Ghazwul Fikr – Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Wed, 01 Nov 2017 15:28:51 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 Jadilah Penulis Seperti Imam Bukhari http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/11/01/126971/jadilah-penulis-seperti-imam-bukhari.html Wed, 01 Nov 2017 08:08:09 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=126971

Imam Bukhari menulis Kitab Shahih dan mampu mengumpulkan hadits berjumlah 600 ribu dan dikerucutkan menjadi sekitar 7563 hadits. Betapa beliau memiliki memori yang kuat dan kaya data

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

DALAM sebuah kontemplasi ringan, penulis pernah berpikir: mengapa karya tulis ulama zaman dahulu bisa sedemikian awet eksistensi dan manfaatnya hingga di era digital seperti ini?

Meminjam istilah dunia perbukuan zaman sekarang, karya para ulama boleh dibilang bestseller berabad-abad dan lintas generasi.

Padahal, mereka rata-rata menulis secara manual (tidak secanggih sekarang yang banyak mesin percetakan). Menariknya, dengan alat ala kadarnya, tidak menghalangi mereka untuk produktif dalam mengeluarkan karya tulis.

Sebagai contoh, siapa yang tidak kenal ulama besar sekelas Ibnu Jarir At-Thabari? Dalam catatan sejarah, karangannya berjumlah 358 ribu lembar. Bila dikalkulasikan, dalam sehari beliau mampu menulis sebanyak 40 lembar (Abdu al-Fattah, Qīmatu al-Zaman `Inda al-`Ulamā, 43).

Belum lagi, ulama sekaliber Imam Ibnu Jauzi yang meninggalkan karya sebanyak lima ratus buku; dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.

Setelah membaca biografi Imam Bukhari dan beberapa ulama lain, lama-lama rasa penasaran penulis mulai terpecahkan. Kebanyakan umat Islam tentu tidak asing dengan figur seperti Imam Bukhari yang dikenal melalui Kitab Shahih-nya. Sebuah kitab hadits monumental yang disepakati oleh para ulama sebagai kitab hadits paling sahih sedunia.

Baca:  Suka Duka Imam Al Bukhari Mencari Ilmu

Banyak yang mengenal magnum opusnya ini, namun, tahukah mereka bagaimana proses penulisan ulama hadits yang levelnya disebut Amîr al-Mu`minîn fî al-Hadîts ini?

Imam Adz-Dzahabi dalam Târîkh al-Islâm wa Wafayât al-Masyâhir wa al-A’lâm (1413: I/74) mencatat dengan baik proses penulisan hadits Imam Bukhari. Kitab yang berjudul lengkap al-Jâmi’ al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlullah shallallahu ‘alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihi ini ditulis berawal dari mimpi bertemu nabi.

Pada waktu itu, Bukhari seakan sedang membawa kipas untuk melindungi nabi dari segenap gangguan agar nabi bisa tidur nyenyak.

Makam Imam al Bukhari di Samarkand, Uzbekistan, selalu dikunjungi umat Islam sedunia

Ketika ditanyakan kepada ulama mengenai takwil mimpinya, maknanya: Bukhari menjadi pembela Rasulullah. Karenanya, dirinya perlu menorehkan karya tulis untuk menjaga hadits-hadits nabi dari riwayat-riwayat dusta.

Dari sini, yang bisa dipelajari dari Bukhari adalah motif luhur sebelum menulis dan tau benar kualitas konten yang akan ditulis. Beliau menulis bukan sekadar menulis, tetapi memiliki niat agung berupa membela Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sebuah catatan berharga bagi siapa saja yang ingin menjadi penulis.

Selanjutnya, masih menurut Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A’lâm al-Nubalâ (1405: XII/402), dikisahkan bahwa Imam Bukhari menulis kitab Shahih-nya, diseleksi secara ketat dari hadits sahih yang berjumlah sekitar enam ratus ribu. Sungguh fantastis.

Dari jumlah 600 ribu itu dikerucutkan menjadi sekitar 7563 hadits. Bisa dibayangkan betapa beliau memiliki memori yang kuat dan kaya data. Kalau dibahasakan dalam istilah sekarang barangkali: menulis dengan proses edit yang ketat dan diperkaya dengan data.

Baca: Generasi Salaf dan Tradisi Menulis Kitab

Lebih dari itu, ada yang cukup mencengangkan dari Imam Bukhari sebelum memulai menulis kitab. Suatu saat Al-Firabry pernah diberitahu Imam Bukhari tentang proses menulis kitab monumentalnya, bahwa setiap kali akan menulis satu hadits, beliau mandi dan melakukan shalat sunnah (istikharah) dua rakaat (Imam Adz-Dzahabi, 1405: XII/402).

Anda bisa membayangkan berapa banyak dan berapa lama beliau merampungkan kitab ini kalau hadits yang di dalamnya sekitar 7563.

Dari sini para pembaca bisa belajar bahwa yang namanya menulis itu bukan sekadar tulisan, tapi dilatari oleh spirit ibadah dam ada ruhnya. Dalam menulis, Imam Bukhari selalu melibatkan Allah Subhanahu Wata’ala, tidak melulu mengandalkan kecerdasan semata.

Dalam sejarah, bukan hanya Bukhari yang mengamalkan ini. Misalkan: Imam An-Nawawi, sebelum menulis karya monumental Majmu’ Syarh al-Muhaddzab, beliau melakukan shalat istikharah terlebih dahulu.

Demikian juga Ibnu Hazm Al-Andalusiy, shalat istikharah terlebih dahulu sebelum menulis kitabnya yang berjudul al-Muhalla bi al-Âtsâr. Bahkan Imam Adz-Dzahabi, tak lupa shalat istikharah terlebih dahulu sebelum menulis syarah dari kitab Ihyâ ‘Ulum al-Dîn karya Bukhari (Muhammad Abu Ayyas, 2008: 73-77)

Kemudian, yang menjadi pertanyaan: apa Imam Bukhari mengerjakan karya besar ini tanpa jasa guru? Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab al-Muntadham fî Târikh al-Mulûk wa al-Umam (1412: XII/115) menjelaskan bahwa ulama ahli hadits asal Bukhara ini menulis hadits berasal dari seribu syekh atau guru.

Bayangkan untuk menulis hadits gurunya berjumlah seribu. Pelajaran yang bisa dipetik di sini, menulis itu butuh bimbingan guru.

Selanjutnya, yang tidak kalah menarik, Kitab Shahih ini ditulis dalam jangka waktu enam belas tahun. Imam Bukhari pun menjadikan kitab ini sebagai hujjah (bukti) antara dirinya dengan Allah Subhanahu wata’ala (Abu Muhammad Al-Yâfi’i, Mirâh al-Jinân wa ‘Ibrah al-Yaqdhân, II/125). Artinya, untuk mendapatkan karya tulis terbaik, bukan yang penting asal jadi, tapi benar-benar melalui keseriusan, kesabaran, dan kualitas. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau kita mau panen jagung, mungkin butuh waktu dua hingga tiga bulan. Tapi, kalau mau panen pohon jati, bisa berpuluh tahun. Harganya pun jelas lebih mahal jati.

Baca: Menulis Bagian Dari Pilar Peradaban Islam

Akhirnya, dari Imam Bukhari para pembaca bisa belajar bahwa jika ingin menorehkan karya tulis agung, paling tidak ada lima poin yang perlu diperhatikan:

Pertama, memiliki niat dan motif luhur dalam menulis serta mengerti dengan baik kualitas konten yang akan ditulis.

Kedua, selektif dan kaya data. Ketiga, menanamkan kesadaran internal bahwa menulis adalah ibadah, karena itu akan dipertanggung jawabkan, dan diawasi Allah Subhanahu Wata’ala. Bukan sekedar karya untuk gagah-gagahan.

Keempat, bimbingan seorang guru (khususnya yang ibadah dan akhlaqnya mulia).

Kelima, karya berkualitas bukan asal jadi, tapi butuh kesabaran, ketelatenan dan waktu yang tidak sebentar.

Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi penulis atau wartawan dengan bimbingan wahyu dan niat karena Allah ta’ala atau hanya sekedar gagah-gagahan agar dipuji publik?

Mungkin inilah bedanya karya kita dengan karya para ulama. Rata-rata karya masyarakat umum hanya bertahan dan dikenang satu-dua tahun. Sementara karya para ulama itu tak lekang oleh waktu, bahkan dikaji jutaan orang selama berabad-abad. Sementara dari kitabnya, mampu melahirkan ulama-ulama dan cendekiawan yang berakhlaq.  Wallahua’lam. */Mahmud Budi Setiawan

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Hiboob dan Strategi Komunikasi Perlindungan Muslimah http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/10/24/126380/hiboob-dan-strategi-komunikasi-perlindungan-muslimah.html Tue, 24 Oct 2017 10:09:58 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=126380

‘Virus’ hiboob harus diberantas agar tidak menjangkiti kaum muslimah lainnya yang masih ‘sehat’

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Muh. Nurhidayat

 

DI puncak kekuasaannya, Soeharto sangat represif kepada umat Islam. Padahal sebagai penduduk mayoritas NKRI, kaum muslimin telah berjasa besar dalam menaikkan Soeharto di kursi presiden. Umat Islam pun merestui mantan tentara KNIL itu sebagai penguasa orde baru. Begitu bencinya terhadap agama yang diajarkan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam, sampai-sampai kepada presiden AS, ia berkata, “Our common enemy is Islam.”

Salah satu bentuk represivitas Soeharto adalah pelarangan kepada para muslimah untuk berhijab. Saat itu, banyak siswi yang dikeluarkan dari sekolah, mahasiswi yang dilarang kuliah, serta karyawati yang dipecat oleh kantornya, karena mereka berhijab. Malah tidak sedikit di antara wanita berhijab yang dicemooh dengan olokan “fundamentalis”, “ekstrimis”, serta julukan-julukan buruk lainnya.

Padahal hijab adalah realisasi ketaatan para wanita muslimah dalam menjalankan ajaran agamanya, yang dilindungi oleh Pasal 29 UUD 1945. Piagam HAM se-dunia yang disahkan PBB pada 10 Desember 1948, juga melindungi setiap orang untuk menjalankan ajaran agamanya.

Baca: Mantan Biarawati: Di Katolik juga ada Perintah Menutup Aura

Bahkan dalam ajaran Islam, hijab bukan hanya sebatas hak asasi manusia (HAM) saja. Tetapi juga merupakan kewajiban asasi manusia (KAM) yang ditujukan kepada para muslimah. Perintah hijab tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang mukmin, ‘hendaklah mereka (berhijab dengan) menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali (sebagai wanita m.erdeka), sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab : 59)

Selama periode 1970 hingga 1980-an, Islam menjadi target stigmatisasi dan represivitas orde baru. Pemerintah saat itu juga menyebut umat Islam yang terpelajar dan aktif berdakwah sebagai gerakan subversif dan bahaya ekstrim kanan. (Heryanto, 1999)

Represivitas pemerintah orde baru terhadap kaum muslimin berakhir pada awal 1990-an. Sejak saat itu, Soeharto mulai berbaik hati kepada umat Islam. Berbagai regulasi yang membuat senang warga mayoritas ini mulai diberlakukan. Salah satu kebijakan penting adalah penghapusan larangan berhijab bagi para siswi, mahasiswi, serta PNS wanita. (Husaini, 1997).

Baca: International Hijab Solidarity Day, Momentum Semakin Pede Berjilbab

Soeharto mulai bersahabat kepada kaum muslimin setelah ia sadar, bahwa kelompok tertentu yang anti Islam, yang selama ini ia perhatikan kariernya, bahkan diberi banyak jabatan strategis di pemerintahan, ternyata berkhianat dan mencoba melakukan kudeta (yang gagal) kepadaanya. (Husaini, 1997)

Dampak positif dari kebijakan Soeharto yang bersimpatik kepada umat Islam, adalah bermunculannya para muslimah berhijab, yang dimulai dengan para hijaber di kalangan siswi dan mahasiswi. Para aktivis rohis SMP – SMA, maupun lembaga dakwah kampus di berbagai kota giat mendakwahkan hijab bagi para siswi dan mahasiswi muslimah.

Bahkan sejak saat itu pula, putri sulung Soeharto yang bernama Siti Hardijanti alias Tutut, selalu memakai kerudung di luar rumah. Meskipun kerudung yang dipakainya bukan termasuk hijab syar’i (karena masih memperlihatkan sebagian rambut bagian depan), namun penampilan baru Tutut seakan menjadi legitimasi bagi kaum muslimah Indonesia, bahwa mereka tidak perlu khawatir lagi untuk berhijab. Toh anak presiden sendiri juga berkerudung. Dan para wanita berbusana muslimah tidak perlu lagi takut dituduh subversif atau dicap sebagai bahaya ekstrim kanan.

Masih pada awal 1990-an, seorang artis perempuan yang terkenal sopan berbusana ketika bermain film, memperoleh hidayah Allah subhanahu wata’ala untuk berhijab. Ia pun diminta instansi pemerintah untuk mejadi bintang iklan layanan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Video klip iklan yang dibintangi artis berhijab itu pun setiap hari muncul di TVRI, satu-satunya saluran televisi di Indonesia saat itu.

Tidak hanya itu, video klipnya ketika menyanyikan lagu-lagu Islami pun sering ditayangkan oleh TVRI, baik pada program acara khusus musik maupun pada saat pergantian antar program acara.

Pada era orde baru, seseorang yang sering tampil dalam siaran TVRI, menunjukkan bahwa dia tidak ‘dimusuhi’, bahkan cenderung ‘disayangi’ oleh pemerintahan Soeharto. Adanya tayangan iklan pajak yang dibintangi sang artis berhijab seakan turut menambah ‘referensi’ bagi para muslimah Indonesia untuk semakin pede berhijab.

Ketika mulai mengudara pada 1991, stasiun televisi swasta milik Tutut, yaitu TPI, mulai menayangkan sejumlah sinetron dengan tokoh utama perempuannya adalah wanita shalehah yang berhijab.

Seiring dengan adanya fenomena kebebasan berhijab bagi para muslimah di negara ini, pada pertengahan dekade 1990-an, banyak da’i muda Indonesia yang kembali pulang ke tanah air, setelah lulus dari sejumlah perguruan tinggi di Saudi Arabia dan Mesir. Mereka giat mengkampanyekan keutamaan berhijab syar’i bagi para muslimah.

Maka sejak saat itu pula, mulai banyak muslimah yang berhijab syar’i (baik hijab besar saja, maupun hijab besar yang dilengkapi cadar). Pada awalnya, para pemakai hijab syar’i adalah para mahasiswi sekaligus aktivis dakwah kampus dari sejumlah perguruan tinggi ternama, yang tersebar di berbagai kota besar.

Baca: 30 Tahun Perjuangan Melawan Larangan Jilbab [1]

Selain itu, pada awal dekade 2000-an, seorang artis perempuan terkenal yang pernah menjadi pemeran film khusus dewasa, bertaubat atas kehendak Allah subhanahu wata’ala. Ia tidak mau lagi bermain dalam film yang merendahkan harkat dan martabat wanita. Tidak hanya itu, lebih spektakuler lagi, dengan mantap ia membuat keputusan untuk berhijab.

Sang artis berani menolak tawaran main sinetron dan membintangi iklan yang mengharuskannya melepas hijab, meskipun harus kehilangan peluang mendapat honorarium yang besar. Baginya, rezeki sudah diatur oleh Allah subhanahu wata’ala. Apalagi, dengan berhijab, ia yakin akan memperoleh rezeki yang lebih berkah dari-Nya.

Keyakinan sang artis berhijab tersebut mengingatkan kita akan janji Allah subhanahu wata’ala:

Dan barangsiapa mentaati Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kremenangan yang besar.” (QS. Al Ahzab : 71).* klik >>>> [BERSAMBUNG]

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Tuan Imam, Inilah Aqidah Kita! http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/10/12/125531/tuan-imam-inilah-aqidah-kita.html Thu, 12 Oct 2017 04:32:26 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=125531

Jangan bikin bingung umat. Ini adalah pesan Allah kepada setiap Muslim yang mengaku beraqidah Tauhid

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi

 

VIRALNYA pernyataan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, tentang tidak problemnya dogma Trinitas Kristen berhadap dengan konsep Ketuhanan yang Maha Esa pada Sila Pertama Pancasila amat menarik untuk direspon. Setidaknya, dapat direspon pada poin-poin berikut ini:

Pertama, masalah Trinitas tak dapat disandingkan dengan Tauhid. Ini ‘aqidah kita, Tuan Imam! Karena di dalam Islam nama Allah yang 99 itu bukan person, itu adalah nama. Nama bukan Zat, tapi ia tak terpisah dari zat. Jika pun sifat 20 (dalam aqidah Asy’ariyah yang diformulasi oleh Imam al-Sanusi), misalnya, dikatakan sama dengan banyaknya Tuhan, ini pun keliru. Karena itu adalah sifat. Dan sifat Allah tentu bukan zat-Nya. Jadi, Allah tetap Esa (Ahad), tetap satu (Wahid). Maka, Nama dan sifat-Nya yang banyak. Namun sifat dan ama itu hanya untuk satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wata’ala., bukan untuk banyak Tuhan. Tuan Imam, inilah aqidah kita!

Sampai pun Tuan menyatakan bahwa Trinitas dapat dijelaskan dengan konsep Ahadiyah-Wahidiyah Teosofi Islam, tetap tidak benar. Apalagi jika Tuan Imam menyatakan bahwa al-Asma’ al-Husna tidak dapat dipertentangkan dengan keesaan Allah. Tentu jelas tidak dapat, karena 99 nama Allah yang indah nan elok itu adalah nama, bukan zat. Beda dengan Trinitas (Tritunggal): Satu dalam Tiga, Tiga Dalam Satu. Karena saudara kita dari kaum Kristen meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Bukankah Allah dalam Al-Qur’an menyatakan bahwa yang meyakini tiga Tuhan (Tsalits Tsalatsah) hukumnya kafir? (Qs. 5: 73). Bukankah yang meyakini bahwa nabi ‘Isa sebagai tuhan juga kafir? (Qs. 5: 72). Kata kata Nabi ‘Isa, “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Karena siapa saja yang menyekutukan-Nya maka Allah haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka.” (Qs. 5: 72).

Kedua, mengenai Ahadiyah-Wahidiyah ada baiknya kita perhatikan mengapa Qs. Al-Ikhlas turun. Kaum Musyrikin Mekah barkata kepada Rasulullah, “Hai Muhammad, coba jelaskan kepada kami nasab Tuhan Anda! Maka Allah menurunkan Qs. Al-Ikhlas bahwa: Allah itu Ahad. Tempat bergantung segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

Imam Ibn Jarir dan Imam al-Tirmidzi kemudian menjelaskan makna al-shamad dengan: yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena tidak sesuatu pun yang dilahirkan kecuali dia akan mati. Dan tidak ada sesuatu pun yang mati kecuali akan mewariskan sesuatu. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu tidak mati dan tidak mewariskan.” (Lihat, Imam Ibn Katsir (700-774 H), Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Sami ibn Muhammad as-Salamah (al-Riyadh-Saudi Arabia: Dar Thibah, 1420 H/1999 M), 8/518). Apakah Tuan Imam meyakini Allah “beranak” dan “diperanakkan”? Artinya, Allah tetap ‘Wahid’, tidak ada Tuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Allah juga ‘Ahad’, karena Dia tidak tersusun dari apapun. Dan Allah yang ‘Ahad’ itu Dialah yang ‘Shamad’. Dan Dialah yang ‘tidak beranak dan tidak diperanakkan’ dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Tuan Imam, inilah aqidah kita!

Ketiga, Tuan Imam, tentang Trinitas. Tentang dogma ini pun saya paham umat Kristiani tidak satu pandangan sampai hari ini. Karena memang Yesus tak mengajarkannya. Apalagi dicari dasarnya dalam Bible, Yesus tak mengajarkannya. A.N. Wilson dalam bukunya Jesus: A Life (1992), hlm. Xvi menyatakan,

 “I had to admit that I found it impossible to believe that a first-century Galilean holy man (Jesus) had at any time of his life believed himself to be the Second Person of the Trintiy.”

Justru dalam Bible Yesus malah berkata, “Dengarlah hai Israel: Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.” (Kitab Ulangan 6: 4). Dalam Markus 12: 29 juga disebutkan, “Dengarlah, hai Israel: Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.” Bahkan Allah dalam Kitab Yesaya 46: 9 berfirman, “Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku.”

Makanya, Sejarawan Arthur Weigall dalam bukunya Paganism in Our Christianity mengatakan, “Jesus Christ never mentioned such a phenomenon, and nowhere in the New Testament dose the word Trinity appear. The idea was only adopted by the Church three hundred years after the death of our Lord.” (Lebih luas, lihat Dr. Sanihu Munir, Dialog Seputar Trinitas: Menapaktilasi Asal-usul Dogma Ketuhanan Kristen (Surabaya: Pustaka Dai, 2001).

Dan ternyata, baik Kitab Ulangan 6: 4, Markus 12: 29 dan Yesaya 46: 9 sangat sesuai dengan firman Allah dalam Qs. 5: 72. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak! Karena misi dakwah seluruh Rasul Allah (sejak zaman nabi Adam hingga Rasulillah Shalallahu ‘Alaihi wassallam) adalah sama: mengajarkan Tauhid (mengesakan Allah).*>>> klik (BERSAMBUNG)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Senyum Iblis Geopolitik http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/09/12/123433/senyum-iblis-geopolitik.html Tue, 12 Sep 2017 01:43:28 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=123433

Apa saja yang bisa mengacaukan kawasan, menumpahkan darah, mengadu domba semua bangsa-bangsa dan membuat Zionis Israel bisa dengan aman menjajah Baitul Maqdis

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

oleh Dzikrullah

 

Video itu singkat dan sengaja dipotong di bagian terpentingnya. Lalu disiarkan ke seluruh dunia lewat media sosial.

Beginilah salah satu contoh cara kerja iblis-iblis berdasi dan berjas rapi, dalam membangun situasi-situasi geopolitik-militer sesuai yang digariskan organisasi dan aliansi-aliansinya.

Langkah pertama, bikin acara di lembaga think tank yang selama ini sudah dianggap punya orotitas “keilmuan” dan “riset” selama puluhan tahun: The Washington Institute for Near East Policy. Sehingga pernyataan apapun yang keluar di majlis itu akan “berbobot ilmiah”, layak diadopsi jadi kebijakan.

Langkah kedua, tentukan tema yang akan menempatkan seorang letnan jenderal gerombolan bersenjata penjajah Zionis Israel seakan-akan seorang juru kampanye perdamaian lewat sebuah diskusi tentang geopolitik strategis kawasan.

Langkah ketiga, tempatkan dia sebagai narasumber utama. Yair Golan adalah letnan jenderal gerombolan bersenjata Zionis Israel, bekas wakil kepala staf (wakil panglima) di struktur militer penjajah itu, hanya mengeluarkan dua kalimat ini: “Menurut sudut pandang pribadi saya, PKK bukan organisasi teroris…” Lalu tersenyum manis, dengan pandangan mata seperti seorang gadis yang sedang membagi sebuah rahasia romantis kepada teman-teman dekatnya.

Baca: Israel Manfaatkan Kurdistan, Turki Tidak Gentar

PKK yang dimaksud adalah Partiya Karkerên Kurdistanê alias Partai Buruh Kurdistan yang berideologi Marxisme-Leninisme (sama dengan PKI; Partai Komunis Indonesia yang haram itu) yang menggunakan pemboman dan pembunuhan demi mencapai tujuannya memisahkan diri dari Republik Turki. Untuk mencapai tujuannya, PKK juga menghalalkan cara lain seperti penyelundupan narkotika dan obat terlarang.

Sejak belasan tahun lalu Zionis Israel telah rutin melatih dan memasok senjata untuk PKK

Bahkan Senator Amerika Serikat berdarah Yahudi, Joseph Lieberman pun pada tahun 2012 ikut jadi pendukung utama ditetapkannya oleh Senat bahwa PKK merupakan organisasi teroris.

Tapi tentu saja Yair Golan harus bicara begitu, “PKK bukan organisasi teroris..” karena sejak belasan tahun lalu Zionis Israel telah rutin melatih dan memasok senjata untuk PKK. Terutama sejak Turki dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan, yang sejak menjadi perdana menteri sampai menjabat presiden semakin jelas akan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk melemahkan Israel.

Musuhnya musuh adalah teman. PKK yang merongrong Turki adalah teman bagi Zionis Israel.

Baca: Kelompok Kurdi Pecahan PKK Mengaku Sebagai Pelaku Serangan Bom di Istanbul

Langkah keempat, membentangkan sebuah tema strategis “pro-perdamaian” di kalimat kedua lisan iblis Yair Golan, “Iran, Suriah, Turki dan Iraq kalau disatukan akan jadi negara Kurdi Raya yang hebat…”

Meskipun di atas kertas tisu toilet yang sudah dipakai pun tema ini merupakan disruption yang dungu, kita akan mendengar ini  terus-menerus disuarakan oleh Zionis Israel.

Apa saja yang bisa mengacaukan kawasan, menumpahkan darah, mengadu domba semua bangsa-bangsa di sekitarnya, dan membuat Zionis Israel bisa dengan aman menyelesaikan penjajahannya atas Baitul Maqdis, akan dikampanyekan dengan serius. Silakan Zionis.

Tapi waktumu sudah hampir habis, wahai Iblis.*

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Starbucks dalam Sorotan http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/07/12/119743/starbucks-dalam-sorotan.html Wed, 12 Jul 2017 14:47:07 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=119743

Pemboikotan Starbucks harus dibarengi usaha bersama untuk meningkatkan produksi, promosi, dan pemasaran kopi-kopi lokal

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Kunjorodiningrat

 

STARBUCKS merupakan perusahaan kedai kopi terbesar di dunia. Kedainya tersebar di enam puluh satu negara.

Pendapatan pertahun perusahaan ini sebesar 13,29 miliar dollar pertahun, dengan laba usaha hampir dua miliar pertahun, 1,38 miliar dollar laba bersih, 8,21 miliar dollar jumlah aset dengan ekuitas sebesar 5,10 miliar dollar pertahunnya.

Wajar saja jika perusahaan ini disoroti terus, termasuk pernyataan CEO dan Chief waralabanya di Indonesia.

Baru-baru ini Pengurus Pusat bidang ekonomi Muhammadiyah menyerukan boikot terhadap produk Starbucks. Boikot itu sebagai bentuk protes terhadap pernyataan CEO Starbucks, Howard Schultz yang mendukung Lesbian, Homoseksual, Biseksual dan Transgender (LGBTQ) dan pernikahan sesama jenis.

Starbucks memang telah lama mendukung LGBTQ dan pernikahan sesama jenis sejak tahun 2012. Pernyataan ini mendapat respon keras dari National Organization for Marriage, sebuah grup Kristen tradisionalis. (http://www.christianpost.com/news/nom-launches-boycott-of-Starbucks-over-same-sex-marriage-stance-72006).

Boikot ini kemudian mendapatkan respon lawanan berupa 640.000 petisi dukungan pro LGBTQ dan mereka berterima kasih kepada Starbucks atas sikap perusahaan tersebut. (http://www.pinknews.co.uk/2012/04/04/over-640000-thank-Starbucks-for-equal-marriage-support).

Gerakan boikot Starbucks pun menjadi viral dan juga dilakukan di Malaysia.

Baca: Seruan #BoikotStarbucks dan ‘LGBT’ Jadi Trending Topic

Nampaknya, boikot ini cukup memberikan dampak negatif bagi Starbucks. Saham MAP Boga Adiperkasa, pemilik Starbucks di Indonesia turun menjadi Rp. 2760 (11 Juli 2017). Telah terjadi penurunan sebesar 12 persen sejak posisi tertinggi pada tanggal 22 Juni 2017. Wajar ini memiliki dampak karena mayoritas penduduk Indonesia tidak mendukung LGBTQ.

Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan sikap CEO Starbucks tersebut. Setidaknya, pemerintah Indonesia yang tidak mendukung LGBTQ secara legal-formal dan konstitusi harus menegaskan bahwa tidak boleh ada kampanye sosial-politik yang diikutsertakan di segala strategi pemasaran perusahaan yang tidak sesuai atau berlawanan dengan undang-undang dan konstitusi negara. Karena, banyak juga masyarakat yang risih, gerah, dan ingin Starbucks Indonesia bubar saja, izinnya dicabut.

“Sudah saatnya pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut izin Starbucks di Indonesia karena ideologi bisnis dan pandangan hidup yang mereka dukung dan kembangkan jelas-jelas tidak sesuai dan sejalan dengan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila,”. (Anwar Abbas, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, https://news.detik.com/berita/d-3544742/bos-Starbucks-dianggap-dukung-lgbt-muhammadiyah-serukan-boikot).

Baca: Ideologi Bisnisnya Dinilai Tak Sesuai Pancasila, Izin Starbucks Didesak Dicabut

Starbucks memang coffee shop kekinian yang banyak diminati oleh kaum-kaum muda. Selain menyajikan kopi-kopi racikan dan campuran, Starbucks juga menyediakan tempat “nongkrong” yang sejuk, dingin, dan “Instagram-able” sehingga yang minum disana bisa “pamer” ke media-sosial yang ada bahwa mereka sedang ada di Starbucks.

Sepertinya memang bagi anak-anak muda zaman sekarang, bisa “ngopi” di tempat mahal dan bergengsi di Starbucks adalah sebuah kebanggaan dan salah satu syarat untuk bisa dibilang “gaul”, “hype”, atau “kekinian”. Ironi, ada yang rela cuma makan mie instan tiga kali sehari agar bisa ngopi mahal di Starbucks dan update foto. Ini bukanlah kultur yang baik dan tidak patut dicontoh bagi anak-anak muda.

Tentu saja, perusahaan apapun akan mendukung terus pelanggan (terbesar) nya, kalau bisa, terus memfasilitasi. Seperti perusahaan sepatu NIKE atau Adidas yang pelanggan utamanya adalah para muda-mudi dan penggiat olah raga, akan terus hadir di setiap event olah raga, memberi dukungan, charity, dan lain-lain.

Begitu juga Starbucks yang  merasa LGBTQ adalah salah satu segmentasi pasar terbesarnya sehingga mendukung keberadaan mereka dapat dijadikan sebagai sebuah strategi pemasaran. Starbucks juga pernah menjadi medium strategi politik ketika menolak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Adalah viralnya tagar #TrumptCup berwarna merah yang jika kita memesan kopi dan memesannya atas nama Trump, para Barista dan Pegawai lainnya akan meneriakkan nama “Trump” dengan keras dan semua orang yang ada di kedai tersebut menangis sejadi-jadinya. Selain itu, Starbucks juga dinilai rasis karena menolak menulis nama “Black Lives Matter” di cup-nya. (http://www.cosmopolitan.com/food-cocktails/a8372723/most-controversial-Starbucks-cups-of-all-time/).

Starbucks menggunakan popularitasnya untuk mengkampanyekan berbagai pesan-pesan sosial dan juga politik. (https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/we-have-a-culture-war-to-win-why-Starbucks-cups-always-stir-up-controversy/2016/11/28/c9973246-b029-11e6-be1c-8cec35b1ad25_story.html).>>> klik 6 kontroversi (BERSAMBUNG)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Menepuk Memori, Mengembalikan Makna Pancasila http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/06/05/117969/menepuk-memori-mengembalikan-makna-pancasila.html Mon, 05 Jun 2017 01:46:35 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=117969

Makna sila pokok pertama adalah tauhid dan Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah.Hal ini merupakan kesamaan pandangan para perumus Pancasila

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Rizki Lesus

 

“Pokoknya saya Pancasila!” katanya ngotot, sambil ngedumel dalam hati,”lawan radikalisme,” sambil menunjuk kaum radikal yang katanya anti Pancasila di seberang sana. Profil Picture-nya berubah, menggunakan warna merah, katanya biar nasionalisme dan Pancasilais sejati.Maklum, jarang-jarang lagi bisa teriak-teriak Pancasila.

Intinya kita merayakan saja, merayakan hari kelahirannya!

Walau katanya, kelahirannya masih diperdebatkan karena beberapa pakar tak sepakat.Tapi, ok lah, karena sudah ditetapkan penguasa, maka lahirnya dan maknaPancasila harus versi penguasa.

Rupanya ditetapkannya 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila oleh Pak Jokowi membuat diskursus tentang Pancasila jadi marak kembali.Jagad dunia maya dan tiap gawai kemasukan isu tentang Pancasila.Orang-orang jadi membuka lagi referensi-referensinya, termasuk website ini, jejakislam.net.

“Yang tidak sesuai kami, kamu anti Pancasila. Saya gebuk kamu!” boleh jadi ada yang teriak-teriak begitu. “Pokoknya, kami Pancasilais, pro NKRI, pro kebhinekaan,” klaimnya.

Siapa yang tidak Pancasila, tidak NKRI, tidak bhineka? Jawabnya dari dulu sampai sekarang sama saja. Umat Islam yang ingin menjalankan syariatnya jadi tertuduh.Kita coba mengetuk ingatan kita, bahwa tudingan-tudingan seperti itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu.

Baca:  Jangan Pertentangkan Islam dan Pancasila

Lebih-lebih para perumus Pancasila seperti Haji Agus Salim dan KH Wahid Hasyim harus menjawab tudingan seperti itu. Nggak lucu memang, para pembuat Pancasila dituduh anti Pancasila.Tapi itulah, dunia tak selalu harus lucu.

Sebelum wafatnya, putra Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari mencatat dalam majalah Gema Muslimin bilang, ada kaum yang “Dituduh bukan warga negara,” kata KH Wahid Hasyim. Jauh sebelumnya, media-media asing sudah mengecap: Radikal, Fanatik, seperti dalam halamanNew York Times tanggal 19 November 1945 berbincang tentang Perang Surabaya.

Setelah merdeka, sematan anti Pancasila, pengkhianat Pancasila, anti NRKI bermunculan. Perumus Pancasila, Haji Agus Salim dalam tulisannya Ketuhanan Yang Maha Esa (1953) mengatkan ada pihak yang ingin memutarbalikkan fakta dan mengklaim dirinyalah yang Pancasilais.

“Tiap-tiap aliran membanggakan bahwa hanyalah ia yang berpegang kepada ‘Pancasila yang Sejati’. …dan tiap-tiap aliran menuduh mendakwa aliran –aliran yang lain dengan ‘khianat’ kepada asas Pancasila dan memutarbalikkan kenyataan,” kata Haji Agus Salim dalam buku 100 Tahun Haji Agus Salim (1984).

Salah seorang dari 9 perumus Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 ini menyadari bahwa ada pihak yang memutar balikkan kenyataan. Padahal, kata Haji Agus Salim, seharusnya orang yang mengaku ‘berPancasila’ tidak boleh bertentangan dengan sila pokok yang pertama dan paling utama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Jika akan sesuai dengan dasar Pancasila kita itu, maka bagaimana pun perbedaan haluan yang dipentingkan oleh berbagai aliran itu dan bagaimana pun cara mengusahakan atau ‘memperjuangkan’ tujuan-tujuannya masing-masing pertama –tama sekali dan terutama tidaklah boleh menyalahi pokok dasar yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Baca:  “Menjernihkan Tafsir Pancasila”

Apakah menuntut keadilan bertentangan dengan sila pertama?Atau menista agama sangat bersesuaian dengan sila pertama?Ada baiknya, kita mengembalikan makna Pancasila menurut para perumusnya.

Kata Haji Agus Salim bahwa ada pihak yang memutarbalikkan kenyataan.Padahal, menurut perumus Pancasila ini, Sila Pertama merupakan sila pokok yang paling penting dalam Pancasila.

Orang yang menegakkan Pancasila, menurut Haji Agus Salim pasti menegakkan sila pertama. “Tegasnya tidak boleh menyimpang daripada hukum agama yang berdasarkan kepada wahyu daripada Tuhan Yang Maha Esa sesuai fiman Allah di dalam al Quran…”

Sebagai perumus Pancasila, Haji Agus Salim menegaskan bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pokok dan dasar meliputi empat sila lainnya.

“Tentang pokok dasar yang pertama ini, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memang menjadi pokok yang istimewa dalam karangan ini masih akan berikut keterangan yang lebih luas, insya Allah pada hakikatnya memanglah pokok yang pertama ini bersifat meliputi, dan telah terkandung di dalamnya empat pokok dasar yang berikut di dalam Pancasila kita,” tulisnya masih dalam buku 100 Tahun Haji Agus Salim.

Tak hanya Haji Agus Salim, perumus Pancasila lainnya Mohammad Hatta menegaskan bahwa sila pertam Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila utama yang dengannya 4 sila lainnya ternaungi cahaya. Berikut perkataan Bung Hatta:

“Bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, tidak lain kecuali Allah. Saya sendiri yang mengusulkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dijadikan sila pertama supaya Allah dengan Nur-Nya menyinarkan Nur-Nya itu kepada sila-sila yang empat lainnya.” Sebagaimana dikutip Kasman Singodimedjo dalam , Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun. (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)

Kasman Singodimedjo, yang terlibat lobi politik karena diminta Bung Karno dan Hatta mengganti kalimat ‘Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya’ menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ meyakinkan bahwa maksud Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Allah.

“Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah, Allahu Ahad, Allahu Shomad, Allah Yang Tunggal, dan dari Allah yang Esa itulah sesuatunya di alam semesta ini, dan siapapun juga bergantung dan tergantung. Dan itulah Allah yang tidak beranak (Lam Yalid) dan Yang tidak diperanakkan (Wa Lam Yulad), pula tidak ada di alam semesta ini siapapun dan apapun yang sama atau mirip-mirip dengan Yang Maha Esa (Allah) itu (Wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad).”( Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun. (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Baca: Ketua MUI: Pancasila Jerih Payah Umat Islam

Pergantian 7 kata dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ menurut Hatta tak menghilangkan esensi bahwa umat Islam di Indonesia wajib menjalankan syariat Islam.

“Kami menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ‘Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dan mengganti Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Hatta dalam Memoir-nya.

Karenanya, Ketua Muhammadiyah saati itu Ki Bagus Hadikusumo di depan Hatta menegaskan apa makna Ketuhanan Yang Maha Esa, “Tuhan Yang Maha Esa maknanya ialah Tauhid,” tegasnya.

Kembali kita mengetuk memori, melihat dengan seksama, bahwa para pendiri bangsa kita, sepakat bahwa makna sila pokok pertama adalah tauhid dan Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah.Hal ini merupakan kesamaan pandangan para perumus Pancasila seperti dituturkan Haji Agus Salim.

“Sebagai salah seorang yang turut  serta membuat rencana pernyataan kemerdekaan sebagai pendahuluan (preambule) rencana undang-undang dsar kita yang pertama di dalam Majelis Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di akhir-akhir kekuasaan Jepang, saya ingat betul bahwa di masa itu tidak ada di antara kita seorang pun yang ragu-ragu, bahwa dengan pokok Ketuhanan Yang Maha Esa itu maksudkan ‘aqidat’, kepercayaan agama dengan kekuatan keyakinan, bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air suatu hak yang diperoleh daripada rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa, dengan KetentuanNya yang dilaksanakanNya dengan semata-mata kekuasaanNya pada ketika masaNya menurut kehendakNya. ( Tim 100 Tahun Haji Agus Salim : 1984, hal. 441).* >> (Klik Bersambung)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Agama http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/05/19/117008/pentingnya-undang-undang-perlindungan-agama.html Fri, 19 May 2017 04:35:29 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=117008

Dengan adanya kasus-kasus penodaan agama yang telah beberapa kali terjadi. Maka, sudah semestinya segera dibuat undang-undang perlindungan agama (UPA)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Ahmad Kholili Hasib

 

PADA Rakornas (rapat kordinasi nasional) komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi se-Indonedia, 2 September 2016, Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Teguh, SH, MH, mengatakan UU No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama diperlukan di Indonesia.

“Setiap warga negara harus tunduk pada batasan-batasan dengan maksud menjamin hidup agama. Yaitu dibatasi oleh UU No. 1 PNPS 965. Ada HAM (Hak Asasi Manusia) yang mutlak, tetapi di negara Indonesia juga ada HAM Konstitusional. Yakni hak-hak asas manusia yang diatur undang-undang”, jelas Teguh.

Pasal 1 UU menerangkan tentang larangan melakukan pendodaan agama dalam bentuk apapun. Bunyi pasal tersebut adalah: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Telah menjadi tugas negara untuk melindungi warganya. Apapun agamanya. Melindungi itu dengan aturan. Warga negara harus diatur agar supaya tidak saling melecehkan dan merendahkan satu dengan lainnya. Bila tidak ada aturan, maka setiap orang akan bertindak tanpa kontrol, yang bisa berakibat chaos.

Untuk negara Indonesia, perlindungan agama diperlukan. Karena Indonesia bukan negara sekular murni, dimana sifatnya yang cenderung membuang agama sebagai nilai publik. Tapi Indonesia berdasarkan Pancasilan dan UUD 1945 yang didalamnya ada jaminan perlindungan agama dan umat beragama untuk menjalankan ajaran sesuai keyakinannya.

Baca:  Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan, Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada

Apalagi melindungi agama memiliki dasar yuridis formal. Dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Pada pasal yang sama ayat 2 tertulis, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya”.

Pasal 29 ayat 1 di atas menunjukkan bahwa agama dalam negara menempati posisi urgen, sakral dan pokok. Negara bukan berdasarkan anti agama atau anti Tuhan. Jadi, warga negara bukan saja dijamin menjalankan ajaran agamanya tetapi agama warga negara itu yang harus dapat jaminan keamanan.

Maka, di pasal 29 ayat 2 itu, negara tegas menjamin keyakinan dan ajaran agamanya. Bila ada agama (Islam) meyakini dalam ajarannya bahwa Muslim tidak boleh mengangkat pemimpin non-Muslim, maka mestinya ajaran seperti ini dihormati bahkan dilindungi. Bukan dibully, diolok-olok, bahkan difitnah.

Toh, ajaran Islam yang demikian ini bukan sumber radikalisasi. Non-Muslim tak berdosa haram dibunuh, bahkan harus diberi keamanan juga. Ini ajaran Islam. Membunuh semut yang tidak ada alasan saja tidak boleh. Praktik ajaran Islam ini sebenarnya sudah dibuktikan pada aksi-aksi di Jakarta bebarapa waktu lalu. Tidak ada non-Muslim satu pun disentuh. Jadi, lebih radikal anak-anak sekolah yang tawuran di Jakarta yang selalu membawa korban; luka atau tewas. Juga lebih radikal para supporter bola yang sering tawuran dan membuat onar di lapangan dan di luar lapangan. Sedangkan anak muda pengajian, tidak pernah berbuat onar dan tawuran.

Maka, bullying terhadap agama lain sesungguhnya melanggar hukum negara. Baik UUD 1945 maupun UU No. 1 PNPS 1965. Seseorang tidak boleh mengolok-olok ajaran agama lain. Sebab, hak berbicara dibatasi undang-undang. Dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 disebutkan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Baca: Sihir Media dan Kampanye Anti Otoritas Agama

Batasan undang-undang yang dimaksud adalah UU no.1/PNPS/1965 itu. Setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Beragama merupakan hak dasar. Adapun fungsi undang-undang adalah untuk melindungi agama beserta pemeluknya. Tidak hanya pemeluk agama itu yang dilindungi, tetapi agama juga harus dilindungi oleh negara.

Indonesia bukan negara berdasarkan ideologi sekularisme. Bagi negara sekuler,sesat atau tidaknya suatu agama tidak menjadi persoalan karena dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak asasi setiap individu. Bahkan  seseorang diperbolehkan melecehkan keyakinan/agama orang lain termasuk menghujat Tuhan sekalipun. Berbicara itu hak, tetapi berbicara dengan mengolok-olok agama dan Tuhan adalah kejahatan.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan YME tentu saja berbeda. Meskipun memberi kebebasan setiap orang untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinannya, tetapi negara membatasi kebebasan itu agar kebebasan masyarakat secara kesuluruhan tidak terganggu.

Agama merupakan hak dasar manusia. Karena itu harus dilindungi oleh negara. Sebab, sebagai hak dasar, maka setiap manusia akan menunut hak dasarnya itu bila ada hambatan-hambatan.

Karena itu diperlukan perangkat hukum untuk mengaturnya. Sebab, seluas apapun kebebasan seseorang, ia akan tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang melahirkan perdamaikan itu adalah kebebasan yang di dalamnya tidak ada penistaan, pelecehan dan menyudutkan figur agama atau terhadap terhadap kesucian agama.

Baca: Pancasila dan Penistaan Agama

Pelecehan terhadap kesucian agama-lah yang sesungguhnya memicu konflik sosial. Perbuatan seperti ini jika dibiarkan akan memperkeruh keamanan masyarakat, karena penodaan agama hakikatnya melanggar Hak Asasi Manusia. Pelecehan terhadap agama hakikatnya pelecehan terhadap hak manusia. Sebab, hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk menjaga agamanya. Jika kesucian agama dihujat, maka telah terjadi pelanggaran hak asasi yang berat.

Adanya Pancasila merupakan dasar konstitusional melindungi agama dan umat beragama. UU negara semuanya berdasarkan Pancasila ini. Tidak terkecuali undang-undang yang mengatur hubungan antar agama, penistaan agama dan lain-lain.

Dengan adanya kasus-kasus penodaan agama yang telah beberapa kali terjadi. Maka, sudah semestinya segera dibuat undang-undang perlindungan agama (UPA) sebagai peratuan penguat undang-undang yang telah ada. Kenapa perlu penguatan yuridis lagi? Karena, konteks teraktual memerlukannya. Undang-undang yang jelas, tegas dan terang akan menjadi alat pelindung. UU yang ada bukannya tidak kuat, tetapi perlu ditambah penguat.

Maka perlindungan itu bukan hanya pemeluknya, tetapi agamanya harus dilindungi. Negara wajib melindungi agama. Karena salah satu fungsi adanya negara adalah melindungi agama. Sebagaimana perkataan imam al-Ghazali, “agama itu pondasi. Dan pemimpin negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya, akan roboh. Dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan tersia-sia” (Imam al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, hal. 255).*

Penulis Anggota Majelis Intelektual Ulama Muda (MIUM) Jawa Timur, pengajar di INI Dalwa-Bangil

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Kiprah NU dalam Merajut Ukhuwah http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/03/16/113378/kiprah-nu-dalam-merajut-ukhuwah.html Thu, 16 Mar 2017 00:28:44 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=113378

Kemenangan Islam bergantung pada persatuan umat. Sementara persatuan harus dibangun dengan keikhlasan niat, kebersihan hati, dan keinsyafan individu

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Andi Ryansyah

 

PERSATUAN umat Islam sedang diuji. Di ring politik, kita sudah sama-sama tahu, gregetan, dan sedih menyaksikan Parpol-Parpol Islam yang tak kunjung  menampakan kesatuan sikapnya.  Di area dakwah, kita dibuat geleng-geleng kepala. Seperti beberapa waktu lalu, pengajian di Sidoarjo dibubarkan oleh ormas Islam.  Di tempat lain juga terjadi hal sama. Wajar kalau kita sedih. Terlebih belum hilang dari ingatan akan kenangan indah kebersamaan kita dalam Aksi Bela Islam dan Aksi Bela Quran di Jakarta.

Tapi rasanya kita semua tidak perlu sampai memanas-manasi luapan Sidoarjo ini, dan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab itu bisa makin merenggangkan tali persaudaraan kita. Mungkin alangkah baiknya kedua belah pihak bercermin. Lalu berdialog dari hati ke hati. Agar kejadian serupa tak terulang lagi. Biar sejuk.

Kalau kita membaca sejarah, semestinya perseteruan antar kalangan umat Islam karena perbedaan pemahaman, tak perlu terjadi. Karena dulu juga pernah begitu. Dan sudah selesai. Keduanya bisa bersatu.

Adalah pendiri NU, Kiai Hasyim Asy’ari, yang turut prihatin dengan perpecahan umat kala itu, dan berjuang mempersatukannya. Saat api fitnah dan pertentangan berkobar-kobar, ia gagas Al-Mawaa’izh: sebuah renungan dan nasihat yang mendalam akan pentingnya persaudaraan dan persatuan umat Islam. Al-Mawaa’izh ini beliau siarkan di Kongres NU ke XI di Banjarmasin tahun 1935.

Baca: Soal Pembubaran Pengajian, MUI Minta Semua Pihak Saling Introspeksi

Dalam pengantarnya, Tokoh Muhammadiyah Buya Hamka yang menerjemahkan Al-Mawaa’izh di majalah Panji Masyarakat (15/8/1959), mengungkapkan:

“Al-Mawaa’izh adalah satu testamen keagamaan yang amat penting, yang bukan berguna bagi kaum Nahdlatul Ulama saja, tetapi berguna bagi kita seluruh kaum muslimin Indonesia. Bukan saja di zaman Hadratisy Syaikh masih hidup,bahkan menjadi pedoman kita pun setelah beliau wafat.”

Karena itu, sangatlah mendesak kita angkut banyak pikiran Al-Mawaa’izh untuk memperbaiki keadaan sekarang ini.

Pikiran pertama dari Al-Mawaa’izh yakni perseteruan antar kalangan umat Islam lantaran kurang taat pada Al-Qur’an dan hadits. Ayat suci yang berbunyi, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara dua orang saudaramu” malah diamalkan sebaliknya. Mereka memperlakukan saudaranya bak musuh. Pun dengan hadits yang berpesan, “Janganlah kamu berdengki-dengkian, berbelakang-belakangan, dan berebut-rebutan.  Dan hendaklah kamu semuanya menjadi hamba Allah dalam persaudaraan.”

Mereka malah saling serang. Dua pusaka Nabi itu mestinya sungguh-sungguh diamalkan.

Baca: MIAI: Wadah Ukhuwah Islamiyah [1]

Kedua, membuang jauh-jauh rasa fanatik pada satu mazhab atau satu qaul (ucapan) dan perkara furu’ (cabang agama). Sebab Imam Syafii, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Ibnu Hajar, dan Ramli pun tak mencontohkan begitu ketika bersilang pendapat. Masing-masing tidak mengatakan aku benar dan kamu salah. Perbedaan pendapat soal furu’ sudah jadi konsekuensi logis dari terbukanya pintu ijtihad (kesungguhan menggunakan akal untuk meneliti hukum atas sebuah masalah) para ulama.

Kiai Hasyim menyeru umat agar energinya lebih diperas pada hal-hal yang ushul (pokok agama). Ketimbang fanatik mazhab dan furu’, kata beliau, lebih baik membela agama Islam, berijtihad menentang orang-orang yang menghina Al-Qur’an dan sifat-sifat Allah, dan berjuang menolak orang yang mendakwahkan ilmu sesat dan kepercayaan yang merusak.

“Dan berjihadlah menghadapi orang-orang yang demikian adalah wajib!” tegas Kiai Hasyim.

Beliau juga sangat menyayangkan kalangan yang keras membicarakan  furu’, tapi abai dengan orang yang meninggalkan shalat dan lembek dengan perbuatan haram macam pelacuran, riba, menenggak minuman keras, dan lain-lain.

“Tidak ada cemburumu melihat yang demikian itu (perbuatan haram –red). Kamu hanya cemburu untuk Syafii dan Ibnu Hajar. Sehingga yang demikian itu menyebabkan pecahnya persatuan kalimatmu dan terputusnya hubungan kasih sayang di antara kamu, sehingga orang bodohlah yang menguasai kamu, sehingga jatuhlah haibah kebesaranmu di hadapan orang awam dan orang yang rendah budi, yang membicarakan cacat-cela kehormatanmu dengan tiada patut,” kritik Kiai Hasyim.

Baca: MIAI: Wadah Ukhuwah Islamiyah [2]

Ketiga, toleransi pada kelompok yang taqlid. Kiai Hasyim mengimbau untuk tidak mencaci kelompok yang beramal berdasarkan taqlid pada qaul imam-imam yang memang boleh di-taqlid-i, sekalipun qaul itu lemah alasannya. Bila tidak setuju, kata beliau, berilah petunjuk yang halus kepada mereka. Jika mereka tak mau ikut juga, jangan musuhi mereka.

“Kalau kamu berbuat demikian (memusuhi –red), samalah kamu dengan orang yang membangun sebuah istana, dengan menghancurkan terlebih dahulu sebuah kota,” tutur Kiai Hasyim.

Keempat, kemenangan Islam bergantung pada persatuan umat. Dan persatuan umat harus dibangun dengan keikhlasan niat, kebersihan hati, dan keinsyafan individu. Selain itu, perlu adanya kesadaran berdasarkan agama yang satu, Islam; negara yang satu, Indonesia; dan tidak mengabaikan mazhab mayoritas di negeri ini, Mazhab Syafii.

Di Kongres NU berikutnya di Malang (20-24 Juni 1937), NU pernah mengundang organisasi Islam yang berada di luar mereka, untuk berdialog ihwal persoalan umat dan Islam. Bunyi undangan itu, “…kemarilah tuan-tuan yang mulia; kemarilah, kunjungilah permusyawaratan kita [=kami], marilah kita bermusyawarah tentang apa-apa yang menjadi baiknya Igama (agama –red) dan Ummat, baik pun urusan Igamanya, maupun dunianya; sebab dunia ini tempat mengusahakan akhirat dan kebajikan tergantung pula atas beresnya peri keduniaan….”(Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, 1982).

Sejarawan Deliar Noer dalam bukunya Gerakan Moderen Islam di Iindonesia 1900-1942, mengungkap, sikap kompromi NU ini melahirkan Majlis Islam A’laa Indonesia (MIAI). MIAI sepakat akan menjadi, “tempat permusyawaratan, suatu badan perwakilan yang terdiri dari wakil-wakil atau utusan-utusan dari beberapa perhimpunan-perhimpunan yang berdasarkan agama Islam di seluruh Indonesia.” (Mizan Sya’roni, Thesis The Majlisul Islami A’la Indonesia (MIAI):Its Socio-religious and Political Activities (1937-1943), 1998).

Baca: MIAI: Wadah Ukhuwah Islamiyah [3]

Atas inisiatif dua tokoh NU, Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Muhammad Dahlan; tokoh Muhammadiyah, Kiai Mas Mansur; dan tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), Wondoamiseno, MIAI berdiri.

Dalam anggaran dasarnya, tujuan MIAI antara lain menggabungkan seluruh organisasi Islam untuk bekerja sama dan mendamaikan manakala terjadi pertikaian di antara golongan umat Islam (H.Aboebakar, Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasjim, 2011). Hadirnya MIAI disambut positif oleh berbagai Ormas Islam, termasuk Ormas yang dulu ribut-ribut. NU, Muhammadiyah, PSII, Al-Irsyad, Persis, Al-Khairiyah, Al-Jami’atul Washliyah, Partai Arab Indonesia, dan lain sebagainya, bersatu dalam MIAI.

Demikian sebagian kiprah NU merajut ukhuwah di negeri ini. Sudah sepatutnya warisan luhur NU ini terus kita lestarikan. Agar persatuan umat Islam tak punah!

Penulis adalah pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Sihir Media dan Kampanye Anti Otoritas Agama http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/02/16/111930/sihir-media-dan-kampanye-anti-otoritas-agama.html Thu, 16 Feb 2017 04:48:40 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=111930

Apa yang dimuat media massa mainstream menjadi seolah-oleh benar. Bila seseorang tak percaya Islam, agar orang tak yakin dengan pemimpin agama

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Ahmad Kholili Hasib

 

~Ketika individu mengabdi pada otoritas pemimpin kharismatik ajaran tertentu, agama dapat dengan mudah menjadi kerangka kekerasan dan kerusakan~

 

TEORI tersebut ditulis oleh Charles Kimball, Guru Besar Studi Agama Universitas Oklahoma, dalam bukunya When Religion Become Evil (Edisi Indonesia Kala Agama Jadi Bencana, 2013: Mizan).

Charles Kimball termasuk salah satu ilmuan penganut teori bahwa agama adalah bencana bagi manusia dan pemimpin agama adalah penjahat. Tulisan-tulisannya sangat sarkastik menilai kasus perkasus keagamaann, mulai Islam, Kristen, Yahudi, Syiah, dan aliran kepercayaan lokal lainnya.

Kesimpulannya, tulisannya adalah kampanye mengajak orang untuk tidak taat pada pemimpin agama; ulama, pendeta dan lain-lain.

Teori Kimball tersebut sebetulnya tesis budaya postmodern. Seperti kata Alfred North Wittehead  bahwa tren pemikiran baru pada abad ke dua puluh (postmodern, pen) adalah away of faith (jauh dari keimanan). Kesimpulannya, menurut Akbar S. Ahmed, yaitu tren postmo itu adalah kecenderungan pemikiran menolak agama yang telah mapan (Hamid Fahmi Zarkasyi, dalam Pluralisme Agama Tela’ah Cendekiawan Muslim, Adnin Armas dkk, hal. 116).

Tren postmo ini disuarakan secara mengglobal dengan kendaraan media massa. Karena ciri khas tren budaya postmo adalah kekuatan media massa yang secara massif menjadi alat kampanye. Tren postmo adalah kekuatan baru yang menggiring masyarakat dunia secara ramai-ramai meninggalkan ulama, pendeta, masjid, gereja, sinagog, wihara, dan lain-lain.

Karena itu, kampanye-kampanye budaya postmo sering menyakitkan hati kaum taat beragama. Ulama dan pendeta divisualisasikan sebagai penjahat. Masjid, gereja, sinagog dianalogikan dengan ‘rumah hantu’. Pengikutnya disebut kaum fanatik. Istilah fanatik pun oleh media massa diberitakan sebagai sifat buruk, jahat, bahaya dan anti modern.

Meskipun begitu, agama tidak pernah lenyap dari manusia. Tetapi diramalkan Barat agama hanya tersisa kulit dan tulang. Atas dasar itu, Peter Beyer mencatat bahwa masyarakat global ditandai dengan privatisasi agama. Bahwa agama hanya tertinggal di rumah-rumah ibadah. Di luar itu, tidak ditemukan agama.

Beyer menulis: “Many sociologists have put forward the notion that religion, at least in the contemporary Western world, has became increasingly privatized. Most prominently, Talcott Parsons (1960;1966:134), Peter Berger (1967: 133f), Thomas Luckmann (1967:103), and Robert Bellah (1970a:43) interpreted secularization in the modern world to mean that traditional religion was now primarily the concern of the individual and had therefore lost much of its ‘public’ relevance.” (Peter Beyer, Religion and Globalization, hal. 70).

Tulisan tersebut tentu saja didasari oleh teori Kimball bahwa figur otoritas agama sebagai faktor pemicu bencana peperangan dunia. Kimball sampai berpendapat para pemimpin kharismatik agama itu bisa memperbudak orang yang taklid padanya. Sehingga akal individu menjadi hilang.

Kimball rupanya melupakan bahwa bencana besar di abad modern itu adalah perang dunia pertama dan kedua. Perang yang menelan jutaan manusia tewas tersebut tidak melibatkan agama. Serta tidak atas nama agama.

Sebelum abad modern terjadi peperangan besar atas nama agama, yaitu Perang Salib. Ternyata itu yang memulai kerajaan Kristen, yang mencaplok negeri-negeri Islam. Kerajaan Katolik yang menyerang itu berperang murni atas nama agamanya. Karena itu masyhur disebut perang Salib. Maka, bisa jadi teori budaya postmo yang anti otoritas agama itu berangkat dari pengalaman sejarah Kristen yang dikenal kelam itu.

Tetapi persoalannya, tren postmo itu bukan lagi konsumsi negara-negara Kristen Barat, tetapi dengan globalisasi dan media massa trend tersebut sudah hadir di negara-negara Muslim. Melalui media massa diciptakanlakn citra-citra buruk tentang agama dan pemimpin agama.

Di Indonesia tren postmo tersebut sudah bisa dibaca dan dirasakan gerakannya. Media massa mulai tidak segan lagi mengungkapkan berita-berita fiktif tentang ulama. Di saat yang sama gerakan kekerasan agama diangkat tinggi-tinggi seolah-olah gerakan radikal mewakili semua pemuluk Muslim yang taat.

Pendekatan media massa biasanya genaralisasi. Satu kasus tertentu yang menimpa individu Muslim atau salah tokoh agama disimpulkan secara gegabah sebagai sebagai citra umum para pemeluk agama Islam.

Teori Charles Kimball inilah yang saat ini sedang dimainkan media massa (yang mohon maaf sebagian besar mayoritas sahamnya milik taipan).

Maka, jangan heran jika saat ini ada fenomena semangatnya media massa mengangkat atribut dan simbol-simbol Islam bukan untuk kebaikaan, justru sebaliknya, ingin dicitrakan sedemikian rupa sebagai evil (kejahatan).

Tokoh politikus partai Islam yang dikenal taat agama diseret ke meja hijau dengan kasus yang bombastis; selingkuh dan korupsi. Targetnya ingin memberi kesan, bahwa Islam yang dianut hanya dijadikan alat untuk mengeruk uang dan meraih kekuasaan belaka. Sehingga masyarakat menjadi benci dengan simbol agama, muak dengan dalil dan tidak percaya lagi dengan ulama.

Isu-isu yang tidak masuk akalpun bila dibedah di media massa  mainstream akan menjadi seolah-oleh benar. Minimal, bila seseorang tidak percaya pada Islam, agar orang menjadi tidak yakin lagi dengan pemimpin agama.

Maka, tidak heran, bila dulu orang sangat segan dengan ulama, kiai dan ustadz, kini merosot kepercayaannya. Bahkan berani melawannya. Kelembagaan ulama pun (Majelis Ulama Indonesia) juga berupaya dilemahkan otoritasnya. Semua akibat “sihir” media massa yang mengusung budaya postmo.

Dari sisi teologis, budaya postmo mendidik manusia global untuk berfikiran atheistic. Corak berfikir atheistic dalam konteks dunia modern ini bukan bermakna tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Tetap mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam akan tetapi tidak meyakini Tuhan berperan dalam mengatur kehidupan manusia.

Baca: Bias Berita Tentang Islam Diimpor dari AS

Seorang bergama Kristen tetap percaya wujud Yesus, tetapi Bible dan Gereja tidak boleh mengatur urusan manusia. Bila seorang itu Muslim, dia tetap percaya wujud Allah yang Esa. Tetapi menolak diatur oleh Al-Qur’an. Mereka adalah kaum beragama, tetapi sebatas kulit dan tulangnya. Akal, hati dan jantung mereka sudah atheis – dalam arti menolak diatur oleh Tuhan.

Dengan mencermati budaya postmo tersebut, maka dalam konteks keindonesiaan, jelas sekali bertentangan dengan Pancasila dan UUD ’45. Khususunya sila pertama dan pasal 29 UUD 1945. Pendiri negara ini mengingingkan agama mengatur kehidupan bernegara. Karena itulah maka dulu telah dibentuk hingga sekarang Kementrian Agama, pengadilan Agama, UU tentang perkawinan, zakat dan lain-lain. Demikian ini sebagai wadah untuk mengamalkan agama dalam konteks kenegaraan. Wallahu ‘alam bisshowab.*

Penulis Anggota Majelis Intelektual Ulama Muda (MIUM) Jawa Timur, pengajar di INI Dalwa-Bangil

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Verifikasi Media dan Urgensi Kepedulian Umat http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/02/08/111357/verifikasi-media-dan-urgensi-kepedulian-umat.html Wed, 08 Feb 2017 08:13:47 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=111357

Verifikasi media ibarat pisau bermata dua, sewaktu-waktu bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik penguasa

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Oleh: Muh. Nurhidayat

 

SEORANG reporter TV One membuat berita eksklusif yang ternyata fiktif tentang makelar kasus (‘markus’). Si reporter menyuap pegawai instansi hukum agar mau diajak wawancara akal-akalan tentang ‘markus’ yang sempat menghebohkan itu. Entah bagaimana kelanjutannya, apakah si reporter itu dipecat atau tidak dari saluran ‘merah’.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya awal 2016, Metro TV memberitakan Wahdah Islamiyah dan pimpinannya, Muhammad Zaitun Rasmin sebagai—salah satu—jaringan teroris di Indonesia. Pemberitaan fiktif tersebut menuai kecaman dari ulama dan umat muslim lintas ormas maupun parpol yang bersimpati kepada Rasmin dan ormasnya.

Bahkan Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun menyangkal berita tanpa data dan fakta yang dilaporkan Metro TV. Entah bagaimana ganjaran untuk si wartawan pembuat berita palsu tersebut, apakah ia dipecat atau tidak dari televisi ‘biru’.

Barcode Media Dinilai Bukan Solusi Tangkal Hoax

Jika kedua televisi mainstream Indonesia di atas tidak jelas apakah memberi sanksi tegas atau tidak kepada wartawannya yang membuat berita bohong, maka Jawa Pos—induk jaringan koran berpusat di Surabaya—sangat tegas terhadap wartawannya yang membuat berita bohong. Koran tersebut memecat reporternya yang kedapatan menulis hasil wawancara eksklusif—yang ternyata—fiktif  dengan istri Dr. Azahari, tersangka terorisme asal Malaysia. Ternyata istri Dr. Azahari yang berdomisili di Kuala Lumpur sedang sakit dan tengah menjalani operasi bedah mulut, sehingga mustahil bisa diwawancara, apalagi wawancara eksklusif pula (Syah, 2011)

Kasus berita bohong memang sering terjadi di era kebebasan pers ini. Padahal pemerintahan BJ Habibie pada 1998 memberikan kebebasan pers untuk meningkatkan kualitas informasi di negara kita. Namun kebijakan mulia ini disalahgunakan segelintir media atau wartawan tidak beretika. Sehingga semangat kebebasan pers berubah tanpa terkendali menjadi fenomena kebablasan pers.

Pakar komunikasi Universitas Hasanuddin, Mansyur Semma (1999) merisaukan kebablasan pers dengan ungkapan, “Ketika pers bebas tanpa pengawasan, maka pers akan sangat liar dan tidak dapat dikendalikan.”

Hoax Amien Rais

Pada awal reformasi, sejumlah tokoh 2 ormas Islam terbesar Indonesia menjadi korban berita bohong oleh media tak beretika. Tabloid X-File pernah memberitakan adanya (maaf) perselingkuhan mantan ketua umum Muhammadiyah, Muhammad Amien Rais dengan Zarima Mirafsur—yang dijuluki masyarakat sebagai ‘ratu ekstasi’.  Semua sumber beritanya anonim dan setelah diselidiki ternyata berita tersebut hoax.

Dewan Pers: Penilaian Terhadap Situs Media Tidak Boleh Sepihak

Selain Amien Rais, Gus Dur—mantan ketua umum NU, diberitakan majalah GAMMA telah (maaf) berselingkuh dengan Aryanti Sitepu. Namun diduga ada muatan-muatan politis pada pemberitaan kedua tokoh untuk merusak cita Muhammadiyah dan NU, yang merupakan ormas Islam terbesar di negara kita.

Tidak hanya itu, bahkan presiden BJ Habibie sekalipun menjadi korbannya. Padahal beliaulah yang membuka kebebasan pers. Media-media mainstream dan gurem yang tidak menyukai Habibie—secara pribadi maupun karena keislamannya—secara sporadis ataupun massif merusak citranya melalui berita-berita bohong. Namun Habibie adalah pengikut sikap Thomas Jefferson, presiden AS yang tidak marah apalagi menghukum wartawan dan media yang menyerang citra baiknya.

Sejak munculnya distorsi kebebasan pers menjadi kebablasan pers, tidak sedikit akademisi maupun praktisi jurnalistik yang mewacanakan pentingnya standarisasi profesi wartawan dan standarisasi ‘kesehatan’ media. Sebab wartawan yang tidak profesional, apalagi bekerja di media yang tidak ‘sehat’ akan memunculkan banyak masalah di bidang informasi. Bukan hanya berita bohong saja yang muncul, tetapi juga kriminalitas lainnya yang dilakukan oknum tak beretika yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan. Sehingga ada orang mengaku wartawan tetapi melakukan pencurian, pemerasan, bahkan perampasan atas nama pers.

Oknum-oknum tak beretika seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai ‘wartawan bodrex’, wartawan ‘muntaber’ (muncul tanpa berita), bahkan juga WTS (wartawan tanpa suratkabar). Istilah wartawan ‘bodrex’ sendiri berasal dari anekdot bahwa oknum-oknum yang mengaku wartawan tersebut sering memeras sejumlah instansi. Para pejabat instansi sering pusing menghadapi mereka. Sehingga para pejabat harus minum bodrex (salah satu merk obat sakit kepala) agar tidak pusing lagi.

Kelicikan Media Massa

Guru besar ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin, Andi Muis adalah akademisi senior yang mewacanakan pentingnya standarisasi media dan jurnalis agar kualitas informasi kita terjaga. Beliau pun berkomentar, “Saat ini banyak oknum mengaku wartawan agar kebal hukum. Padahal wartawan juga manusia biasa. Jika ada wartawan yang mencuri jemuran tetangganya, maka harus dihukum penjara karena tergolong perbuatan pidana, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas jusnalistik,” (Muis, 2001)

Kepedulian Umat

Dewan Pers atas permintaan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) mulai tahun 2017 menerbitkan hasil verifikasi media. verifikasi media merupakan pengakuan tentang standarisasi yang telah dicapai oleh media. Pada tahan pertama baru terdapat 74 media massa yang telah diverifikasi. SPS berharap ribuan media—cetak, radio, televisi, dan internet—untuk mengurus varifikasi media.

Harapan SPS dan Dewan Pers patut didukung bersama, Sebab verifikasi media adalah ikhtiar untuk mengontrol agar kebebasan pers tidak melenceng dari niat mulia untuk memajukan kehidupan informasi Indonesia yang sehat, bebas dari berita bohong (hoax) serta bebas dari segala bentuk kriminalitas yang mengatasnamakan pers.

Media massa Islam pun diharapkan turut mengurus verifikasinya. Sebab meskipun hanya merupakan lembaga independen, namun Dewan Pers—yang dibiayai APBN—merupakan representasi pemerintah, yang harus ditaati selama mengajak kita kepada hal ma’ruf (kebaikan). Bukankah verifikasi media merupakan kebijakan yang ma’ruf?

Sebagai representasai pemerintah di bidang informasi, Dewan Pers memang perlu ditaati, karena Allah subhanahu wata’ala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu.” (QS. 4 : 5)

Seorang redaktur senior sebuah media Islam berpengaruh sangat mendukung verifikasi media oleh Dewan Pers, meskipun medianya sendiri belum—memperoleh jatah—diverifikasi.

Umat Islam, Sering Jadi Korban Media

Menurutnya, verifikasi media adalah kebaikan yang perlu diawasi umat Islam. Seperti SIUPP di zaman Orde Lama dan Orde Baru, verifikasi media yang tidak diawasi ibarat pisau bermata dua, sehingga sewaktu-waktu bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik penguasa. Namun demikian, aturan verifikasi media tetap patut didukung karena jauh lebih baik ada aturan—meskipun terdapat kekurangan—daripada tanpa aturan yang mengakibatkan anarkisme media.

Pendapat redaktur senior tersebut sangat beralasan. Oleh karena itu, kepedulian umat, khususnya para akademisi dan praktisi jurnalisme Islam sangat diperlukan demi kelancaran program verifikasi media oleh Dewan Pers. Umat Islam perlu mendorong Dewan Pers agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik secara independen tidak menjadi alat kekuasaan dan tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk penguasa sekalipun.

Kita tidak ingin Dewan Pers terjebak dalam intervensi oknum penguasa, seperti yang menimpa Menkominfo era Pemerintahan Jokowi saat ini. Dimana Menkominfo telah 3 kali melakukan ‘pembredelan’ dengan memblokir secara sepihak —dan bertentangan dengan konstitusi maupun UU—kepada sejumlah media Islam online, hanya karena tekanan segelintir oknum penguasa, yang tidak ingin kaum muslimin eksis di bidang informasi. Wallahua’lam.* 

Dosen Ilmu Komunikasi Universias Ichsan Gorontalo

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>