: “Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam (urusan agama) maka kalian wajib memberikan pertolongan”. (Al-Anfal: 72). Rasul Saw bersabda: “Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim dan yang terzhalimi.” Seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika dia terzhalimi. Tapi bagaimana pendapatmu jika dia berbuat zhalim, bagaimana saya menolongnya? Rasulullah Saw bersabda: “Kamu cegah dia dari perbuatan zhalim maka kamu telah menolongnya.” (HR. al-Bukhari)

Islam memerintahkan umatnya membantu meringankan penderitaan saudaranya Muslim. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai.” (Ali ‘Imran” 92). Rasul Saw bersabda: “Seorang Muslim itu bersaudara dengan Muslim yang lainnya; Ia tidak boleh menzhalimi saudara, dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barangsiapa yang melapangkan dari seorang Muslim suatu kesulitan maka Allah akan melapangkan darinya suatu kesulitan dari kesulitan-kesuliltan pada hari Kiamat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Beliau juga bersabda: “Allah akan menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Bahkan, Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam mengaitkan keimanan dengan ukhuwah Islamiah dan solidaritas Islam. Nabi Saw bersabda: “Tidak beriman (dengan sempurna) salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhari dan Muslim). Beliau juga bersabda: “Barangsiapa yang tidak mementingkan (tidak peduli) dengan urusan kaum Muslimin maka dia tidak termasuk golonganku.”. Inilah ancaman bagi orang yang tidak berukhuwah Islamiah dan tidak bersolidaritas terhadap umat Islam yang menderita.*>>> klik (Bersambung)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Cerdaslah dalam Berpolitik http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/10/16/125739/cerdaslah-dalam-berpolitik.html Mon, 16 Oct 2017 11:28:40 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=125739

Agama dan politik bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari satu ibu, begitu petuah Imam Al-Gazali (1059-1111)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh:  Ilham Kadir

 

TUMBANGNYA Orde Baru ditandai dengan rontoknya dinasti Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Setelah itu muncul masa reformasi, ditandai dengan terbukanya secara lebar kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, bahkan partai politik yang sebelumnya diatur secara ketat dan hanya diikuti oleh tiga partai gajah, kini lebih longgar dan dipermudah syarat dan rukun-rukunnya.

Maka partai-partai baru yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh politik baik skala nasional maupun lokal. Harus diakui bahwa munculnya tokoh-tokoh nasional di Orde Reformasi karena peran partai atau sebaliknya, ketokohannya yang menjadikan sebuah partai terkatrol dan tetap eksis.

Para pelakon politik selalu muncul di tiap masa. Mereka adalah figur-figur yang menjadi panutan masyarakat luas. Bahkan lebih dari itu semua, tidak sedikit tokoh politik memiliki massa yang fanatik, sehingga apa pun yang dikatakan oleh sang figur seakan jadi kredo bagi pendukungnya, dan perbuatannya menjadi anutan para pengikutnya. Ada adagium, “Langit itu biru, tapi kalau tuan bilang langit itu hitam maka saya percaya kata tuan”. Pernah ada seorang pengikut tokoh yang mengambil air bekas cucian kaki panutannya untuk ia minum dan jadikan jampi.

Masalah kemudian muncul. Bahwa tidak sedikit aktor politik yang dengan mudah loncat partai sana sini, atau calon pemimpin yang selalu berganti-ganti pasangan sesuai kebutuhan dan kepentingan.

Baca: Imam al-Ghazali tentang Kekuasaan dan Memilih

Kita saksikan, selama Orde Reformasi para calon presiden dan wakil presiden bongkar pasang. Diikuti oleh para kepala daerah, yang seenaknya kawin cerai dengan wakilnya. Bahkan ada pasangan kepala daerah yang terpilih bertahan tidak sampai seratus hari setelah menang. Setelah itu, mereka berdua sudah berhadapan sesama, dipertontonkan kepada khalayak umum.

Maka, terjadilah ketidak-stabilan pemerintahan. Sebab fungsi wakil sudah tidak berjalan, di lain pihak kepala daerah sudah kehilangan satu sayap, pembangunan amburadul dan kue kekuasaan dimakan tikus-tikus rakus.

Yang menyakitkan adalah lahirnya konflik horizontal antara sesama. Sebab fanatisme masyarakat terhadap tokoh politik tertentu mengalahkan fanatiknya terhadap agama. Tidak sedikit tokoh politik dan masyarakat telah menjadikan politik sebagai orientasi utama dalam  hidupnya.

***

Agama dan politik bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari satu ibu, begitu petuah Imam Al-Gazali (1059-1111). Bahkan, penulis “Kitab Ihya Ulumuddin” itu melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Posisi politik adalah perajut antar satu manusia dengan lainnya, mengatur tata cara hidup perorangan, berkomunitas hingga bernegara. Tapi, harus ada penegasan bahwa pembentukan pemerintahan tidak hanya berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan praktis duniawi, melainkan harus menjadi jembatan bagi kehidupan setelah kematian, (Iqbal & Nasution, “Pemikiran Politik Islam” Jakarta, 2013: 28).

Baca: Krisis Politik karena Krisis Ulama

Bagi Al-Gazali, keberadaan seorang pemimpin atau politikus tidak hanya dipilih berdasarkan rasio dan pertimbangan keduniaan melainkan harus lebih dominan dari pertimbangan akhirat, sebab kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat tidak akan dicapai tanpa penghayatan dan pengamalan agama secara benar.

Di sini, Al-Gazali menilai bahwa politik (negara) menempati posisi yang sangat penting dan strategis, hanya berada setingkat di bawah kenabian.

Kecuali itu, para ulama dan cerdik pandai juga menjadi bagian penting dalam memajukan sebuah bangsa. Sebab, dari mereka penelitian yang melahirkan teori berasal, lalu teori-teori itu diaplikasikan oleh para politikus. Para ulama adalah penasihat para pemimpin, jika salah memberikan nasihat akan berakibat fatal bagi umat, dan pemimpin serta politisi harus menjadikan ulama sebagai pijakan dalam kebijakan.

Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan pemimpinnya, dan kerusakan pemimpin disebabkan kerusakan para ulama. Kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan jabatan. Siapa yang dikuasai ambisi duniawi maka ia tidak mampu mengurus rakyat kecil, begitu pesan Al-Gazali dalam “Ihya’ Ulumuddin, II/381”.

Baca: Deislamisasi Politik

Posisi politikus memang mulia jika berada pada jalur yang benar, satu tingkat di bawah Nabi. Sebab, Nabi diutus untuk memberikan penjelasan kepada manusia tentang petunjuk Allah dan dalil-dalil beribadah. Ada kabar gembira (basyir) ada pula peringatan (nadzir), serta perintah mengenal Allah dan syariat agama. Ada pun politisi, bagi Al-Gazali golongan ini mulia karena mereka menjaga umat manusia dari sikap permusuhan antarsesama. Kemaslahatan umat manusia di bumi ini sangat tergantung dengan kebijakan dan sikap para politisi.

Terang, bahwa para politikus yang berambisi merebut dan atau sedang mempertahankan kekuasaan mereka jika benar-benar amanah, memerintah sesuai kehendak agama dan undang-undang adalah sarana untuk menduduki maqam yang mulia di sisi Allah, dunia dan akhirat.

Sebaliknya, jika jabatan diraih dengan cara yang salah, membuat kebijakan yang tidak bijak, merugikan umat dan rakyat. Bahkan lebih celaka lagi jika menjadi pemantik api permusuhan. Maka, cerdas berpolitik adalah solusi menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu A’lam!

Alumni Pondok Psesantren Darul-Huffadh Tuju-Tuju, Bone

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Bank Muamalat, Masjid, dan Kebangkitan Ummat http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/10/11/125442/bank-muamalat-masjid-dan-kebangkitan-ummat.html Wed, 11 Oct 2017 03:19:18 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=125442

Bagi pembaca yang masih tega menebar berita hoax dan mengghibah soal Bank Muamalat, sebaiknya segera berhenti

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Iman Ni’matullah

 

SAYA tidak mau berbicara tentang upaya yang sedang dilakukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk memperkuat permodalan dengan cara menerbitkan saham baru yang tentu saja, sebagai mana regulasi, pemegang saham lama yang pertama kali ditawarkan karena memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Termasuk dengan munculnya nama Minna Padi sebagai standby buyer (pembeli siaga), sekali lagi, saya tidak mau membahas tentang ini. Selain karena bukan spoke person, saya juga tidak memiliki kompetensi yang cukup. Saya berbicara sebagai pribadi yang dahulu aktif di gerakan mahasiswa Ekonomi Islam bernama Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI).

Saya hanya ingin menyampaikan testimoni saya tentang komitmen menegakkan Syariah dan peran Bank Pertama Murni Syariah ini untuk menjadi katalisator kebangkitan ummat.

Apa yang menjadi indikator utama penegakkan syariah pada Bank Syariah? Tentu pada ketundukkannya terhadap prinsip syariah terutama dalam transaksi bisnis dan aplikasi nilai syariah dalam culture perusahaan. Acuan prinsip syariah tentu saja Fatwa DSN MUI yang diratifikasi dalam prosedur yang diikuti oleh supremasi kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ingat, rujukan Bank Syariah adalah fatwa DSN MUI bukan pendapat ulama di media sosial.

Baca: Menyelamatkan dan Mengembangkan Bank Syariah

Sekedar cerita, fakta yang saya lihat adalah setiap pengajuan pembiayaan harus terlebih dahulu dianalisa aspek syariahnya. Bila jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan ditolak. Bila komite pembiayaan ragu, unit bisnis diminta konsultasi dengan para ustadz di unit kerja Syariah Compliance. Bila para ustadz itu juga masih ragu, akan dieskalasi ke para anggota DPS. Jumhur kaum muslimin di Indonesia mempercayai kompetensi kefaqihan KH. Ma’ruf Amin (Ketua Umum MUI) dan Dr. KH. Oni Syahroni (doktor fiqh muqoron jebolan Al-Azhar).

Impact penegakkan syariah itu jadinya memberi kesan ribet dan berbelit bagi nasabah pembiayaan. Tapi bagi insan BMI itu menjadi konsekuensi bersyariah.

“Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan” begitu dawuh Nabi.”

Begitu pun setiap ada inovasi bisnis ataupun pengembangan produk baru, selalu meminta arahan dan opini dari DPS. “Ah, opini DPS juga bisa dipesan dan ditekan oleh Managemen,” begitu kata orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Tentu saja segenap insan Bank Muamalat sangat segan dengan keilmuan mereka. Apalagi KH. Ma’ruf Amin adalah Rais Aam Nahdhatul Ulama, salah satu ormas besar di Indonesia. Mana berani?

Baru saja minggu yang lalu saya protes karena ada nasabah yang tak jadi cair pembiayaannya di bulan september. Saat dikonfimasi kepada bagian terkait, ternyata ada beberapa ketentuan akad murabahah yang belum terpenuhi sehingga pencairan harus ditunda.

Baca: Bela dan Beli Bank Muamalat Indonesia

Kesal? Naluri bisnis iya. Tapi nurani saya membenarkan keputusan itu. Naluri bisnis harus kalah oleh nurani. Begitulah faktanya.

Dimulai dari Masjid

Ada yang menarik saat Bapak Ahmad K. Permana memberikan sambutan pertamanya ba’da shalat dua hari setelah RUPS menyetujuinya sebagai Direktur Utama Bank Muamalat.

“Di masjid ini kita memulai langkah kita membangun kembali kejayaan Bank Muamalat,” kata Dirut baru ini lantang.

“Saya bukan Superman. Tapi kita adalah Super Team, ” tambahnya.

Pernyataan mengharukan itu kemudian diwujudkan dengan komitmen memakmurkan Masjid Al-Muamalah. Di dalam Gedung Muamalat Tower yang berlantai 20 ini. Lantai tertingginya didedikasikan khusus untuk masjid. Dengan karpet yang empuk, penyejuk ruangan, tempat wudhu, dan pengeras suara yang berkualitas tinggi. Adzan dikumandangkan ke setiap ruangan hingga terdengar sampai ke cubicle kecil para karyawan.

Ba’da Ashar dibacakan Kitab Riyadhus Shaalihiin oleh Ustadz Akmal, kepala Syariah Compliance. Setiap Rabu ba’da Dhuhur ada ustadz yang diundang untuk kajian, agar para karyawan antusias hadir tepat waktu mereka disiapkan makan siang hanya Rp. 10.000 per-paket. Harganya murah sebab disubsidi oleh kas masjid.

Kegiatan qiyamullail berjamaah juga dilakukan secara berkala baik di kantor pusat ataupun di cabang seluruh Indonesia. Pada moment tertentu, direksi bahkan meminta pengurus masjid mengadakan qiyamullail untuk mendoakan Bank Muamalat.

Meskipun di setiap lantai ada mushalla, para direksi berkomitmen shalat berjamaah di masjid lantai 20,  mereka ingin menunjukkan komitmen bahwa masjid adalah pangkal kejayaan.

Baca: Pangsa Pasar Syariah yang Manalagi?

Saya  sangat bahagia ketika shalat Ashar, Direktur Utama BMI berdiri paling depan sebagai imam. Saat shalat Maghrib, direktur compliance didaulat menjadi imam. Masya Allah, bacaannya sangat merdu dan memenuhi kaidah tajwid. Sebagai alumni pesantren di Banten, penulis bisa mengidentifikasi kualitas bacaan Pak Direktur ini. Beliau menguasai kaidah ikhfa, beda mad thabi’i dengan mad wajib muttashil, tarqiq dan tafkhim, qolqolah kubro yang dipraktekkan oleh Pak Direktur ini sangat fasih ketika Surat Atthaariq dibacakan pada rakaat pertama.

Saya tidak terlalu merisaukan isu yang beredar di media sosial yang kebanyakan hoax soal BMI. Karena begitu banyak fakta-fakta di lapangan yang begitu menyejukkan.

Penulis sendiri bekerja di bagian khusus yang didedikasikan untuk mengembangkan elemen ekonomi ummat. Mereka sedang membangun kemandirian, membuat berbagai inovasi untuk kemashlahatan ummat. Bank Muamalat begitu antusias menjadi pelayan dan katalisator kebangkitan ummat.

Apa yang harus dimengerti oleh kita adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 telah mengatur pada pasal 24 bahwa  Bank Syariah dilarang melakukan  kegiatan  usaha  yang bertentangan  dengan Prinsip Syariah. Bagi siapa saja baik direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang mengabaikan larangan ini akan terkena sanksi pidana.

Bagi para pembaca yang masih tega menebar berita hoax dan mengghibah saudara sendiri yang sedang berjuang mensyiarkan nilai ilahiyah, sebaiknya  berhenti mencaci maki kegelapan, lebih baik menyalakan secercah cahaya untuk menerangi mereka yang terjebak gulita.*

Penulis mantan Presidium Nasional Forum Shilaturrahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) (2004-2005)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Kementerian Persekolahan http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/10/07/125085/kementerian-persekolahan.html Sat, 07 Oct 2017 02:05:11 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=125085

"Kementerian Persekolahan" maka sebaiknya memang hanya mengurus sekolah

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

~ Siapa rajin ke sekolah cari ilmu sampai dapat, sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi makan roti…~

 

Oleh: Ilham Kadir

 

Penggalan lagu anak Taman Kanak-Kanak di atas seakan menjadi kredo bagi rakyat Indonesia, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, dan lebih khusus lagi kepada Menteri Pendidikan.

Penegasan lagu di atas menunjukkan bahwa tempat mendapatkan ilmu sebagai sarana untuk bahagia itu hanya di sekolah. Karena itu, menteri yang semestinya mengurus pendidikan beralih mengurus sekolah.

Buktinya, tahun ini, dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur jam belajar di sekolah yang berjumlah delapan jam, sama dengan jam kerja buruh pabrik, karyawan, dan orang-orang kantoran.

Permendikbud dimaksud adalah No. 23/2017. Aturan ini menuai protes berbagai kalangan, hingga muncul wacana dari Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang hingga pembatalan.  Namun faktanya, hingga kini, dengan segala polemik yang ada, hampir seluruh sekolah di Indonesia telah menetapkan waktu belajar delapan jam yang lebih dikenal Full Day School (FDS).

Baca: Pemerintah Akan Uji Coba ‘Full day School’ Untuk Sekolah yang Siap

Pengalaman saya mengajar pada  sekolah menangah di Johor-Malaysia (1999-2015) merasakan dan menyaksikan bahwa FDS memang sangat berhasil. Anak-anak sekolah mulai dari SD hingga SMA sudah berada di sekolah sebelum jam 06.00 AM dan baru kembali ke rumah pada jam 04.00 PM atau sekitar sepuluh jam di sekolah. Harus ditegaskan bahwa, seluruh anak-anak sekolah disediakan jemputan berupa bus pada halte-halte yang ada, dari kota hingga pelosok. Bus penjemput itu akan datang pada waktu yang tepat, umumnya pada jam 05.30-05.45, bagi yang terlambat harus datang ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Demikian pula ketika pulang sekolah, mereka dijemput tepat waktu.

Namun sebagian lainnya hanya sampai jam 02.00 PM, khususnya yang bersekolah di negeri atau sekolah milik pemerintah, namun diwajibkan mengikuti pelajaran tambahan di sekolah agama yang juga disediakan oleh pemerintah negeri bagian.

Dari sekolah agama yang hanya buka waktu sore atau sekali-sekaki pada hari Sabtu itu, para anak-anak muslim belajar mengaji, shalat, memandikan mayat, dan ilmu-ilmu agama, baik teori maupun praktik. Kalau di Indonesia lebih mirip dengan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), bedanya di Malaysia mereka mengelola lembaga pendidikan tambahan secara profesional. Disediakan guru, gedung sekolah, kurikulum yang sesuai standar. Gaji guru maupun sarana dan prasarana lainnya tidak ada bedanya dengan milik pemerintah pusat.

Dengan teori seperti ini maka FDS adalah jalan terbaik. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tunggu dulu.

Pada dasarnya tidak perlu diperdebatkan terkait jumlah jam belajar di sekolah, lima, delapan, bahkan 24 jam dengan syarat benar-benar bertujuan mengamalkan Konstitusi UUD 45 pasal 31 ayat (c) yang berbunyi seperti ini: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Baca: “Jangan Lupa Tujuan Pendidikan”

Melihat tujuan pendidikan dalam perspektif konstitusi di atas, maka program-program pendidikan harus sesuai napas iman dan takwa. Dengan itu, lembaga pendidikan, guru, murid-murid, program, proses hingga evaluasi tidak bisa dipisahkan dengan agama.

Pantaslah dipertanyakan, apakah selama ini pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan sudah menerapkan kurikulum iman dan takwa pada lembaga pendidikan kita?

Kita saksikan, justru lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren yang mendidik para santri 24 jam dan berhasil melahirkan alumni yang menjadi dai dan ulama justru tidak diurus oleh Menteri Pendidikan, hanya menjadi urusan Kementerian Agama. Padahal ulama adalah contoh nyata golongan yang beriman dan bertakwa, mereka ini juga tidak boleh diragukan kesetiaannya pada negara, dari dulu hingga sekarang.

Menteri Pendidikan terlihat justru sibuk mengurus sekolah, bukan pendidikan. Padahal sejatinya sekolah hanya salah satu lembaga pendidikan yang dapat melahirkan manusia beriman dan bertakwa.

Baca: Memilih Lembaga Pendidikan untuk Menyelamatkan Buah Hati

Banyak ulama, atau tokoh nasional tidak jelas riwayat sekolahnya, tetapi jelas ketinggian ilmu dan jasanya pada agama, bangsa dan negara. Mereka justru lebih banyak mendapat ilmu dari halaqah di dalam masjid, atau berkunjung ke rumah ulama untuk berguru (mulãzamah ma’al ‘ulamã). Salah satunya tokoh kesohor, dan ulama agung tanah Bugis, Muhammad As’ad Al-Bugisi (1907-1952) adalah contoh nyata. Berkat sentuhan tangan dan jiwa ikhlasnya, hampir semua ulama berpengaruh di Sulawesi Selatan para paruh kedua abad 20 hingga paruh pertama abad 21 adalah hasil didikannya.

Selayaknya paradigma tentang pendidikan direstorasi. Kementerian Pendidikan jangan hanya mengurus sekolah, tetapi segala bentuk aktivitas yang dapat melahirkan manusia beriman dan bertakwa harus didukung dan diberi fasilitas yang manusiawi. Kecuali jika ingin diubah menjadi “Kementerian Persekolahan” maka sebaiknya memang hanya mengurus sekolah. Wallahu A’lam!

Alumni Doktor Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Peran Media dalam Global War on Terorrisme http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/10/05/124964/peran-media-dalam-global-war-terorrisme.html Thu, 05 Oct 2017 12:53:41 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=124964

Media harus kembali ke jalan yang benar. Islam dan umatnya jangan terus dideskreditkan dan dipojokkan

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Hanif Kristianto

 

MEDIA menjadi pihak yang paling memiliki kuasa dalam global war on terorrisme (GWOT). Peranannya mampu mengarahkan opini dan persepsi publik. Terkadang lucu dan menggemaskan dalam kaitan GWOT. Terlebih jika pelaku teror itu bukan Muslim dan berciri-ciri Muslim. Sudah bisa dibaca penyebutannya sekadar pelaku kejahatan atau tindakan kriminal. Peristiwa penembakan di Las Vegas dan kejadian serupa di Amerika Serikat menjadi bukti nyata. Begitu pula yang pernah terjadi pada Bom Alam Sutera di Indonesia.

Sebaliknya, jika pelakunya Muslim dan berciri-ciri Muslim, maka gorengannya berita semakin gurih dan renyah. Tak ada kata garing. Peristiwa bom di Paris, London, dan Jakarta menjadi berita laris manis. Dunia pun menyatakan bela sungkawa mendalam, disertai dengan tanda (#) hastage di media sosial.

Kritisisme Media

Pelaku media mainstream  saat ini dapat dipahami akan lebih tendensius jika berkaitan dengan Islam dan Muslim. Pada titik inilah kritisisme media diuji publik terkait keberimbangan pemberitaanya. Meski terorisme bukanlah fenomena baru, namun pemaknaanya menemukan kebaruan pada awal abad 21 setelah peristiwa WTC 11 September 2001. Kebaruan makna terorisme ini bisa disimak di Time Line of Terorrist yang disusun oleh US Departement of Defense.

Dalam rentang waktu yang dibuat meluputi tahun 1960-1969, 1980-1989, 1990-1999, dan 2000-2006, terdapat pergeseran kevendereungan peristiwa terorisme. Sebagai misal sebelum era 2000-2006, hampir semua kejadian yang dirujuk sebagai kegiatan teroris tidak terkait dengan Islam maupun Timur Tengah. Justru pada era 2000-2006, kecenderungan ini berbalik 180 derajat dan hamoir semuanya terkait dengan Islam dan atau Timur Tengah (http://www.army.mil/terrorism/1989-1980/index.html).

Jejaring media mainstream  yang mengglobal tampaknya menyepakati kebaruan definisi tersebut. Makna terorisme sering ditafsirkan tunggal berdasar kepentingan media dan kekuasaan. Tak ubahnya lambat laun narasi dibangun hanya demi kepentingan bisnis dan ekonomi. Kalaulah umat Islam dikorbankan demi kepentingan ini bagi mereka tak masalah. Pikirannya sederhana: ideologi Islam sebagai musuh bersama demi kepentingan dunia.

Baca: “War on Terrorism”, Alibi AS untuk Memerangi Islam

Tak bisa dipungkiri GWOT akhirnya memasuki ranah politik. Penggunaan kata teroris sarat muatan politis, yakni penciptaan dan pencitraan yang diposisikan sebagai lawan dari kemapanan yang legitimate. Sebagaimana dinyatakan oleh Cox (2004:318).

“Kata ‘teroris’ digunakan oleh otoritas yang mapan untuk menekankan ketidakabsahan pelaku kekerasan tidak beraturan. Orang-orang itu lebih memilih kata-kata seperti ‘pejuang kebebasan’ dan ‘martir’ yang mengklaim legitimasi alternatif .”  (Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of World Order).

Nasib Media ke Depan

Jika media tidak bisa melepas kepentingan dalam GWOT maka akan banyak ditinggalkan pemirsa. Kecenderungan pemberitaan yang tendensius akan sangat mudah terbaca. Publik pun akhirnya mewartakan kejadian sesungguhnya melalui citizen journalism. Media sosial menjadi media paling efektif sebagai pembanding dan penyeimbang pemberitaan. Ada hal-hal baru dan menarik yang tidak terberitakan di media mainstream .

Pemberitaan peristiwa terorisme di media cenderung pada hegemoni dan monsterisasi. Hal ikhwal yang di awal memang menakutkan, namun seiring kecerdasan berfikir manusia akan tergerak mencari jawaban. Publik pun tak akan kekurangan untuk melakukan kontra pemberitaan. Pernyataan Ideologi sebagai ideologi setan dan inspirasi kekerasan, tampaknya akan mengalami kebuntuan. Pasalnya, beberapa peristiwa teror pelakunya bukan Muslim atau terinspirasi ide kekerasan.

Peristiwa demi peristiwa akan semakin menyibak kekonyolan GWOT yang dilakukan di setiap negara. Begitu pun upaya untuk menanggulangi terorisme dengan beragam program akan mangkrak dan tak berguna.

Baca: Mayoritas Paling Menderita kasus Terorisme adalah Negara Muslim [1]

Media harus kembali ke jalan yang benar. Islam dan umatnya jangan terus dideskreditkan dan dipojokkan. Jika media ingin tetap eksis dalam pemberitaan dan menjadi rujukan kebaikan, bersikap kritis dan adillah. Bela kepentingan publik, bukan kepentingan pemilik konglomerasi media atau penyedia jasa.

Di sinilah kritisisme media dipertanyakan. Akankah media ke depan bisa menjadi bagian dari jurnalisme profetik dan kebenaran? Atau sebaliknya menjadi jurnalisme hoax atau fake?

Penulis peminat masalah media dan politik

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Menangkis Paham Komunis http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/10/02/124756/menangkis-paham-komunis.html Mon, 02 Oct 2017 06:15:15 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=124756

Akhir tahun 1955, jumlah anggota PKI mencapai satu juta orang. Artinya komunisme dapat hidup di tengah kondisi masyarakat sedang miskin dan menderita

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Andi Ryansyah

 

Belakangan ini, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali berhembus kencang. Benarkah PKI bangkit? Entah. Tapi daripada kita debat kusir soal itu dan malah membuat masyarakat jadi bingung, lebih baik kita arahkan mata cemas kita pada kehidupan rakyat miskin.

Mengapa? Sebab utama komunisme dapat berkembang, kata Bung Hatta, manakala hidup rakyat semakin miskin.“Kemiskinan adalah serikat bagi komunisme,” ujarnya (Mu’in, 1957). Dan sekarang ini, tak sedikit rakyat Indonesia yang belum keluar dari kubangan lumpur kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2017, masih ada 27,77 juta penduduk miskin. Angka ini bertambah 0,01 juta dari September 2016 yang jumlahnya 27,76 juta orang.

Jurang kesenjangan ekonomi pun luar biasa lebar. Menurut studi Oxfam, empat konglomerat Indonesia dengan jumlah kekayaan 25 miliar dollar, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Data lain dari Credit Suisse menunjukkan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 % kekayaan nasional.

Baca: Antisipasi: Mencegah ‘Makar PKI’

Kondisi-kondisi ini menjadi lahan subur untuk tumbuhnya komunisme di negara kita. Ini tak berlebihan. Sebab sejarah punya pengalamannya.

Mari kita menengok sepak terjang PKI. Kala itu, setelah pemberontakan Madiun 1948, citra PKI sangat buruk. Betapa tidak, mereka berupaya mengkudeta pemerintah serta membantai ulama dan santri. Tapi ketika di tangan Aidit, PKI berhasil bangkit. Sungguh mengejutkan! Pada Pemilu 1955, partai berlambang palu arit ini berhasil masuk jajaran empat besar di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, kita tidak akan percaya. Mengapa partai pemberontak ini bisa dipilih rakyat banyak?

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (2012), mengungkap bahwa PKI bisa menang juara empat karena di antaranya partai ini bisa merangkul rakyat bawah seperti petani dan buruh.

Cara PKI merangkul adalah dengan propaganda-propaganda melenyapkan sisa-sisa feodalisme, kapitalisme dan anti tuan tanah. PKI mempropagandakan pembagian tanah kepada petani miskin, terutama yang ada di daerah Jawa. Sehingga mereka sangat tertarik dengan PKI, dan bersedia menjadi anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) atau organisasi massa PKI lainnya. Selain itu, petani juga dibuatkan koperasi.

Agitasi-agitasi dan propaganda perlindungan kaum buruh juga dilakukan PKI. Kaum buruh yang merasa selalu tertindas oleh kaum imperialis, jadi tertarik dengan PKI. Sebab PKI dianggap bisa memperjuangkan hak-hak mereka, dan mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Bahkan PKI sampai menguasai Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

Baca: Tokoh Kristen Tak Setuju Kedatangan Wakil Partai Komunis Vietnam

PKI juga menjanjikan persamaan hak wanita di bidang ekonomi, perburuhan, dan pertanian. Di bidang ekonomi, wanita dibolehkan berpartisipasi dalam proses produksi, seperti halnya laki-laki. Di bidang perburuhan, gaji kaum wanita disamakan. Dan di bidang pertanian, kaum wanita mendapatkan pembagian tanah yang luas seperti kaum pria. Kaum wanita yang bekerja sebagai buruh industri, buruh tani, dan buruh perkebunan, yang pada umumnya miskin, gampang ditarik dalam kegiatan organisasi. Itulah beberapa strategi yang berhasil dimainkan PKI untuk menarik massa dan memenangkan Pemilu 1955.

Pada akhir tahun 1955, jumlah anggota PKI sangat memukau, mencapai satu juta orang (Ricklefs, 1998).

Dari situ kita bisa melihat, bahwa komunisme dapat hidup di tengah kondisi masyarakat sedang miskin dan menderita. Komunisme bisa laris begitu lantaran kepekaan sosialnya yang tinggi, dengan taktik propagandanya yang memberi harapan, membela, memperjuangkan, dan menolong rakyat kecil.

Karena itu, untuk mencegah tumbuhnya paham komunis di masa sekarang ini, tidak cukup dengan berteriak-teriak, “Komunis kufur!”, “Komunis anti Tuhan!”, “Komunis anti Pancasila!” “Komunis anti demokrasi!”, “Ganyang PKI!” Harus juga ada gerakan sosial yang nyata! Seperti membela dan menolong wong cilik yang digusur secara sewenang-wenang, memperjuangkan kesejahteraan petani, nelayan dan buruh, atau memberi makan orang miskin. Bukankah Islam mewajibkan kita untuk membela kaum yang lemah dan tertindas? Kita tak harus jadi komunis untuk bisa berbuat seperti itu. Cukuplah menjadi Muslim!

Baca: PKI, Indonesia, dan China [1]

Tokoh-tokoh kita dulu pun sudah mencontohkannya. Seperti Surjopranoto, tokoh Sarekat Islam. Ia membentuk organisasi buruh modern, yang mewakili kepentingan perusahaan perkebunan dan pabrik gula. Serikat buruh itu dikenal dengan nama Personeel Fabrieks Bond (PFB). Ketika melihat kesenjangan antara pengusaha dan buruh perusahaan gula begitu lebar, ia mengadakan pemogokan. Dengan anggotnya yang berjumlah hingga 31 ribu orang pada tahun 1920, PFB mampu menekan para pengusaha gula (Rizkiyansyah, 2014). Bagaimana dengan tokoh-tokoh Muslim sekarang?

Kemudian pemerintah juga tidak cukup dengan menyuruh menonton film “G30S PKI” dan mengandalkan TAP MPRS No.25 tahun 1966 yang berisi larangan PKI dan komunisme. Yang genting dan memaksa untuk dilakukan dalam mewaspadai bahaya komunisme adalah, pemerintah harus segera menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Misal dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan buruh, nelayan, dan petani, memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam Indonesia untuk hajat dan kemakmuran rakyat banyak, memurahkan ongkos hidup rakyat, tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil untuk penguasa modal, atau memerangi segelintir orang yang menguasai ekonomi bangsa ini.

Kalau keadilan ekonomi sudah dirasakan kaum miskin, maka rasanya tidak ada lagi tuntutan dari komunisme. Tapi kalau jurang kesenjangan ekonomi dibiarkan kian lebar, maka pemerintahlah yang sedang “mengkomuniskan” mereka. Ya, sebab mereka dibiarkan menjadi santapan komunisme.*

Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Antisipasi: Mencegah ‘Makar PKI’ http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/09/25/124368/antisipasi-mencegah-makar-pki.html Mon, 25 Sep 2017 09:06:02 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=124368

Kudeta 1948 dan pemberontakan G30S-PKI 1965 merupakan fakta sejarah. Apakah kita akan membiarkan mereka melakukan untuk yang ke-3 kalinya?

(Cholis Akbar,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: AlfianTanjung

 

SEORANG tokoh tua Partai Komunis Indonesia (PKI) berkata,  “Jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI mati bersama kematian saya, tidak sama sekali tidak, walaupun PKI sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara dan dalam proses sejarah, nanti PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman” (Sudisman, CC-PKI dalam sidang Mahmilub 1967, dalam buku Menangkal Kebangkitan PKI, Strategi Menjaga Keutuhan NKRI, Alfian Tanjung, Taruna Muslim Press, hal 25).

Pernyataan tokoh muda PKI, “Partai sudah berdiri, well 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali”. (Buku Harian Dita Indah Sari, 16 April 1996).

***

Sejak dinyatakan bubar pada tahun 1966 dan diperkuat oleh UU no 27/1999, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan eksisnya gerakan komunisme di Indonesia, baik PKI yang asli, termasuk dengan PKI berwajah lain. Dari dua pernyataan generasi pengurus PKI yakni Sudisman, sebagai pengganti DN Aidit dan Dita Indah Sari, kader PRD sebagai penjabat Publik.

Baca: Presiden Jokowi Terima Kunjungan Partai Komunis Tiongkok

Bisa kita pahami bahwa memang PKI terus bergerak, karena kader PKI, warga PKI dan simpatisan tidak menggenal bubar atau mati, yang mereka pahami adalah pasang naik dan pasang surut.

PKI dilahirkan 23 mei 1920 dan PKI memastikan eksis kembali pada HUT PKI ke -100 dalam bentuk PKI pada tahun 2020. Sejak pemilu 2004, kader PKI bergerak secara percaya diri, sejak MK mengamandemen pasal 60 g dan UU pemilu no. 12 tahun 2003.

Tiga Kelalaikan Kita

Gerakan berbau PKI dengan berbagai bentuk dan agenda mereka terjadi karena kelalaian kita. Hal ini harus segera diakhiri, kita harus mencegah, deteksi dini, amputasi dini dan perkokoh konstitusi.

Kelalaian pertama, pemerintah sejak reformasi 1998, Indonesia menjadi negara liberal tanpa filter, sehingga era reformasi menjadi momentum PKI untuk kembali. Pemerintah harus segera kembali pada konstitusi.

Kelalaian kedua, kelalaian kaum tua, yakni para “orang tua” termasuk yang mengalami keganasan PKI dengan tidak melakukan pewarisan wawasan sejarah, terutama kekejaman gerakan PKI. Termasuk kelalaian kaum tua adalah “membiarkan” gerakan PKI tumbuh kembali, baik karena kesenggajaan, keterlenaan atau ketidaksadaran juga karena keabaian.

Baca: PKI, Indonesia, dan China [1]

Kelalaian ketiga, kelalaian kaum muda diawali dengan pola sikap instan dan sikap EGP (emang gue pikirin/acuh tak acuh). Pola sikap kaum muda disatu sisi, sikap kaum tua disisi lain dan sikap pemerintah yang ada sangat memberi peluang dan ruang untuk gerombolan PKI untuk berjualan ideologi atheis dan anti Tuhan.

Seputar Langkah Eksis PKI

Berikut ini ada 10 tahapan eksisnya Partai Komunis Indonesia (PKI):

Langkah pertama, penataan gerakan dengan ladasan KOK (kritik auto kritik).

Langkah kedua, kemunculan kelompok-kelompok studi dari mahasiswa kiri pasca malari 1974.

Langkah ketiga, memunculkan isu-isu kerakyatan yang kemudian di provokasi dan di advokasi.

Langkah keempat, pemantapan idiologi perjuangan komunisme, kaderisasi, infiltrasi dan penguasaan sentra-sentra strategis.

Langkah kelima, kemunculan lembaga formal, dari LSM ormas, hingga partai.

Langkah keenam, penguasaan jaringan diberbagai aspek kehidupan masyarakat.

Langkah ketujuh, muncul secara terbuka, deklarasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan penerbitan buku-buku PKI.

Langkah kedelapan, amandemen UU pemilu no. 12 tahun 2003 pasal 60 g, yang memudahkan kader PKI masuk legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Langkah kesembilan, kemunculan kader-kader PKI diberbagai acara.

Langkah kesepuluh, situasi dan kondisi yang secara langsung atau tidak langsung menyuburkan berkembangnya paham idiologi komunis dikalangan masyarakat Indonesia.

Baca: Muncul Usulan Pemutaran Kembali Film G30S/PKI

Indikasi bangkitnya PKI cukup banyak, bahkan sangat banyak. Diantaranya:

  1. Ditiadakannya pemutaran film G30S-PKI diawal
  2. Dihilangkannya kata PKI dari G30S pada 2004.
  3. Gencarnya penerbitan berupa buku setelah terbitnya “Aku Bangga jadi anak PKI, 2002”, terbit buku “Anak PKI masuk parlemen, 2005”.
  4. HUT PKI secara terbuka pada tahun 2015.
  5. Simposium PKI di Jakarta 18-21 april 2016 di Aryaduta Jakarta.
  6. Masih banyak

Antisipasi: Kewajiban negara dan warganegara

Kudeta 1948 dan pemberontakan G30S-PKI 1965 merupakan fakta sejarah. Apakah kita akan membiarkan mereka melakukan untuk yang ke-3 kalinya?

Untuk itu negara secara konstitusi masih kokoh dengan Tap MPRS/XXV/1966 dan UU no. 27/1999 harus dipertahankan, disosialisasikan dan ditegakkan.

Sementara, warga negara yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa secara sadar harus menolak terhadap upaya-upaya menjadikan komunisme/atheis sebagai pandangan hidup bermasyarakat dan bernegara.*

Penulis adalah pegiat perlawanan terhadap gerakan Komunisme/PKI.  Artikel ini ditulis di penjara, refleksi dan antisipasi menjelang peringatan G30S-PKI 1965

(Cholis Akbar,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Memahami Esensi Syariat Qurban http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/09/04/122803/memahami-esensi-syariat-qurban.html Mon, 04 Sep 2017 02:00:34 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=122803

Dalam kamus teologis, qurban adalah harta abadi. Artinya ia akan menjadi tabungan di akhirat kelak

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh:  Ilham Kadir  

 

TUJUAN utama qurban adalah sesuai namanya, untuk bertaqarrub kepada Allah. Taqarrub adalah bentuk pendekatan kepada Allah dengan menggunakan media hewan qurban. Hari Raya Idul Adha adalah nama lain dari Hari Raya Qurban, hari di mana umat Islam berbagi kebahagiaan dengan daging qurban.

Dalam hierarki golongan orang-orang bertakwa (muttaqin) golongan muqarrabin atau yang dekat dengan Allah adalah yang paling tinggi. Mulai dari para golongan manusia saleh (shalihin), orang-orang syahid (syuhada), yang baik-baik (abror), dan muqarrabin. Maka muncul sebuah ungkapan, hasanatul-abror sayyeatul-muqarrabin. Yang dipandang baik bagi golongan ‘abror’ adalah masih dipandang buruk bagi golongan muqarrabin.

Berqurban adalah sarana menjadi muqarrabin. Dalam contoh nyata, Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya pun tetap patuh (lebih lengkapnya, lihat Surah As-Shaffat ayat 101-111). Maka Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, menjadi golongan muqarrabin. Karena kepatuhan dan ketundukan Ibrahim dan putranya sehingga menjadi teladan bagi kita semua, umat Nabi Muhammad. Tentu saja, syariat dimaksud adalah menegakkan esensi qurban dengan menyembelih jenis hewan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Baca: Setelah 11 Tahun, Muslimin Mahakam Ulu Baru Rasakan Daging Qurban

Penyembelihan hewan qurban adalah simbol untuk menyembelih kerakusan, ketamakan, amarah, kebodohan, keangkuhan dan segala sifat tercela yang menempel pada jiwa-jiwa kita. Karena itu, Allah juga tidak akan butuh terhadap daging qurban pengorbanan kita, hewan-hewan yang disembelih tetap milik tuannya, minimal sepertiga. Diwajibkan berbagi sebagai wujud hilangnya rasa rakus dan tumbuhnya empati kepada sesama.

Daging-daging qurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-Hajj:37).

Lalu apalah artinya hanya seekor hewan qurban bagi yang diberi kecukupan rezeki dibandingkan dengan nyawa seorang Nabi Ismail yang sangat disayangi oleh orang tuanya (Nabi Ibrahim dan Siti Hajar)

Baca: Di Kupang, Warga Non-Muslim Termasuk Pendeta Diberi Daging Qurban 

Kenyataan kadang menunjukkan, karena kecintaan yang berlebihan terhadap harta, sebagian orang begitu berat hati untuk berqurban walaupun sekadar patungan tujuh kepala rumah tangga untuk seekor sapi, dan atau satu ekor kambing untuk satu kepala rumah tangga. Itu terjadi karena hitung-hitungan uang dan uang. Sebab sebagian orang sudah menjadikan uang sebagai dewa, dan hanya ingin mengeluarkan uangnya jika terlihat langsung secara kasat manfaatnya.

Padahal, di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, ada orang hanya duduk ngopi-ngopi sama kolega harus merogok kocek hingga dua juta rupiah, seharga satu ekor kambing atau sapi jika patungan. Lalu, kenapa begitu berat melepas uang demi qurban? Karena mereka tidak paham esensi qurban yang berdimensi pribadi dan spritual sosial.

Dalam kamus teologis, qurban adalah harta abadi. Artinya ia akan menjadi tabungan di akhirat kelak, dan lebih istimewa dapat menjadi kendaraan untuk melewati api neraka yang membara di bawah shirat. Dalam tinjauan sosial, berbagi daging qurban kepada sesama adalah perbuatan terpuji. Dengan berbagi nikmat, harta akan berberkah, tumbuh, lalu berkembang.

Dari sini muncul filosofi perintah qurban, “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikan salat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah. Sesungguhnya oraang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus, (QS. Al-Kautsar: 1-3).

Maka para elite dan warga negara ini jika mengaku beriman dan bertakwa, harus mengambil makna esensi dari qurban. Belajar dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Keluarga ini dapat menjadi model prilaku penuh keikhlasan dan tunduk patuh pada perintah Allah.

Bahwa adanya segelintir manusia atau golongan yang menguasai mayoritas kekayaan negara serta menyebabkan kesenjangan sosial merupakan bukti lemahnya jiwa pengorbanan di negeri ini.

Baca: Pertanyaan-pertanyaan Terkait Hewan Qurban

Rontoknya jiwa kenegarawan yang ditandai kian menguatnya kebiasaan mengutamakan kepentingan diri dan kroni di atas kepentingan publik boleh jadi penyebab utamanya adalah tidak adanya kesediaan berqurban sebagai kanopi suci yang diajarkan para nabi.

Dalam suasana hari raya Idul Qur’ban ini, maka memaknai esensi qurban sebagai wadah meraih kedekatan kepada Allah sekaligus untuk mendekatkan diri pada sesama. Bagi siapa pun, utamanya para politisi yang akan bertarung tahun depan (Pilkada 2018), akan lebih baik jika mendekatkan diri kepada Allah dan rakyat sekaligus melalui media qurban.

Dan bagi yang belum mampu menunaikan syariat qurban, setidaknya harus punya azam dan niat yang kuat agar pada tahun mendatang juga mampu berqurban. Sebab niat yang baik namun belum terlaksana sudah dicatat satu kebaikan. Namun jika benar-bemar terwujud akan dicatat sepuluh kali lipat. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad yang seharusnya jadi amalan utama. Selamat Hari Raya Idul Adha, 1438 Hijriah!

Anggota MIUMI Pusat, Pimpinan Baznas Enrekang

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
“ASI, Vaksinasi, dan Dukungan terhadap Ibu Menyusui” http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/08/28/122396/122396.html Mon, 28 Aug 2017 07:25:26 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=122396

Pemberian imunisasi MR diharapkan mampu memberikan kekebalan tubuh pada anak juga menciptakan kekebalan komunitas supaya masyarakat terlindungi dari infeksi

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

oleh: Annisa Karnadi

Artikel ini merupakan tanggapan terhadap tulisan Rudi Agung berjudul “Kehalalan Vaksin MR dan Rendahnya Cakupan ASI“, yang mengutip narasumber dr Susilorini yang disebutkan dalam tulisannya.

***

Seorang guru TK yang sedang hamil mengalami demam disertai bintik-bintik merah di kulit yang ternyata tertular rubella dari muridnya. Guru tersebut kemudian melahirkan seorang anak yang mengalami kelainan cacat bawaan. Seorang dokter melahirkan anak yang mengalami tuli saraf berat setelah tertular virus rubella. Beberapa anak lainnya terlahir dengan kelainan jantung juga ada yang mengalami kebutaan karena ibunya tertular virus rubella saat hamil.

Efek virus rubella pada anak-anak sebagian besar hanya menimbulkan gejala ringan yang akan sembuh sendiri. Namun, pada janin bisa menyebabkan kecacatan fatal akibat Sindroma Rubella Kongenital seperti tuli, katarak, kelainan jantung, kerusakan otak hingga gangguan tumbuh-kembang bahkan keguguran bergantung pada trimester kehamilan. Campak sendiri merupakan penyakit berbahaya yang bisa menimbulkan komplikasi serius seperti diare, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan bahkan kematian.

Kampanye imunisasi MR yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini mendapat banyak respons dari masyarakat luas. Banyak orang tua antusias mengikutinya sebab ingin melindungi anak dari bahaya ancaman penyakit campak dan rubella.

Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitas program ini serta menyarankan untuk lebih baik menggalakkan menyusui sebagai solusi menangani permasalahan kesehatan anak. Permasalahan kesehatan di tanah air dewasa ini memang sangat kompleks dimana terjadi penyebaran penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular dan munculnya kembali penyakit-penyakit yang seharusnya sudah diatasi.

Baca:  MUI: Islam Anjurkan Anak Dapatkan Vaksinasi

Indonesia diakui sebagai salah satu negara yang menunjukkan kemajuan pesat dengan senantiasa bergerak lebih baik dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan anak. Berdasarkan laporan UNICEF dalam “A Promised Renewed: 2015 Progress Report” saat iniIndonesia berhasil menurunkan angka kematian anak dibawah lima tahun hingga berkurang setengahnya. Angka kematian balita menurun dari 87 kematian per 1000 kelahiran hidup di tahun 1990 menjadi 27 kematian per 1000 kelahiran hidup di tahun 2015.

Penurunan ini patut diapresiasi sebab telah berhasil menyelamatkan nyawa lebih dari lima juta anak seandainya laju kematian tetap sama seperti di tahun 1990. Beberapa kemajuan signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG)mendorong pemerintah untuk turut berkomitmen mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Konferensi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.Menurunkan angka kematian anak menjadi komponen penting bagi SDG.

Sekitar 500.000 anak saat ini masih meninggal setiap tahun sebelum berumur 5 tahun.Penyebab kematian anak paling banyak yaitu komplikasi dari persalinan prematur, pneumonia, gangguan pernafasan, diare dan malaria. Di sisi lain saat ini kita juga menghadapi permasalahan gizi dimana sepertiga anak mengalami kurang gizi sehingga membuat menjadi lemah.

Separuh lebih penyebab kematian anak ini sebenarnya bisa dicegah dengan langkah sederhana yang mudah terjangkau. Memberikan ASI eksklusif, meningkatkan angka cakupan vaksinasi dan penanganan penyakit secara cepat tepat diharapkan mampu mengurangi kematian anak dibawah lima tahun secara dramatis.

Air Susu Ibu atau yang selanjutnya disingkat sebagai ASI adalah cairan yang diproduksi oleh kelenjar payudara ibu menyusui. ASI diambil dari sari-sari makanan terbaik dari tubuh ibu. ASI merupakan makanan yang ideal bagi bayi sebab aman, bersih, bergizi dan mengandung antibodi.

Nutrisi “bioaktif” dalam ASItidak hanya mampu memenuhi asupan kebutuhan gizi, namun juga baik bagi kekebalan tubuhbayi baru lahir.Menyusui anak dengan baikakan membantu pemenuhan seluruh kebutuhan nutrisiuntukenam bulan pertama, separuh kebutuhan nutrisisaat umur satu tahun dan sepertiga kebutuhan nutrisi di atas umur satu tahun. Pada saat bayi berumur 6 bulan segera berikan makanan pendamping ASI (MPASI) bergizi seimbang secara tepat dengan ibu meneruskan menyusui hingga setidaknya anak berumur 2 tahun. Pemberian ASI juga MPASI yang aman dan bergiziakan membuat anak tercukupi kebutuhan nutrisinya sehingga badannya tumbuh sehat bahkan bisa mengurangi angka kematian anak di bawah lima tahun hingga 20%.

Baca:  Saat Halal dan Haram Tidak Lagi Diperdulikan

Menyusui merupakan cara tepat untuk memberikan makanan paling ideal bagi bayi baru lahir. Menyusui membantu kelangsungan hidup bayi dan perkembangan seorang anak. Menyusui juga memberi manfaat kesehatan jangka panjang bagi para ibu serta kesejahteraan sebuah keluarga. Pemberian ASI memberikan keuntungan bagi sektor perekonomian juga meningkatkan ketahanan pangan sebuah negara serta kelestarian lingkungan. Menyusui diharapkan mampu memperbaiki kualitas gizi sehingga anak menjadi lebih sehat.

Bayi terlahir lemah dimana sistem kekebalan tubuhnya masih akan terus berkembang dalam 2 tahun pertama kehidupan. Kondisi ini menyebabkan kekebalan tubuh bayi baru lahir sangat lemah sehingga rentan mengalami sakit akibat infeksikuman penyakit.

Sementara waktu, bayi akan mendapatkan bantuan imunitas pasif melalui antibodi dari ibu. Menjelang kelahiran akan terjadi transfer antibodi yang sebagian besar merupakan IgG dari tubuh ibu ke tubuh janin melalui plasenta. Sayangnya antibodi yang diterima oleh bayi ini bergantung pada jumlah antibodi di tubuh ibu juga akan menghilang secara perlahan dalam waktu 6 – 8 bulan.

Pemberian ASI berjalan saling mendukung dengan vaksinasi.Nutrisi bioaktif dalam ASI mengandung berbagai macam zat yang bermanfaat bagi kekebalan tubuh seperti antibodi, lysozyme, lactoferrin, protein, oligosakarida, faktor imunitas lainnya juga sel-sel darah putih. Sementara itu bifidus factor dalam ASI akan menyuburkan bakteri baik seperti Lactobacillus bifidus yang penting bagi kesehatan saluran pencernaan. ASI berperan membantu perkembangan serta respons sistem imunitas anak. Namun, ASI saja tidak cukup untuk melindungi bayi. Pemberian ASI tidak memberikan imunitas total bagi penyakit-penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi.*>>> klik (Bersambung)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
‘Kehalalan’ Vaksin MR dan Rendahnya Cakupan ASI http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2017/08/24/122098/kehalalan-vaksin-mr-dan-rendahnya-cakupan-asi.html Wed, 23 Aug 2017 23:19:40 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=122098

Hanya MUI, ulama dan para pakar yang berhak menguji dan memutuskan halal tidaknya produk, termasuk vaksin

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Rudi Agung

 

KAUM Muslim diresahkan simpang siurnya status kehalalan vaksin Measles Rubella (MR). Mejelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut belum ada status halalnya, tapi Kemenkes enggan menyetop sementara program ini walau desakan begitu hebat.

Mengapa soal sertfikat kehalalan kenapa penting?

Mari kita sepakati dulu, bahwa ini negara hokum. Artinya, siapapun patut mengikuti aturan hukum. Apalagi soal halal. Ada syariat Islam, ada pula hukum positif. Dalam hal ini UUD dan UU.

Begini, semisal ada produk minuman baru asal India masuk ke Indonesia.  Sebut saja  Es Cendol Bollywood. Produk ini impor, sama dengan vaksin MR. Nah, produk itu laris manis. Tapi, publik mulai bertanya: halal kah bahan dan kandungannya?

Tak ada yang tahu itu halal atau tidak sebelum pihak Es Cendol mengajukan pengujian.

Kalau publik menuding: itu haram. Bisa? Jelas tidak bisa. Pembeli takkan bisa membuktikan. Karena itu ada UU Jaminan Produk Halal No.33/2014, yang mengatur.

Baca: MUI Klarifikasi Berita Terkait Sertifikasi Halal Nama Produk Vaksin

Dalam konteks ini, hanya MUI, ulama dan para pakar yang berhak menguji dan memutuskan halal tidaknya. Selain mereka, lebih elegan menyerahkan pada pakar dan UU terkait.

Kita buka sedikit ya UU JPH No 33 tahun 2014 soal produk yang dikatakan halal.  Dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan, “Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai  dengan  syariat Islam.”

Dalam Ayat 5; “Jaminan  produk  halal  yang selanjutnya disingkat  JPH adalah  kepastian  hukum terhadap  kehalalan suatu Produk yang  dibuktikan  dengan Sertifikat  Halal.”

Ayat 10; “Sertifikat Halal  adalah  pengakuan kehalalan  suatu  Produk yang  dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis  yang  dikeluarkan  MUI. Pasal 4: Produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal.”

Untuk bahan dan proses produk halal lihat Pasal 17-20. Semisal di Pasal 20, ayat 2; “Bahan  yang berasal  dari  mikroba  dan bahan  yang  dihasilkan  melalui  proses  kimiawi, proses  biologi,  atau proses rekayasa  genetik  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17  ayat  (2) huruf c  dan  huruf  d  diharamkan jika proses  pertumbuhan  dan/atau  pembuatannya  tercampur,  terkandung, dan/atau  terkontaminasi dengan  bahan  yang  diharamkan.”

Pasal 33 ayat 1; “Penetapan  kehalalan  Produk dilakukan  oleh MUI. Dan itu dalam sidang Fatwa. Nah, jadinya sertifikasi halal itu kepastian hukum atas produk. Dan semua produk yang masuk dan beredar ke Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Karenanya, publik tidak bisa menuding atau mengklaim produk minuman itu haram atau halal, sebelum diuji. Sementara pengujian dilakukan sebelum diedarkan. Sebaiknya begitu pula soal vaksin.

Siapa yang menguji? Pasti MUI. Caranya? Ya mengajukan sertifikasi halal terlebih dahulu.

Selama produk itu belum diuji, tidak ada yang bisa menentukan haram atau halal. Maka, dibuatlah UU JPH 33/2014. Berlaku untuk seluruh produk yang masuk ke Indonesia. Termasuk minuman, makanan atau vaksin. Hal ini jelas berbeda dengan produk seperti “gado-gado”.

Alhamdulillah, kini semua jadi terang. Biofarma dan MUI menegaskan belum ada sertifikasi halal vaksin MR.

Baca: MUI: Islam Anjurkan Anak Dapatkan Vaksinasi

ICMI bahkan mendesak pemerintah menyetop program vaksin.  PBNU bergema pula. Wajib pakai yang bersertifikasi halal karena menyangkut hajat kesehatan umat.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam yang mengatakan, MUI memang telah menerbitkan fatwa nomor 4 tahun 2016 yang membolehkan imunisasi.

Menanggapi pernyataan yang mengatakan Kemenkes berpegang teguh fatwa MUI yang membolehkan imunisasi, Niam menyebut pejabat Kemenkes perlu diberikan edukasi.

“Itu lah yang perlu diedukasi pejabat yang seperti itu,” kata Niam. (Kemenkes Akui Belum Ajukan Sertifikasi Halal Vaksin Rubella, Rol, 16/8/2017).

Selanjutnya,  UUD 1945 Pasal 28G ayat 1; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Masyarakat juga dilindungi UUD 1945 Pasal 29. Pun UU 23 tahun 1992: setiap tindakan kesehatan harus persetujuan keluarga. Tiap WNI memiliki Hak Menolak tindakan kesehatan yang tanpa izin keluarga. Bisa dituntut nanti.

Memaksakan vaksin, bisa melanggar UUD 1945. Dalam hirarki hukum positif di Indonesia, UUD aturan tertinggi. Ini negara hukum kan? Kalau memaksa orang tua yang menolak vaksin, ini namanya menabrak UUD 1945. Sosialisai hukum ini yang patut ditegaskan. Semata-mata agar seluruh WNI menjaga dan mengikuti hukum tertinggi di negeri ini. Tahun lalu tak ada paksaan.

Dalam diskusi santai dengan dokter pemerhati keamanan vaksin, dr. Susilorini, Msi.Med, Sp. PA, ada hal mengejutkan. Ia memaparkan pandangan Deisher dan para peneliti, jika keamanan vaksin bukan hanya thimerosal yang berbahaya.

Melainkan juga adjuvan aluminium dan penggunaan animal dan human cells. Maka pantas Israel dengan Protalixnya beralih ke sel tumbuhan.

Selanjutnya pemerintah bisa pula mendorong para peneliti kita yang hebat-hebat membuat vaksin dari probiotik lactococcus lactis. Probiotik untuk melawan infeksi.

Bukankah masih memungkinkan vaksin tidak selalu dengan injeksi yang mengandung zat berbahaya dan haram?

Cakupan ASI Indonesia Memprihatinkan

Ia juga mengingatkan rendahnya kecakupan ASI dengan tingginya infeksi, seperti pneumonia dan diare. Cakupan ASI ekslusif itu seharusnya 100 persen. Indonesia hanya menargetkan 80%, realisasinya hanya kisaran 30 %. Jauh sekali. Ini juga patut jadi perhatian bersama.

Selama ini banyak pula sejumlah kalangan menyesalkan rendahnya konsumsi ASI ke anak. Kata dr. Rini, menurut survei Hellen Keller International rata-rata bayi Indonesia mendapat ASI Ekslusif hanya selama 1,7 bulan. Padahal perintah Allah untuk menyempurnakan ASI perlu dua tahun.

Dokter pemerhati keamanan vaksin itu berpendapat, pemerintah tak bijak jika memaksa vaksin, sepatutnya dorong ibu-ibu menyusui bayinya sesuai Surat Al Baqarah:233. “Yang perlu didorong lagi itu ibu-ibu untuk optimalkan memberi ASI,” pesannya.*

Wartawan, Tim Tujuh Kaltara

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>