Mimbar – Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Thu, 30 Aug 2018 22:00:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 61797197 Wakaf untuk Layanan Kesehatan Syariah http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/04/23/141034/wakaf-untuk-layanan-kesehatan-syariah.html Mon, 23 Apr 2018 00:30:41 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=141034

Wakaf kesehatan  merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan untuk fasilitas kesehatan

The post Wakaf untuk Layanan Kesehatan Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Safari Hasan

 

INDUSTRI syariah di Indonesia mulai bangkit  seiring banyaknya  potensi yang masih bisa digali dari negera dengan  populasi penduduk Muslim terbesar di dunia ini. Tak hanya perbankan , konsep syariah juga mulai diimplementasikan ke industri pariwisata, properti, busana hingga lifestyle.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan saat ini yang serba modern dan cenderung materialis,   tidak serta merta menghilangkan nilai-nilai Islami. Gaya hidup  yang semakin mendekatkan diri kepada nilai syariah  saat ini telah menjadi tren kehidupan  sebagian masyarakat modern.

Tidak hanya di Indonesia, industri syariah mulai dikenal secara universal bahkan oleh negara-negara non Muslim. Secara global,  dikutip dari Penelitian Thomson Reuters, total omset industri syariah mencapai 3,84 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 6,38 triliun dolar AS pada 2021. Industri syariah  ini meliputi makanan dan minuman, kosmetik dan obat-obatan, travel, fashion  serta media dan hiburan.

Namun sangat disayangkan, meski kesadaran akan konsumsi produk Industri syariah (expenditure rank)  di Indonesia sangat tinggi namun tidak berbanding lurus dengan penyediaan produk barang dan jasa berbasis syariah (player rank).

Baca: Rumah Sakit Pertama di Dunia Islam Mendahului Barat

Meski relatif tertinggal dibandingan negara-negara Muslim lainnya, namun harapan untuk menjadi pelopor  industri syariah khususnya di sektor pelayanan kesehatan masih cukup besar. Momentum ini jelas trlihat dalam Islamic Healthcare Expo (IHex) 2018 yang diselenggarakan di Jakarta kemarin.

Dalam event tersebut dilaunching juga Sertifikasi  Rumah Sakit Syariah guna memberi kesempatan dan  peluang bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu  dan keselamatan pasien dalam perspektif  fisik, psikis dan spiritual serta dakwah sekaligus memberikan  harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Salah satu kendala terbesar dalam membangun industri Syariah pada sektor kesehatan di Indonesia adalah keterbatasan dana investasi untuk pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan  syariah. Wakaf merupakan salah satu solusi bagi permasalahan diatas.

Ditinjau dari segi  syari’ah,  wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan agama. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf akan mengalirkan pahala terus-menerus selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Adapun fungsi sosialnya wakaf dapat menjadi jalan bagi pemerataan kesejahteraan di kalangan ummat dan penanggulangan kemiskinan di suatu negara apabila terkelola dengan baik.

Baca: BWI Gelar Rapat Kerja Teguhkan Peran Wakaf 

Wakaf kesehatan  merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan untuk fasilitas kesehatan, nilai dari wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu.

Dari segi penggunaannya, wakaf kesehatan dapat dibedakan menjadi wakaf mubasyir dan wakaf istismari. Wakaf mubasyir adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan kesehatan kepada  masyarakat secara langsung, misalnya wakaf tanah  untuk mendirikan bangunan  rumah sakit atau klinik.

Sedangkan wakaf istismari adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara  dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.

Wakaf istismari biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang kesehatan, pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf produktif  digunakan untuk membiayai operasional klinik atau rumah sakit.

Para ulama berpendapat bahwa hukum berwakaf itu merupakan anjuran agama, sebab wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan, dengan berwakaf kebaikan akan terus mengalir bagi pemberi wakaf serta bagi penerima manfaat wakaf. Saatnya optimalkan potensi wakaf untuk kebangkitan rumah sakit syariah dan kejayaan ummat.*

Penulis  praktisi manajemen rumah sakit, Wakil Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial BSMI Jawa Timur

The post Wakaf untuk Layanan Kesehatan Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
141034
Berharap Kedamaian Suriah dari Tangan AS dan Rusia? http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/04/18/140780/berharap-kedamaian-suriah-dari-tangan-as-dan-rusia.html Wed, 18 Apr 2018 03:04:25 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=140780

Yang dibutuhkan Suriah adalah solusi solutif untuk terbebas dari penjajahan sebagaimana gelarnya, bumi para Nabi yang diberkahi

The post Berharap Kedamaian Suriah dari Tangan AS dan Rusia? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Chusnatul Jannah

 

 

RAMAI-RAMAI pasukan koalisi Barat melakukan serangan militer ke Suriah. Serangan senjata kimia beberapa pekan lalu di Douma berbutut panjang.

Amerika Serikat  (atas dukungan Inggris, dan Perancis) akhirnya melakukan serangan ke pusat penelitian yang diduga terdapat persenjataan kimia di Suriah.

Tak berhenti disitu, Rusia dan rezim Assad siap siaga mengahadapi serangan AS dan sekutunya. Bahkan diketahui Rusia mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 untuk mengamankan Suriah. Dilansir dari sindonews.com, sistem pertahanan udara buatan Rusia yang dikerahkan oleh pasukan Suriah berhasil mencegat 71 dari 103 rudal yang ditembakkan Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris pada 14 April. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia beberapa waktu lalu.

Serangan udara AS mendapat dukungan luas dari negara-negara barat yang menjadi sekutunya. Negara anggota G7 mendukung keputusan AS, Inggris, dan Prancis. Namun, ada diantara mereka yang tidak ingin terlibat secara militer dengan Suriah. Mereka lebih memilih cara diplomasi untuk mengurangi ketegangan perang dunia di Suriah. Diantaranya adalah Jerman dan Italia.

Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier menyatakan, perdamaian di Suriah saat ini berada di tangan Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Dia menyebut, jika kedua negara tidak segera rujuk, maka perang di Suriah akan terus berlanjut dan kemungkinan situasi akan terus bertambah buruk setiap hari, sebagaimana dikutip dari sindonews.com.

Suriah bak lapangan perang dunia ketiga antara AS, Rusia dan sekutu mereka. Perang dingin akan selalu menghantui Suriah selama AS dan Rusia saling lempar tudingan, saling serang hingga adu mulut di berbagai media. Siapa dalang dibalik serangan senjata kimia di Douma tak ada yang mau mengakuinya.

Baca: Dunia Arab Mendukung Serangan AS ke Suriah

AS menuduh Rusia, sedang Rusia menuduh AS merakayasa senjata kimia untuk melibatkan mereka. Sebelas dua belas dengan sekutu. Inggris menuding Rusia, sedang Rusia terus membantahnya. Perdana Menteri Inggris Theresa May mencoba mengaitkan peristiwa serangan kimia dengan serangan kepada agen mereka dengan zat saraf militerterhadap Skripal dan putrinya.

Negara lain lebih memilih wait and see seperti Jerman dan Italia. Mereka lebih suka menempuh jalur diplomasi daripada bombardir militer.

Dalam situasi ini, siapapun (khususnya Negara-negara Barat) tak ada yang bisa dipercaya mengatasi konflik Suriah. Tak akan ada perdamaian di Suriah selama campur tangan asing berperan. Suriah laksana panggung drama, sedang aktornya adalah AS, Rusia, dan semua sekutunya.

Lalu dimana posisi Bashar Al Assad dan oposisi? Rezim Bashar Al Assad ibarat penyedia lapangan perang. Dalangnya tetaplah AS, Rusia, dan sekutu mereka (termasuk Iran). Bahkan Trump secara terang-terangan menyatakan bahwa seranga rudalnya tidak untuk rezim Assad.

Melalui surel dan sosmed, ia mengingatkan kepada kelompok oposisi untuk tidak terlibat menyerang rezim Assad secara militer. Bila ada diantara mereka melanggar peringatan, maka Barat tak akan mendukung mereka. Fokus saja perangi ISIS, begitu titah Trump. Tak ada beda dengan rezim Assad. Tanpa dukungan Rusia dan Iran, rezim Suriah tak berdaya. Senjata militer mereka saja diimpor dari Rusia.

Pemerintah Suriah belum cukup kuat menahan gempuran rudal AS dan sekutu tanpa bantuan Rusia dan Iran.

Menjadi hal utopis bila menggantungkan nasib Suriah di tangan AS dan Rusia. Sebeb sesungguhnya, serangan militer mereka hanya untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan, bukan membebaskan rakyat Suriah dari kekejaman militer Assad itu sendiri.

Mereka bahkan tak peduli korban keganasan militer masing-masing adalah warga sipil. Egoisme dan arogansi negara kapitalis dengan mental imperialisnya hanya diperuntukkanbagi hegemoni mereka.

Baca: Hamas Kecam Serangan Amerika di Suriah

Sejatinya kedamaian rakyat Suriah bukan ditentukan oleh mereka. Kebebasan rakyat Suriah dari penjajahan negara imperialis hanya ditentukan oleh tergeraknya mereka untuk bangkit dan melawan penjajahan tersebut.  Termasuk keterlibatan para ulama Syam.

Dilemanya, rakyat Suriah melawan dengan apa? Pemerintahannya bengis, militer tak punya, bantuan pasukan militer tak segera didapatnya.

Apa daya, negeri-negeri muslim dunia hanya baru bisa menjadi penonton. Kalaupun tak ingin disebut sebagai penonton, yang mereka lakukan baru pada taraf mengecam, mengutuk, meminta gencatan senjata, dan mengirimkan bantuan kemanusiaan.

Padahal, Suriah butuh lebih dari itu. Yang dibutuhkan Suriah adalah solusi solutif untuk terbebas dari penjajahan sebagaimana gelarnya dulu sebagai bumi para Nabi, Bumi Syam. Tempat terbaik

Umat Islam dan kaum muslimin di akhir zaman dan semoga umat Islam membebaskan mereka dari derita penjajahan Barat.

Sebagaimana sebuah hadits;

“Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya: mengapa ? Jawab Nabi saw: Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam.” (HR. Imam Ahmad).*

Penulis aktif di Lingkar Studi Perempuan Peradaban

The post Berharap Kedamaian Suriah dari Tangan AS dan Rusia? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
140780
Kasus Miras Oplosan, Di mana Perhatian Negara? http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/04/13/140382/kasus-miras-oplosan-di-mana-perhatian-negara.html Fri, 13 Apr 2018 01:44:09 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=140382

Sungguh sangat menakutkan ancaman yang diberikan Allah kepada para peminum Khamr atau orag biasanya menyebutkan dengan minuman keras ini

The post Kasus Miras Oplosan, Di mana Perhatian Negara? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Sera Alfi Hayunda

 

SEBANYAK 31 warga dinyatakan meninggal dunia setelah menenggak minuman keras jenis oplosan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Agro Yuwono mengatakan bahwa warga Bekasi yang menjadi korban lokasinya tersebar di tiga tempat kejadian perkara.

Di Pondok Gede ada tiga warga meninggal dunia, di Bekasi Selatan ada empat warga yang meninggal dunia dan di Bekasi Kota ada tujuh warga meninggal pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018. Sementara itu, Ucap Argo terdapat enam warga Kota Depok yang meninggal dunia usai pesta  menenggak minuman keras oplosan.

Ditemukan juga delapan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan yang dinyatakan meninggal dunia akibat menenggak miras oplosan. Sementara itu di Jakarta Timur terdapat sepuluh warga meninggal akibat hal yang sama yaitu menenggak minuman keras oplosan.

Dari kejadian  ini Polres Metro Bekasi Kota sudah menangkap dua tersangka, yaitu satu orang selaku penjual minuman keras oplosan dan yang satunya lagi selaku pengoplos minuman keras. Dan anehnya penguasa sudah berulang kali  di kasus yang sama ini menunjukkan ketidak seriusan menuntaskan sampai ke akarnya. Yang ada penguasa  cenderung abai pada urusan moral dengan anggapan urusan moral merupakan urusan pribadi. Selain itu yang mengejutkan adalah berdasarkan berita-berita online para pelaku ini hanya mendapatkan ancaman hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 10 milyar seperti yang diatur dalam Undang-undang Pangan.

Baca: Pemerintah Didesak Mulai Awasi Ketat Penjualan Bahan Baku Miras Oplosan

Tapi jika posisi kita sebagai keluarga korban, saya rasa ancaman hukuman seperti ini tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, pelaku hingga sampai berakhir pada penghilangan nyawa saudara kita. Betul tidak?

Selain itu penting menurut saya jika tidak ingin menemukan korban miras oplosan dan tidak menemukan lagi orang yang meminum minuman keras untuk memberikan penyadaran bahaya miras kepada masyarakat secara luas. Tidak hanya dengan ancaman kesehatan dan segala ancaman berkaitan dengan dunia tapi juga penyadaran yang berkaitan dengan akhirat. Yaitu dengan memberikan penyadaran bahaya miras dengan dikaitkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Baca: PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Hentikan Peredaran Miras

Contohnya dengan mengaitkan Firman Allah dalam Al Qur’an: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah : 90).

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ” Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al Baqarah : 219).

“Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram.” (HR. Muslim). Ada lagi “Seorang yang meminum khamar dari golonganku, tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh hari” (HR. An-Nasai). Rasulullah juga bersabda  “Tak akan bisa masuk surga orang yang suka meminum khamar.” (HR. Ibnu Majjah)

Sungguh sangat menakutkan ancaman yang diberikan Allah kepada para peminum Khamr atau orag biasanya menyebutkan dengan minuman keras ini. Sungguh rspon yang sangat berbeda dan dengan ini menunjukkan dngan tegas bahwa Islam benar-benar agama yang paripurna. Dimana Islam juga mengatur urusan moral pada tiap individu sebagaiaman urusan yang lainnya.

Dari sini jelas bahwa Islam tidak pernah abai mengajak hambanya kembali ke Surga. Maka dengan penerapan Islam secara menyeluruh atau Kaffah bisa dipastikan menjamin terjaganya masyarakat dari kerusakan moral seperti kasus minuman keras oplosan tadi yang jelas-jelas membahayakan umat.*

Mahasiswi IAIN Ponorogo

The post Kasus Miras Oplosan, Di mana Perhatian Negara? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
140382
Mengenang Mosi Integral Mohammad Natsir http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/04/04/139648/mengenang-mosi-integral-mohammad-natsir.html Wed, 04 Apr 2018 01:00:31 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=139648

Natsir adalah ulama, negarawan, sekaligus “Bapak Pendiri Negara NKRI”. Sayang, perannya mempersatukan bangsa kurang sering disinggung

The post Mengenang Mosi Integral Mohammad Natsir appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Arya Jagad Pamungkas

 

UMURNYA masih balita sejak menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sudah dirongrong berbagai masalah dari dalam maupun luar negeri. Ketimpangan ekonomi serta usaha Belanda untuk meredam gejolak kemerdekaan Indonesia dengan tidak mengakui kemerdekaannya dengan melakukan agresi militer secara besar-besaran menjadi masalah tersendiri.

Provokasi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 membuat dunia Internasional yang diwakili PBB mendesak agar kedua belah pihak mengambil langkah diplomasi melalui meja perundingan. Perundingan Linggarjati, Renville, Roem-Royen, hingga Konferensi Meja Bundar adalah usaha halus Belanda agar Indonesia tidak memperoleh kemerdekaannya secara utuh.

Pada Konferensi Meja Bundar, kedaulatan Indonesia semakin tercabik-cabik. Karena hasil dari konferensi tersebut memutuskan bentuk negara Indonesia adalah Federal, bukan negara kesatuan. Dengan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta dengan 15 negara bagian lain minus Irian Barat berada dalam satu naungan bernama Republik Indonesia Serikat. Hasil dari perundingan KMB ini bukan hanya ditentang oleh kalangan elit partai politik, tapi juga di akar rumput masyarakat menolak dibentuknya negara federal karena dianggap sebagai warisan dari kolonial Belanda.

Jalannya roda pemerintahan Republik Indonesia Serikat pasca perundingan KMB dapat dikatakan sangat kacau. Rangkaian peristiwa politik terjadi pasca Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri.

Baca: Mosi Integral Natsir Tegaskan Umat Islam Tulang Punggung Bangsa

Aksi unjukrasa besar-besaran terjadi menuntut dibubarkannya RIS. Keadaan semakin meruncing karena selain merebaknya unjukrasa. Beberapa negara bagian juga menghadapi pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Sebut saja Peristiwa Westerling di Bandung, Pemberontakan Andi Azis di Makasar, serta munculnya gerakan Republik Maluku Selatan yang digagas oleh Dr. Soumokil.

Dalam kondisi krisis yang serba tidak menentu muncul gagasan cemerlang dari seorang tokoh bangsa, ulama, sekaligus pejuang kemerdekaan. Mohammad Natsir yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Fraksi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) di DPRS-RIS.

Natsir mengemukakan bahwa solusi untuk menyikapi hal yang sedang terjadi saat ini adalah dengan membentuk negara kesatuan, bukan negara federasi dengan melibatkan negara-negara bagian tanpa menimbulkan konflik baru.

Untuk mewujudkan gagasannya, Natsir melakukan lobi-lobi politik yang cukup alot dengan perwakilan negara bagian dan parlemen di DPRS. di parlemen, Natsir tidak hanya melakukan lobi politik dengan tokoh Islam saja seperti Sirajuddin Abbas dari Persatuan Tarbiyah Indonesia dan Amelz dari Partai Syarikat Islam Indonesia, tapi Natsir juga melobi I.J Kasimo dari Partai Katolik, A.M Tambunan dari Partai Kristen Indonesia, dan Sukirman dari PKI.

Baca: Mosi Integral Natsir Dinilai Bukti Tokoh Islam Cinta Keutuhan NKRI

Tepat 3 April 1950, pada sidang parlemen DPR Sementara RIS. Natsir mengemukakan pendapatnya agar Indonesia kembali kedalam bentuk negara kesatuan. pidato Natsir mendapat riuh tepuk tangan anggota parlemen disusul disetujui sepenuhnya oleh seluruh anggota DPRS-RIS. pada 17 Agustus 1950 empat bulan pasca Mosi Integral dibacakan.

Ir Soekarno membubarkan RIS dan memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kelanjutan dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Mosi Integral telah mengembalikan Indonesia kedalam bentuk Negara Kesatuan dan terhindar dari ancaman perpecahan. Dengan cara yang demokratis, konstitusional, dan terhormat. Usaha ini adalah buah upaya sosok ulama dan negarawan Mohammad Natsir. Oleh karena itu tidak tepat rasanya jika tuduhan tidak nasionalis dan tidak cinta tanah air dituduhkan kepada kaum islamis saat ini. karena Natsir sendiri berasal dari faksi Islamis Masyumi.

Natsir layak disebut sebagai sebagai sosok ulama, negarawan, sekaligus “Bapak Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Namun sayang, peran besar Mohammad Natsir dalam mempersatukan kembali bangsa ini dalam bingkai NKRI kurang sering disinggung di dalam buku-buku sejarah yang menjadi panduan bagi generasi muda saat ini.*

Mantan Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus BSI se Jabodetabek, selain aktif di organisasi kampus

The post Mengenang Mosi Integral Mohammad Natsir appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
139648
Student Loan: Jerat Riba Mahasiswa http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/29/139182/student-loan-jerat-riba-mahasiswa.html Thu, 29 Mar 2018 15:50:12 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=139182

Oleh: Linda Ariyanti   SUDAH jatuh tertimpa tangga. Demikian gambaran nasib para mahasiswa kita saat ini. Baru-baru ini muncul berita, […]

The post Student Loan: Jerat Riba Mahasiswa appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Linda Ariyanti

 

SUDAH jatuh tertimpa tangga. Demikian gambaran nasib para mahasiswa kita saat ini. Baru-baru ini muncul berita, mahasiswa dibebankan untuk bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui program 40 menit mengajar (RoL, 22/11/2017).

Tak cukup hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak mahasiswa untuk lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat. Caranya, dengan giat belajar serta patuh membayar pajak, atau setidaknya membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Khusus mahasiswa di Universitas Jambi, masih belum hilang bekas amarah karena mereka menolak parkir berbayar, sekalipun aksi penolakan tersebut hanya berujung pada turunnya tarif dan pemerataan pungutan parkir, yang awalnya hanya dikenakan pada mahasiswa dirubah untuk seluruh civitas kampus.

Kini mahasiswa harus menelan pahit kebijakan baru tentang student loan (kredit pendidikan). Seperti dikutip laman Kompas.com, pemerintah mulai memikirkan bagaimana kredit pendidikan atau student loan bagi pelajar perguruan tinggi di Indonesia dapat dilaksanakan kembali.

Melalui program ini, pelajar bisa mencicil biaya perkuliahannya ketika sudah diterima di dunia kerja. Tentu program semacam ini sangat membantu pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ide dimunculkan kembali program ini pertama kali diungkapkan Presiden Joko Widodo saat bertemu bos-bos perbankan Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Baca: Heppy Trenggono: “Riba Itu Masalah Mentalitas”

Apa itu Student Loan?

Student Loan adalah pinjaman yang ditawarkan kepada siswa untuk melunasi biaya yang berhubungan dengan pendidikan seperti biaya kuliah, tempat tinggal atau buku pelajaran. Biasanya pinjaman ini memiliki suku bunga yang lebih rendah dari pinjaman yang lain.

Secara umum, siswa tidak diharuskan untuk membayar kembali pinjaman ini sampai akhir masa sekolah atau kuliahnya, dimana biasanya mulai di bayar atau di lunasi setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan bahwa program ini bisa diterapkan di Indonesia. Menurut dia, BI siap bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merancang mekanisme serta aturan yang dibutuhkan perbankan untuk membuat produk tersebut. “Student loan itu prinsipnya bisa dilaksanakan, asal bagaimana kita bisa mengurangi risikonya. Kita bisa kerja sama dengan OJK dan membuat programnya,” ujar Erwin di Gedung BI (sindonews.com, 16/3/2018).

Dia mengakui bahwa di beberapa negara kredit pendidikan ini sudah banyak diterapkan. Program ini, kata dia, memang memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan pendidikan.

Namun, pernyataan Erwin Rijanto tak sesuai dengan fakta yang terjadi di negara AS sebagai negara adidaya dengan sistem kapitalismenya hari ini.

Dikutip di laman CNBC Indonesia Utang pendidikan atau student loan adalah kenyataan pahit bagi sebagian besar lulusan universitas di Amerika Serikat (AS). Sekitar 70% dari mereka lulus dengan student loan, dan lebih dari 44 juta warga negara AS memiliki total pinjaman pendidikan senilai US$1,4 triliun (Rp 19.258 triliun).

Untuk federal student loan atau utang pendidikan dari negara, skema standar cicilan mengharuskan peminjam melunasi utangnya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Namun bagi kebanyakan orang, masa cicilan itu bisa menjadi dua kali lipat lebih panjang (cnbcindonesia.com, 16/03/2018)

Baca: Tempat Kembali Para Pembohong dan Pemakan Riba

Mahasiswa Dipaksa Riba

Program yang tengah digarap oleh pemerintah hari ini pada dasarnya memaksa mahasiswa menjadi palaku riba. Dengan pinjaman pendidikan yang diberikan oleh kreditur Bank yang telah dipilih tentu akan ada bunga. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah bahwa bunga pinjaman pendidikan tidak bisa dipukul rata dengan bunga pinjaman konvensional. Maka, perlu diatur lebih komprehensif terkait dengan batasan bunga dengan kisaran angka sebesar 2%.

Bagaimana negeri ini akan Allah swt Ridhoi jika jutaan mahasiswanya melakukan riba, padahal telah nyata keharamanan riba. Bahkan Allah Subhanahu Wata’ala telah menabuh genderang perang terhadap riba. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.” (QS. Al Baqarah: 278-279).

Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam pun melaknat para rentenir (pemakan riba), yang mencari pinjaman dari riba, bahkan setiap orang yang ikut menolong dalam mu’amalah ribawi juga ikut terlaknat.Dari Jabir bin ‘Abdillah, beliau berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya.” Beliau mengatakan, “Mereka semua itu sama.”(HR. Muslim no. 1598)

Penguasa Lepas Tangan

Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat sudah seharusnya negara penuhi dengan cara terbaik, sayangnya mental penguasa dalam sistem Demokrasi-Kapitalis tak demikian. Program pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk melepaskan tanggung jawab negara terhadap mahasiswa, rakyat dituntut untuk menanggung beban hidupnya sendiri. Setelah sukses melepas tanggung jawab pada bidang kesehatan, kini mereka gencar untuk melepaskan tangan dari aspek pendidikan.

Baca: Riba dan Makanan Haram Menutup Semua Pintu Doamu

Dalam sistem ini, wajar jika penguasa tak mengurusi rakyatnya, karena mereka tak menempatkan diri sebagai pelayan rakyat. Mereka mendudukkan posisi sebagai pengusaha, hubungan dengan rakyat diletakkan sebagai hubungan kerja, maka penguasa akan selalu mencari keuntungan dari setiap akad yang dilakukan bersama rakyat negrinya. Sungguh miris, bukankah kita memiliki pemimpin karena ingin diurusi? Tapi kini sebaliknya, rakyat yang memberikan pelayanan pada penguasa, termasuk menggaji mereka dengan uang pajak yang dipungut paksa.

Jaminan Pendidikan dalam Islam

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam dengan perannya sebagai kepala negara telah meletakkan konsep layanan pendidikan bagi masyarakat. Beliau menjalankan dengan serius pengurusan terhadap rakyat disegala aspek kehidupan termasuk pendidikan.

Ketika Perang Badar usai, ada 70 orang Quraisy Makkah menjadi tawanan. Sebagai kepala negara Rasulullah memahami betul bahwa rakyatnya saat itu masih banyak yang belumbisa membaca dan menulis. Akhirnya beliau meminta kepada mereka untuk mengajar 10 orang anak-anak dan orang dewasa Madinah dalam membaca dan menulis sebagai salah satu syarat pembebasan mereka. Akhirnya 700 orang terbebas dari buta huruf. Lalu, masing-masing mereka pun diminta menjadi guru bagi orang lain yang belum mampu membaca dan menulis.

Begitulah cara Rasulullah menjalankan peran sebagai kepala negara dengan menjamin terlaksanakanya pendidikan ditengah rakyatnya. Sekali lagi kami mengingatkan pada penguasa bahwa sesungguhnya anda adalah orang yang diamanahi urusan rakyat, dan anda akan dimintai tanggung jawab.

Ada banyak cara untuk bisa menanggung beban pendidikan rakyat, kita punya SDA yang melimpah, tapi asing yang menjarah. Janganlah Anda menjerumuskan rakyat pada kubangan dosa sehingga kelak Allah Subhanahu Wata’ala akan balas anda dengan siksaNya. Wallahu’alam bishsowab.*

Tenaga Pendidik dan Anggota Komunitas Muslimah Jambi Menulis

The post Student Loan: Jerat Riba Mahasiswa appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
139182
Islam, Korban dan Kambing Hitam Intoleransi http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/23/138620/islam-korban-dan-kambing-hitam-intoleransi.html Thu, 22 Mar 2018 22:35:49 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=138620

Toleransi dari ajaran Islam begitu mewarnai sejarah peradaban agung manusia, justru ketika Islam terbingkai dalam kekuasaan

The post Islam, Korban dan Kambing Hitam Intoleransi appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Tari Admojo

 

ISU intoleransi agama kembali menyita perhatian publik, kali ini terjadi di Papua. Publik terhenyak dengan beredarnya surat pernyataan dari Persekutuan Gereja-gereja Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang memberikan himbauan kepada umat Islam di Jayapura. Isi surat yang dibuat pada tanggal 15 Maret itu, setidaknya memuat sepuluh permintaan.

Surat tersebut ditandatangani oleh Pendeta Robbi Depondoye, ketua PGGJ. Dilansir beberapa media, Pendeta Robbi Depondoye pun mengkonfirmasi informasi tersebut benar adanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, Saiful Islam Payage pun membenarkan isi surat tersebut.

Sebagaimana diketahui, surat tersebut berisihimbauan tentang larangan untuk mengarahkan suara adzan ke luar masjid, mendakwahkan Islam di Papua, menggunakan pakaian bernuansa agama (jilbab) di sekolah, tidak boleh ada mushola di fasilitas publik, pembangunan rumah ibadah harus ada ijin dari PGGJ, masjid tidak boleh lebih tinggi dari gereja dan usulan untuk menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Papua.

Pendeta Depondoye mengatakan bahwa agama Kristen merupakan yang pertama datang ke tanah Papua, tepatnya sejak tahun 1916, kemudian disusul dengan masuknya pemerintah dan agama lain ke Papua. Sebagai yang pertama masuk sudah seharusnya agama lain menghormati.

Isu intoleransi begitu menggaung pasca Aksi Bela Islam (ABI), dampak tuntutan umat Islam meminta keadilan terhadap penista agama, dan memperjuangkan apa yang diyakininya, menolak pemimpin kafir.

Baca: Tolikara dan Sejauh Mana Bertoleransi

Intoleransi selanjutnya diangkat banyak media menjadi opini yang menyudutkan umat Islam. Bukalah kata kunci ‘intoleransi’ dilaman BBC Indonesia, maka yang diangkat seluruhnya adalah angle berita dimana Islam sebagai tertuduh intoleran. Entah mengangkat istilah ‘kafir’, penyerangan gereja, hingga merasa perlu mengangkat cuitan tentang seorang muslim yang tidak menerima berdampingan dengan orang yang beda agama di sebuah angkutan umum, menjadi berita ’penting’.

Atau bagaimana media mainstream semacam Kompas, CNN, MetroTV mengangkat isu intoleransi, yang seringkali dikaitkan dengan radikalisme, tentu saja, lagi-lagi Islam yang diposisikan sebagai tertuduh. Lalu apa kabar media mainstream tentang intoleransi di Papua? Apa kabar para ‘pakar intoleran’, mengapa suaramu tak terdengar?

Seandainya alasan yang disampaikan oleh Pendeta Depondoye dibenarkan, bahwa ajaran Kristen bisa terancam dengan adanya simbol-simbol dan dakwah Islam, maka hal ini bisa diungkap secara terbuka. Apa yang menyebabkannya terancam? Apakah ada kekerasan, dan terbukti adanya simbol-simbol Islam dan ajarannya memaksa warga Kristen disekitarnya? Ataukah memang mereka memilih dengan kesadaran, dimana pilihan beragama pun dijamin oleh Undang-Undang? Jika tidak terbukti, bukankah jelas, sikap tersebut adalah intoleransi? Alasan himbauan pelarangan seperti yang tersebut dalam surat untuk menghormati agama Kristen yang masuk terlebih dahulu, sepertinya juga perlu diluruskan. Apa makna menghormati?

Islam pun mengajarkan tentang menghormati ajaran agama lain, termasuk tidak boleh memaksa untuk mengikuti agamanya, hanya diperintahkan untuk menyeru (berdakwah). Melakukan kegiatan ibadah, membangun tempat ibadah sesuai norma, mengenakan pakaian sesuai ajaran agama, tidaklah bisa semena-mena langsung dikatakan berpotensi ‘tidak menghormati’, atau merasa ‘mengancam’ komunitas Kristen yang ada disana.

Sesungguhnya, apa yang diperjuangkan umat Islam adalah bagian dari keyakinannya. Sebuah keyakinan yang dilindungi Undang-Undang. Menginginkan pemimpin muslim dan hukum syariat misalnya, tidak bisa semena-mena langsung dituduhbersikap intoleran. Harus dibedakan mana ajaran agama, mana pemaksaan agama. Bagi seorang muslim ada dasar hukumnya, dalam kitab yang diyakininya. Selama apa yang diperjuangkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, dan dilakukan tanpa paksaan, maka tak ada alasan untuk menuduhnya intoleran. Termasuk aktivitas dakwah, aktivitas seruan, aktivitas amar ma’ruf nahy munkar, yang juga menjadi bagian dalam ajaran agamanya. Tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Menerima silakan, menolak pun tak masalah. Jika keyakinan ajaran agamanya dipasung, lalu untuk apa beragama?

Baca: Masjid Al-Aqsha Jayapura Kerap Sediakan Lahan Parkir Jemaat Gereja

Sejarah telah banyak berbicara, bahwa tuduhan yang tanpa bukti namun dibalut dengan opini yang seolah ‘meyakinkan’, hanya akan menyisakan gelombang kepercayaan yang semakin meningkat. Tengoklah peristiwa WTC pada 11 September 2001 silam. Dunia begitu digdaya menempatkan muslim sebagai tertuduh, hingga cap teroris yang begitu melekat.

Lagi-lagi blow up opini yang digawangi media sekuler, hampir di seluruh dunia, begitu diamini masyarakat global. Nyatanya, saat ini penyebaran Islam di jantung Amerika, Eropa, Inggris tak bisa dibendung lagi. Hingga sentimen rasisme perlu digaungkan demi memicu Islamophobia di berbagai tempat.Tentu saja, demi menghentikan penyebaran Islam yang semakin masive dari dalam negeri, dan dari serbuan para imigran.

Intoleransi, Benarkah Faktor Kesalahan Agama?

Umat sering digiring pada opini bahwa sikap intoleran muncul karena agama. Merasa agamanya sendiri yang paling benar, hingga muncullah gagasan relativisme. Tidak ada kebenaran mutlak. Pemikiran yang konon ‘moderat’ bahkan ‘liberal’ ini dianggap akan mengantarkan pada perdamaian umat beragama. Benarkah demikian? Apakah sikap intoleran adalah kesalahan pandangan kebenaran agama, atau justru lahir dari ketidakbecusan negara dalam mengatur keberagaman agama?

Dalam sebuah esainya yang berjudul “Ideas Were Not Enough”, Mark Koyama menjelaskan bahwa isu ‘toleransi’ atas keragaman agama murni muncul dari kepentingan politik dan ekonomi. Koyama berpendapat bahwa negara-negara Eropa semakin tidak bergantung pada Gereja untuk mendapatkan legitimasi politik, sehingga mendapatkan dukungan rakyat demi kekuasannya, disamping dahulu lembaga keagamaan juga dimanfaatkan untuk berkontribusi pada ketertiban umum.

Seperti yang ditulis oleh Koyama, saat ini institusi negara yang paling tangguh adalah militer, yang kekuasaan, ukuran, dan kemampuan teknologinya semakin tumbuh sepanjang sejarah. Bagi negara modern sekuler, tidak perlu gagasan tentang murka Allah untuk memaksakan kehendak negara, cukup gunakanlah aturan dan daya dukung kekuasaan atas nama demokrasi, termasuk infrastruktur militer negara jika perlu. Sebagaimana ungkapan ekonom Robert Higgs, “Tanpa rasa takut rakyat, tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan lebih dari 24 jam. *>>> (Bersambung)

The post Islam, Korban dan Kambing Hitam Intoleransi appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
138620
Aroma Kebebasan Seksual di balik RUU Penghapusan Seksual http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/22/138540/aroma-kebebasan-seksual-di-balik-ruu-penghapusan-seksual.html Thu, 22 Mar 2018 05:52:59 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=138540

Padahal kekerasan seksual akan terselesaikan dengan penerapan syariat. Islam ada perintah menutup aurat juga menundukkan pandangan

The post Aroma Kebebasan Seksual di balik RUU Penghapusan Seksual appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh:  Ragil Rahayu Wilujeng 

 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak Januari 2016, DPR setuju RUU ini masuk Prolegnas 2015-2019.

RUU yang ditargetkan ketok palu tahun 2018 ini dibahas oleh Komisi VIII yakni bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

RUU PKS muncul didasari tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Pada catatan tahunan 2017 Komnas Perempuan, tercatat 348.446 kasus kekerasan yang dilaporkan selama tahun 2017. Angka tersebut naik 74 persen dari tahun 2016 sebanyak 259.150 (www.komnasperempuan.go.id).

Kekerasan seksual tak hanya marak di Indonesia, namun menjadi masalah dunia. Data dari PBB menyebutkan 35 persen perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan secara fisik dan seksual. 120 juta perempuan di dunia pernah dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan tindakan seksual lainnya. (Serambinews.com)

Draft RUU PKS

Draft RUU PKS memantik kontroversi. Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah lembaga di ruang rapat Fraksi PKS menyatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus diwaspadai karena dinilai sarat dengan konsep Barat yang liberal (Hidayatullah.com, 31/5/2016 )

Baca: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Diwaspadai

Berikut adalah pasal-pasal yang kontroversial  dalam RUU PKS :

Pasal 5

(1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dalam segala bentuknya.

(2) Bentuk Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Pelecehan seksual, b. Kontrol seksual , c. Perkosaan, d. Eksploitasi seksual,  e. Penyiksaan seksual, dan f. Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran

(3) Setiap tindakan persetujuan diam-diam atau pembiaran yang dilakukan oleh lembaga negara, korporasi, dan lembaga masyarakat, yang berakibat terjadinya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tindak pidana kelalaian. Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh dan seksualitas atau organ reproduksi sebagai sasaran, dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan

Pasal 6

(1) Tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a adalah tindakan menghina dan/atau menyerang tubuh dan seksualitas seseorang.

(2) Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat  2) huruf a meliputi: a. Pelecehan fisik; b. Pelecehan lisan; c. Pelecehan isyarat; d. Pelecehan tertulis atau gambar; dan e. Pelecehan psikologis atau emosional

Pasal 7

(1) Tindak pidana kontrol seksual sebagaimana pasal 5 ayat (2) huruf b adalah tindakan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau tanpa kesepakatan dengan tujuan melakukan pembatasan, pengurangan, penghilangan dan atau pengambilalihan hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat.

(2) Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu; b. Pemaksaan kehamilan; c. Pemaksaan aborsi;d. Pemaksaan sterilisasi; dan e. Pemaksaan perkawinan.

Pasal 8

(1) Tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah tindakan seksual dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke arah dan/atau ke dalam organ tubuh yaitu pada vagina, anus, mulut, atau anggota tubuh lain, dilakukan dengan cara paksa, atau kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau tekanan psikis, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat, atau terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

(2) Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.

Baca: DPR: RUU Penghapusan KS Tumpang Tindih dengan UU Lain

 Aroma Kebebasan Seksual

Frasa kontrol seksual  pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkategori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini.

Kebebasan seksual ini makin nampak pada pasal 7 ayat (1) yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina dan seks menyimpang semisal LGBT.

Lebih jauh lagi, pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu;  Maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana.

Seorang laki-laki tidak harus berpakaian laki-laki, namun boleh berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berpakaian laki-laki. Karena melarangnya termasuk kontrol seksual. Para perempuan juga berhak berbaju seksi dan minim,  karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang.

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.Sesuai pasal ini, seorang istri bisa sesuka hatinya memilih untuk melayani suami atau tidak. Jika suami memaksa untuk berhubungan, maka terkategori pemerkosaan.

Baca: Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Kritik

Aurat

Asal muasal maraknya kekerasan seksual adalah tidak dijalankannya syariat Islam untuk mengatur interaksi sosial masyarakat. Aurat perempuan dipertontonkan dimana-mana dengan vulgar. Pornografi menyeruak hingga ke ujung jari (gadget). Anak-anak sejak dini sudah terpapar pornografi. Saat ini bukan lagi zaman dimana orang mencari konten pornografi. Tapi konten pornografi yang mendatangi kita. Tanpa diminta.

Di sisi lain, aturan tentang pornografi dan pornoaksi sangat lemah. Karena definisi porno juga makin liberal. Video seorang anak perempuan yang mengakses pornografi dari gadget saat sedang bersama orangtuanya membuat kita miris. Pornografi sudah sejauh itu menguasai alam pikiran anak kita.

Akibatnya muncul penyakit masyarakat berupa seks bebas. Jika bisa terpenuhi suka sama suka menjadi zina dan prostitusi. Jika tak terpenuhi, menjadi perkosaan. Akibat zina dan perkosaan, muncuk kehamilan tak diinginkan (KTD).  Lanjutannya adalah aborsi.

Maka upaya menghentikan kekerasan seksual dengan mengusung kebebasan seksual ibarat mengaduk lumpur. Makin memperkeruh masalah. Kekerasan seksual akan makin marak, seiring kebebasan seksual makin digemakan.

Kekerasan seksual akan terselesaikan tuntas dengan penerapan syariat Islam. Laki-laki dan perempuan diperintahkan menutup aurat ( An nuur 30, 31 dan al Ahzab 59) dan juga menundukkan pandangan (an nuur 30 dan 31). Sehingga pintu pertama zina sudah tertutup.

Islam juga melarang khalwat sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda :”Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersepi-sepi (berkhalwat) dengan seorang perempuan, kecuali [perempuan itu] disertai mahramnya.”

Ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan) juga dilarang sebagaimana hadits dari Abu Hurairah RA : Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf untuk wanita adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan.” (HR Muslim, no 440).

Syariat pergaulan ini sangat bagus jika dilegislasi menjadi qanun (undang-undang). Beserta dengan sistem sanksinya.    Perilaku liwath (LGBT) juga diberantas, dengan dakwah masif dan juga sanksi yang berat. Penerapan syariat inilah yang akan menyelesaikan persoalan kekerasan seksual. Bukan justru mengusung kebebasan seksual. *

Pengasuh Majelis Taklim Al Bayyinah Sidoarjo

The post Aroma Kebebasan Seksual di balik RUU Penghapusan Seksual appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
138540
Ilusi Feminisme http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/15/137980/ilusi-feminisme.html Thu, 15 Mar 2018 06:39:49 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=137980

Jika Barat saja menyadari kelemahan ide feminisme yang menjadi bumerang bagi mereka, lalu mengapa kita masih saja mengadopsi feminisme dan kesetaraan gender

The post Ilusi Feminisme appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Chusnatul Jannah

 

SEBAGAIAN kaum perempuan aktif mengkampanyekan perjuangan hak-hak perempuan. Mereka berjuang untuk menghapuskan diskriminasi dan penindasan yang dialamatkan kepada perempuan.

Kaum perempuan selalu dianggap kaum rendahan dan termarjinalkan dari kehidupan publik. Program pemberdayaan perempuan dan  Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang diagagas Barat, diterima sebagai solusi mengatasi problem perempuan di berbagai negeri Muslim tak terkecuali Indonesia.

Diawali sejak pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hasil konferensi  tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, 1979) yang dikeluarkan melalui UU no.7 tahun 1984, hal ini menjadi acuan bagi penyelesaian segala macam persoalan perempuan.

Ide feminisme dan kesetaraan gender dianggap memberikan solusi berbagai persoalan yang mendera kaum perempuan.

Perlakuan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan menjadi titik berat pembahasan mereka. Ide ini pun dijajakan untuk diadopsi bagi siapa saja yang menuntut kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan.

Dalam perkembangannya, pejuang gender dan aktifis feminis kerap menuding Islam sebagai agama yang ‘menjajah’ kebebasan perempuan. Berbagai produk hukum Islam pun mereka gugat. Beberapa pasal dalam UU Perkawinan, UU PPLN (Perlindungan dan Penempatan Pekerja Luar Negeri), UU Perlindungan Nelayan, UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, UU Kekerasan Seksual, UU Perlindungan PRT, dan UU Kesejahteraan Sosial mereka gugat pada tahun 2016 silam dengan alasan belum memperhatikan aspek keadilan gender. 

Feminisme Hanya Ilusi

Secara historis, ide feminisme ini lahir dari kaum perempuan kelas menengah ke atas (golongan elit) yang ingin membebaskan diri dari pekerjaan-pekerjaan rutin rumah tangganya di negeri-negeri Barat (terutama AS) pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada tahun 1963, Betty Friedan menerbitkan bukunya berjudul The The Feminine Mystique. 

Dari sinilah dimulai kampanye persamaan kekuasaaan dan peran perempuan di segala bidang.Gerakan feminisme ini terus digencarkan hingga disebarluaskan tak terkecuali negeri-negeri Muslim yang menjadi sasaran. Mereka berpandangan peran domestik kaum perempuan adalah bentuk penindasan terhadap perempuan. Perempuan dianggap pihak yang terjajah dalam hubungannya dengan laki-laki sebagai pihak penjajah.

Baca: Feminisme Menjauhkan Perempuan Dengan Keluarga

Akibat gerakan feminisme dan kesetaraan gender ini, mulai muncul dampak yang ditimbulkan. Di Barat,kaum perempuan enggan berkeluarga, mereka lebih memilih menjadi wanita karir. Mereka lebih menyukai berhubungan bebas tanpa ikatan pernikahan. Memiliki keluarga dan anak dianggap memasung kebebasan dan aktualisasi diri. Bahkan di Jerman, akibat tumbuh suburnya paham feminisme, jumlah kelahiran semakin menurun dan tidak dapat mengimbangi besarnya angka kematian. Jika hal tersebut berlangsung sampai 50 tahun ke depan, maka Jerman akan menjadi negara penampung manusia jompo.

Ide ini pun pada akhirnya menjadi titik balik bagi kaum feminis – gender. Peran domestik perempuan sebagai ibu rumah tangga ternyata memang dibutuhkan.

Gerakan feminisme yang cukup marak di Barat sejak 1960-an berefek pada peningkatan partisipasi angkatan kerja Di AS. Pada tahun 1950 partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 33%  kemudian naik menjadi 60% pada tahun 1980. Namun, angka perceraian di AS menunjukkan peningkatan hingga 100% pada rentang tahun 1963 dan 1975.

Pada  tahun 2003, kecenderungan sebagian perempuan di AS untuk bekerja paruh waktu atau lebih memilih menjadi ibu rumah tangga juga terjadi.

Ini berarti ide feminisme yang digaungkan Barat hanyalah sebuah ilusi yang dipaksakan diadopsi kepada para Muslimah. Saat Barat menyadari kelemahan ide ini, justru ide ini malah rajin dikampanyekan oleh aktivis Muslimah di negeri-negeri Muslim atas nama melindungi hak kaum perempuan.

Ide feminis yang sudah basi di negeri kelahirannya dijadikan mainstream di negeri para pengikut. Di negeri asalnya, ide feminisme sudah tidak laku lagi, tapi di negara berkembang ide ini menjadikemasan berharga yang layak diperjuangkan. Ide ini diambil menjadi solusi bagi kaum perempuan Muslimah. Namun, apa yang terjadi? Tatanan masyarakat justru rusak. Seks bebas, HIV/AIDS, dan kehancuran keluarga menjadi marak karena hilangnya peran Ibu dan Ayah.

Kaum perempuan harus bekerja keluar dari peran domestiknya demi mewujudkan kebebasan dan kemandirian ekonomi. Tak melulu bergantung kepada lelaki. Akibatnya peran Ibu sebagai pendidik dan pengurus rumah tangga ditinggalkan, anak terancam masa depannya dan tidak terdidik dengan benar. Sebuah upaya global untuk menghancurkan tatananmasyarakat terkecil yaitu keluarga atas nama kebebasan dan kemandirian.

Dengan dalih memberi solusi atas kenestapaan dan keterpurukan nasib perempuan, namun justru membuat jurang masalah yang semakin pelik untuk diselesaikan. Inilah akibat mengadopsi ide secara serampangan dan tanpa pertimbangan.

Maka dari itu, tak sepatutnya kita terjebak dengan isu feminisme dan kesetaraan gender dengan perjuangan dan pembebasan hak perempuan secara mutlak. Karena hal itu bertentangan dengan Islam.

Islam Sesuai Fitrah

Islam telah menetapkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara adil  dan sama dalam kapasitasnya sebagai hamba, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam Surat At Taubah: 71: 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Islam juga menempatkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sesuai sifat dan karakter khususnya dalam rangka saling mengiringi bukan menyaingi.

Baca: Kemuliaan Wanita; Antara Pandangan Feminisme

Islam meletakkan peran domestik dan publik kepada perempuan secara seimbang. Dalam ranah domestik, kewajiban perempuan sebagai al umm warabatul bayt tak bisa disepelekan. Pasalnya, di tangan kaum perempuan (Ibu) kualitas generasi ditentukan. Tatkala tugas dan kewajibannya sebagai Ibu dan pengatur umah tangga diabaikan, maka generasi tak akan terdidik dan terurus dengan baik.

Sebagai Istri, mereka wajib taat kepada suami, bukan berarti segala perintah suami dituruti, namun perintah suami wajib ditaati selama tak menyalahi hukum ilahi. Adanya kehidupan suami istri bukan dalam rangka saling menentangi, akan tetapi saling melengkapi. Hubungan suami istri yang terjadi bukan ajang unjuk kekuatan, namun saling menguatkan.

Adapun dalam ranah publik, perempuan dalam Islam diwajibkan beramar makruf nahi munkar seperti halnya laki-laki. Amar makruf nahi munkar bisa diartikan berdakwah melakukan muhasabah kepada penguasa, mengoreksi kebijakan yang dzalim, menyeru diterapkan hukum Allah ini menjadi tugas laki-laki dan perempuan. Karena kewajiban berdakwah berlaku umum.

Selain itu, Islam tak pernah memberikan pengekangan dalam perkara –perkara umum yang berlaku pula untuk laki-laki. Semisal, menuntut ilmu, mengajar, bekerja dan sebagainya. Islam membolehkan setiap Muslimah bekerja dalam keahliannya semisal, menjadi guru, dokter, perawat, dosen dan sebagainya dengan syarat tak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Karena bekerja dalam pandangan Islam adalah perkara mubah, sedang tugas utama sebagai ibu dan pengurus rumah tangga adalah perkara wajib.

Jika Barat saja menyadari kelemahan ide feminisme yang menjadi bumerang bagi mereka, lalu mengapa kita masih saja mengadopsi dan mengkampanyekan hak-hak perempuan dengan balutan feminisme dan kesetaraan gender? Hak-hak sebagai perempuan kita dapatkan secara berkeadilan tatkala Islam menjadi pengaturnya. Fitrah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Itulah mengapa Allah ciptakan mereka agar saling bersanding bukan bertanding.

Sebagaimana siang dan malam, fungsi mereka berbeda namun menciptakan sinergitas yang luar biasa. Bila laki-laki cenderung bertindak mengikuti nalar, maka hal itu diimbangi dengan sosok perempuan yang cenderung mengikuti perasaaan. Keteraturan peran laki-laki dan perempuan itu sudah Allah gariskan sesuai fitrah dan kemampuan masing-masing. Tak perlu mencari contoh yang lain. Apalagi mengadopsi ide feminisme yang sejatinya lahir dari pemikiran Barat. Dengan Islam sudah cukup menjadi teladan dalam kehidupan.*

Lingkar Studi Perempuan Peradaban – LSPP

The post Ilusi Feminisme appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
137980
Berjilbab Menunggu ‘Hidayah’ Datang? http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/14/137899/berjilbab-menunggu-hidayah-datang.html Wed, 14 Mar 2018 10:32:59 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=137899

Jangan menunda sebuah niat baik, kita tidak pernah tau kapan ajal menjemput. Apabila kamu mengatakan “Aku akan menggunakan jilbab jika hidayah sudah datang”

The post Berjilbab Menunggu ‘Hidayah’ Datang? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Nurul Azizah

 

SERINGKALI kita mendengar teman-teman kita, termasuk juga artis-artis di TV atau bahkan  bisa jadi kita sendiri yang saat ini belum menutup aurat sesuai syariat Islam berdalih bahwa semua itu karena ‘hidayah’  belum datang kepadanya. “Ya belum dapat hidayah aja,” demikain para artis sering mengatakan.

Mereka berfikir bahwa hidayah dapat datang begitu saja. Atau pernyataan lain yang sering kita dengar yaitu lebih baik tidak berjilbab tapi memiliki akhlak yang baik daripada berjilbab namun berperilaku buruk. Perlu diketahui bahwa sanya anggapan ini adalah salah.

Hidayah itu adalah rizqi. Dan untuk memperoleh rizqi itu harus bermodalakan usaha dan kerja keras. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam QS Adz-Dzariyat ayat 22-23 :

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)

“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. (22) Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.(23)”

Baca: Wahai Wanita, Muliakan Dirimu dengan Berhijab

Dalam mencari rizki, seseorang rela banting tulang pergi pagi pulang pagi. Nah, bagaimana dengan usaha mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wata’ala? Jika hanya diam tanpa usaha atau malah berbuat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu Wata’ala, maka hanya akan membuat diri semakin menjauh dari Allah Subhanahu Wata’ala.[1] [Ibrahim bin Fathi Abd Al-Muqtadir. Munazharah Mubhijah baina Muhajjabah wa Mutabarrijah. Terj. Khasan Aedi. (Jakarta: AMZAH). 314].

Allah telah menjelaskan dalam QS Ash-Shaf ayat 5 dan dalam hadis qudsi:

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ… …

“Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka”

وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا
“Jika seorag hamba-Ku mendekat sejengkal kepadaKu, maka aku akan mendekati sehasta.”

Bagaimanapun kita, berakhlaq baik ataupun masih sering berperilaku buruk pun sebagai muslimah menutup aurat hukumnya adalah wajibAllah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka“. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS: Al Ahzab: 59).

Baca: Jemput ‘Hidayah’ dan Hijrah Dengan Berhijab

Ayat ini menunjukkan wajibnya jilbab bagi seluruh wanita muslimah.

Dalil yang menunjukkan wajibnya jilbab adalah hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ . قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ « لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا »

“Dari Ummu ‘Athiyyah, ia berkata, “Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya:, “Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab (bolehkan dia keluar)?” Beliau menjawab, “Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.” (HR. Bukhari no. 351 dan Muslim no. 890).

Maka dari itu, dekatkanlah diri kepada Allah. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan memberimu hidayah. Paksakan diri untuk menggunakan jilbab, maka Allah Akan memberimu jalan kemudahan,sehingga pada akhirnya semua mudah dan tidak ada unsur keterpaksaan lagi.

Jangan menunda sebuah niat baik, kita tidak pernah tau kapan ajal menjemput. Apabila kamu mengatakan “Aku akan menggunakan jilbab jika hidayah sudah datang” dan ternyata ajal lebih dahulu datang, dan kamu masih belum melaksanakan perintah Allah dalam  menutup aurat dengan menggunakan jilbab. Apa yang bisa kamu lakukan? Allah berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖفَإِذَاجَاءَأَجَلُهُمْلَايَسْتَأْخِرُونَسَاعَةًۖوَلَايَسْتَقْدِمُونَ

“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (QS Al-A’raf Ayat 34)

Baca: Cadar Menghantui Kampus Islam?

Sedangkan mengenai bagian-bagian mana saja yang perlu ditutupi, berikut adalah pendapat menurut jumhur ulama’ :

Pertama, Madzhab Hanafi. Dalam salah satu kitab Madzhab Hanafi bagian tubuh perempuan yang boleh terlihat yaitu wajah dan telapak tangan serta kaki (pergelangan kaki sampai jari jari).

Kedua, Madzhab Maliki. Dalam Syarah Shagir yang berjudul Aqrabul Masalik ilaa Malikkarya Ad-Dardir dijelaskan bahwa aurat perempuan merdeka terhadap pria yang bukan mahramnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Namun apabila hal tersebut menimbulkan syahwat maka hukumnya wajib ditutup juga.

Ketiga, Madzhab Syafi’i. Seorang ulama Syafi’iyyah yang bernama Asy-Syirani mengatakan bahwa aurat wanita merdeka adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan (jari sampai pergelangan). [Yusuf Qardhawi. Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah. Terj, As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press). 433-434]

Keempat, Madzhab Hambali. Aaurat wanita adalah seluruh tubuh wanita, ini artinya melihat wajah ataupun kedua telapak tangan tanpa syahwat tetap haram.*
Mahasiswi UIN Malik Ibrahim Malang

The post Berjilbab Menunggu ‘Hidayah’ Datang? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
137899
Cadar Menghantui Kampus Islam? http://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/05/137082/cadar-menghantui-kampus-islam.html Mon, 05 Mar 2018 04:37:16 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=137082

Anehnya, UIN atau IAIN belakangan terlihat terbuka terhadap pemikiran Barat, tapi alergi corak keislaman berbau Arab

The post Cadar Menghantui Kampus Islam? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Muhamad Afif Sholahudin

 

PERKEMBANGAN  zaman biasanya diikuti dengan perubahan norma sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kebiasaan menggunakan cadar pun semakin diminati, penggunanya semakin banyak bahkan mulai bermunculan komunitas-komunitas cadar khususnya di kalangan remaja.

Selain menunjukkan bahwa cadar adalah bagian dari syariat Islam, kehadiran merekapun berusaha meluruskan persepsi kebanyakan masyarakat masih terkena dampak media, seolah cadar identik “teroris”.

Tak heran jika anggapan seperti ini kerap kali muncul, seringnya aksi terorisme yang terekpos di Indonesia selalu pelakunya dikaitkan dengansosok agamis, kaum celana cingkrang, jenggot panjang dan jilbab bercadar.

Tuduhan seperti itu sangat tendensius, disamping masih banyak lagi kejadian yang lebih keras efeknya dibanding isu terorisme baru-baru ini. Bahkan koruptor yang jelas merugikan negara pun bisa terlihat agamis saat menghadapi persidangan.

Menarik dari fenomena ini, belakangan ada salah satu kampus Islam di Yogyakarta yang mengeluarkan peraturan bagi mahasiswanya yang bercadar. Bukan sebuah larangan, tapi berupa pendataan dan pembinaan di setiap lapisan civitas kampus. Melalui surat bernomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta baru-baru ini mengeluarkan surat edaran ‘penting’ bagi Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Kepala Unit/Lembaga di kampusnya. Perlu disoroti tujuan dari pendataan tidak lain melakukan pembinaan bagi para pengguna cadar.

Pertimbangannya berupa peraturan kampus, dikatakan untuk mengantisipasi masuknya aliran-aliran yang tidak diharapkan di kampusnya.

Baca: Kritik Larangan Cadar di Universitas Pamulang

Meskipun mereka sudah menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud memberikan stigma negatif bagi mahasiswinya yang bercadar, namun upaya untuk menginvestigasi kegiatan-kegiatan mahasiswa terselubung masih tetap dilakukan. Setidaknya info ini yang dijelaskan oleh Waryono, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama (detik.com 22/2/2018).

Memang pada dasarnya kampus berhak mengeluarkan aturan yang mengharuskan mahasiswanya terkait pakaian yang digunakan. Hal itu merupakan bagian dari norma akademik kampus, yakni ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati seluruh manusia berkaitan dengan aktivitas akademik. Begitupun sanksi yang ditetapkan untuk jenis pelanggaran baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Namun, hal ini tentunya dibatasi dengan peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: (b) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Jika kampus dituntut untuk tidak diskriminatif, maka aturan pendataan dan pembinaan tertentu karena ditakutkan terkontaminasi aliran tertentu bisa jadi dinilai diskriminatif tergantung sudut pandang yang digunakan.

Penulis melihat mereka yang didata tentu merasa didiskriminasikan karena dirasa dicurigai oleh pihak kampus, kecurigaan kampus tentu akan berdampak kepada lingkungan kampus. Seharusnya menggunakan cadar adalah hak asasi manusia dan bagian dari nilai agama Islam yang harus dijaga di kampus Islam.

Bagi kampus yang mengeluarkan kebijakan merasa kebijakannya merupakan bagian dari antisipasi kemungkinan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pernah didapatkan penyebab hal yang dimaksud di kampusnya, jika tidak bisa dibuktikan maka kampus dinilai paranoid terhadap mahasiswanya.

Baca: Rektor UGM Tegaskan Tidak Melarang Mahasiswinya  Bercadar

Adakah mahasiswanya yang ditangkap oleh badan anti terorisme karena tindakannya merusak kesatuan bangsa, atau jika dikerucutkan mahasiswi bercadar mana yang terlibat dalam memecah belah bangsa. Jika tidak lantas kepentingan apa yang melatarbelakangi kampus memaksakan pembinaan kepada seluruh mahasiswinya yang bercadar.

Kampus harus bersifat netral dan tidak boleh dikendalikan oleh pengaruh apapun, setidaknya hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

Dalam penjelasan umum bahwa misi utama Pendidikan Tinggi adalah mencari, menemukan,menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebutdapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggaraPendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasiapapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehinggaTridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkankebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Berlebih-lebihan

Mencurigai pengguna cadar secara general sebagai pembawa ideologi impor adalah hal yang gegabah, ditambah pendataan dan pembinaan seluruh mahasiswi bercadar dinilai langkah yang kurang bijak. Ditakutkan berdampak kepada mental para mahasiswi bercadar di lingkungan teman-temannya bahwa dirinya bagian dari golongan yang dimungkinkan dimasuki aliran radikal. Sikap kampus kurang tepat karena secara tidak langsung bahaya itu digeneralisir bagi kaum cadar, padahal kampus adalah lingkungan yang menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Mengenakan cadar tidak lain untuk kebaikan pengguna dan orang yang melihatnya agar terjaga dari fitrah. Tidak pantas memberikan stigma negatif kepada para pengguna cadar, jangan sampai persepsi buruk terhadap cadar malah menimbulkan ketakutan bagi para muslimah yang awalnya tertarik ingin menggunakannya namun enggan karena sebab kecurigaan. Biarkan mereka menggunakannya sebagai bentuk menjalankan ekspresi keberagaman.

Jika merujuk pada UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Penggunaan cadar dijamin oleh konstitusi Indonesia, tidak berhak didiskriminasi dan direndahkan martabatnya. Sebagaimana Pasal 28I Ayat (2) bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat dikriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Tindakan kampus yang terlalu pro-aktif menanggulangi paham radikal dengan mengawasi wanita bercadar justru menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat. Awalnya bermaksud melakukan pembenahan namun dianggap mencoreng nama kampus berlabelkan Islam. Publik berharap kampus Islam seperti UIN mampu mencerminkan lingkungan ilmiah yang bernuansa islami.

Baca: Benci, Takut, Bingung Karena Jilbab

Mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam, dalam Pasal Pasal 3 tentang Kewajiban dan Hak Mahasiswa bahwa setiap mahasiswa PTAI berkewajiban: (6) Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan. Khusus bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah sesuai dengan syari’at Islam.

Begitupun dijelaskan di Pasal 5 tentang Larangan bahwa setiap mahasiswa PTAI dilarang: (1) Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan/atau celana ketat, tembus pandang dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus.

Sejak dulu UIN dipandang sebagai kampus yang inklusif dan ramah terhadap perbedaan pendapat, ragam pemikiran dan madzhab dari yang paling kanan hingga paling kiri pun dapat kita temukan. Entah mengapa belakangan ini terlihat terbuka terhadap mahasiswanya yang bercorak Barat namun alergi terhadap corak keislaman karena dianggap budaya arab dan tidak cocok bagi warga nusantara.

Meskipun masalah cadar sudah berulang kali dibahas bahwa penggunaannya bagian dari syariat Islam bukan impor timur tengah. Padahal di kampusnya dibahas hukum mengenakan cadar, maka hal yang wajar jika ita temukan banyak pengguna cadar di kampus Islam dibandingkan kampus umum lainnya yang tidak membahas seputar hukum cadar.

Hindari sikap standar ganda terhadap agama. Jangan sampai kita anggap pengguna cadar adalah orang yang memposisikan diri ekslusif atau bisa jadi anggapan itu muncul karena sikap egoisme kita ketika berkomunikasi dengan mereka. Curiga bukanlah sikap menghargai keberagaman, alangkah baiknya jika saling menghormati perbedaan khususnya dalam perkara agama yang sama. Waspada memang bentuk sikap kehati-hatian namun jangan dilandasi dengan kecerobohan, imbasnya bisa mengundang batil secara kebetulan.

Badan Eksekutif (BE) Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Jawa Barat. S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

The post Cadar Menghantui Kampus Islam? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
137082